Pengamat politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona meminta Joko Widodo untuk segera mengambil langkah tegas dengan membersihkan ruang-ruang publik dari hoaks dan fitnah.
"Langkah ini penting karena upaya delegitimasi terhadap kekuasaan negara lewat delegitasi pada lembaga-lembaga negara yang sah, akan menyebabkan meluasnya distrust (ketidakpercayaan) di tengah masyarakat," kata Mikhael Raja Muda Bataona kepada ANTARA di Kupang, akhir pekan lalu.
Mikhael Raja Muda Bataona mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar harapan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menyikapi ruang-ruang publik yang masih terus dipenuhi berita hoaks dan fitnah.
Baca juga: Menkominfo: kanal hoaks menurun pasca-Pemilu dan kericuhan Mei
Selain rekonsiliasi di tingkat elite, menurut dia, hal yang sangat penting adalah segera membersihkan ruang-ruang publik dari hoaks dan fitnah.
"Penegakan hukum secara sangat ketat menjadi bagian integral dari langkah Jokowi ke depan," kata dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia itu.
Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu mengutarakan bahwa menertibkan para demagog dan peternak massa yang suka membangkitkan kebencian pada institusi negara.
"Aparat adalah sesuatu yang krusial dan sangat penting," kata serta Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu.
Artinya, menjaga relasi baik dan komunikasi politik yang humanis dengan semua pimpinan agama dan kekuatan masyarakat sipil (civil society) adalah mutlak bagi Jokowi-Amin, katanya.
Baca juga: Maraknya hoaks dibahas di Polda Bali
Menurut dia, melupakan organisasi-organisasi massa yang moderat dan liberal sekuler akan menjadi masalah.
"Jadi, semua kekuatan politik ini perlu dikonsolidasikan secara baik demi stabilitas politik hingga pelantikan presiden pada bulan Oktober 2019 juga 5 tahun ke depan," kata Mikhael yang juga pengajar pengantar politik dan media dan budaya pada FISIP Unwira itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Langkah ini penting karena upaya delegitimasi terhadap kekuasaan negara lewat delegitasi pada lembaga-lembaga negara yang sah, akan menyebabkan meluasnya distrust (ketidakpercayaan) di tengah masyarakat," kata Mikhael Raja Muda Bataona kepada ANTARA di Kupang, akhir pekan lalu.
Mikhael Raja Muda Bataona mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar harapan terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menyikapi ruang-ruang publik yang masih terus dipenuhi berita hoaks dan fitnah.
Baca juga: Menkominfo: kanal hoaks menurun pasca-Pemilu dan kericuhan Mei
Selain rekonsiliasi di tingkat elite, menurut dia, hal yang sangat penting adalah segera membersihkan ruang-ruang publik dari hoaks dan fitnah.
"Penegakan hukum secara sangat ketat menjadi bagian integral dari langkah Jokowi ke depan," kata dosen Ilmu Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia itu.
Mikhael Bataona yang juga pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada FISIP Unwira itu mengutarakan bahwa menertibkan para demagog dan peternak massa yang suka membangkitkan kebencian pada institusi negara.
"Aparat adalah sesuatu yang krusial dan sangat penting," kata serta Ilmu Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira Kupang itu.
Artinya, menjaga relasi baik dan komunikasi politik yang humanis dengan semua pimpinan agama dan kekuatan masyarakat sipil (civil society) adalah mutlak bagi Jokowi-Amin, katanya.
Baca juga: Maraknya hoaks dibahas di Polda Bali
Menurut dia, melupakan organisasi-organisasi massa yang moderat dan liberal sekuler akan menjadi masalah.
"Jadi, semua kekuatan politik ini perlu dikonsolidasikan secara baik demi stabilitas politik hingga pelantikan presiden pada bulan Oktober 2019 juga 5 tahun ke depan," kata Mikhael yang juga pengajar pengantar politik dan media dan budaya pada FISIP Unwira itu.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019