Dinas Sosial Provinsi Bali berencana menyiapkan pelatihan keterampilan bagi para pekerja seks komersial di Pulau Dewata, dengan harapan agar mereka bisa berhenti dari pekerjaan di "lembah hitamnya" itu.
"Kami akan data dulu pelatihan keterampilan yang mereka inginkan itu apa saja. Tentu pelatihannya tidak bisa 'top down', karena jika dipaksakan akan mubazir," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Kamis.
Namun, ujar Dewa Mahendra, sebelum melangkah ke tahap fasilitasi pelatihan, saat ini pihak Dinas Sosial Provinsi Bali masih melakukan pembinaan-pembinaan ke sejumlah tempat terselubung yang digunakan untuk praktik prostitusi.
"Dimana ada daerah yang potensi tinggi jumlah PSK-nya, itu kami fokuskan dulu untuk dilakukan pembinaan. Dalam pembinaan kami juga melibatkan Dinas Kesehatan dan pemuka agama," ujar mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali itu.
Baca juga: Tinggal dalam tenda, Dinsos Bali bantu warga Penaga-Bangli
Melalui pembinaan, pihaknya bersama jajaran terkait memberikan pemahaman mengenai risiko-risiko yang dihadapi jika mereka tetap bekerja sebagai PSK.
Sekaligus disampaikan alternatif-alternatif pekerjaan yang bisa diambil jika mereka mau berhenti bekerja di "dunia malam" dan pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan yang diinginkan.
"Dari hasil pembinaan yang sudah kami lakukan, sesungguhnya mereka terpaksa menjadi PSK karena berbagai keadaan, diantaranya karena faktor himpitan ekonomi. Selain itu, mereka sebenarnya juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan lain dan berhenti menjadi PSK," ucap mantan Penjabat Bupati Bangli itu.
Baca juga: Dinas Sosial Bali bantu nenek yang hidup di gubuk reyot
Dewa Mahendra mengemukakan, berdasarkan hasil pembinaan dan pendekatan yang sudah dilaksanakan, ada yang menginginkan mendapatkan pelatihan spa, pelatihan salon, menjahit, dan membordir.
Rencananya pelatihan keterampilan akan dilaksanakan mulai 2020. "Tentu kami akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, di samping pelatihannya menyesuaikan dengan kemauan mereka sehingga benar-benar mereka mau berhenti menjadi PSK," ujar birokrat asal Kabupaten Buleleng, Bali itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kami akan data dulu pelatihan keterampilan yang mereka inginkan itu apa saja. Tentu pelatihannya tidak bisa 'top down', karena jika dipaksakan akan mubazir," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Kamis.
Namun, ujar Dewa Mahendra, sebelum melangkah ke tahap fasilitasi pelatihan, saat ini pihak Dinas Sosial Provinsi Bali masih melakukan pembinaan-pembinaan ke sejumlah tempat terselubung yang digunakan untuk praktik prostitusi.
"Dimana ada daerah yang potensi tinggi jumlah PSK-nya, itu kami fokuskan dulu untuk dilakukan pembinaan. Dalam pembinaan kami juga melibatkan Dinas Kesehatan dan pemuka agama," ujar mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali itu.
Baca juga: Tinggal dalam tenda, Dinsos Bali bantu warga Penaga-Bangli
Melalui pembinaan, pihaknya bersama jajaran terkait memberikan pemahaman mengenai risiko-risiko yang dihadapi jika mereka tetap bekerja sebagai PSK.
Sekaligus disampaikan alternatif-alternatif pekerjaan yang bisa diambil jika mereka mau berhenti bekerja di "dunia malam" dan pemerintah akan memfasilitasi pelatihan keterampilan yang diinginkan.
"Dari hasil pembinaan yang sudah kami lakukan, sesungguhnya mereka terpaksa menjadi PSK karena berbagai keadaan, diantaranya karena faktor himpitan ekonomi. Selain itu, mereka sebenarnya juga berkeinginan untuk mencari pekerjaan lain dan berhenti menjadi PSK," ucap mantan Penjabat Bupati Bangli itu.
Baca juga: Dinas Sosial Bali bantu nenek yang hidup di gubuk reyot
Dewa Mahendra mengemukakan, berdasarkan hasil pembinaan dan pendekatan yang sudah dilaksanakan, ada yang menginginkan mendapatkan pelatihan spa, pelatihan salon, menjahit, dan membordir.
Rencananya pelatihan keterampilan akan dilaksanakan mulai 2020. "Tentu kami akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, di samping pelatihannya menyesuaikan dengan kemauan mereka sehingga benar-benar mereka mau berhenti menjadi PSK," ujar birokrat asal Kabupaten Buleleng, Bali itu.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019