Presiden Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat di Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Kilobar, Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat, dan menyerahkan sertifikat kepada ribuan perwakilan masyarakat yang hadir.
“Berbahagia saya bisa serahkan kembali 3 ribu sertifikat,” kata Jokowi yang kemudian meminta para penerima sertifikat untuk mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi dan Jokowi menghitungnya secara acak.
Presiden mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah tersertifikasi, tetapi sampai 2014 baru sebanyak 46 juta sehingga masih kurang 80 juta bidang di seluruh Tanah Air.
“Setahun di seluruh Indonesia, biasanya keluar sertifikat hanya 500.000-600.000, artinya kalau mau pegang sertifikat tunggu 156 tahun Bapak Ibu harus tunggu. Oleh karena itu di 2015, saya sampaikan ke Pak Menteri ATR, saya minta bukan 500.000, tinggal hitung perkirakan tahun 2025 itu seluruh sertifikat 80 juta bisa dipegang masyarakat,” katanya.
Ia menyatakan patut bersyukur bahwa Provinsi Bali menjadi provinsi pertama dimana seluruh tanahnya telah tersertifikasi tahun ini.
Menurut dia, sertifikat tanah sangat penting karena selama ini problem yang selalu dihadapi dan dilaporkan ke dirinya adalah terkait sengketa dan konflik tanah.
“Oleh karena itu yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki penting sekali untuk dinginkan suana di daerah agar enggak ada lagi sengketa,” katanya.
Jokowi berpesan kepada penerima sertifikat agar sertifikat disimpan dengan baik dan difotocopy.
Pada kesempatan itu hadir sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Jokowi juga berkesempatan untuk berinteraksi dan berdialog dengan sejumlah masyarakat yang diminta maju ke depan.
Jokowi sempat menanyakan perihal proses pembuatan sertifikat kepada masyarakat yang dijawab oleh mereka rata-rata pengurusannya memakan waktu sekitar sebulan.
Presiden pada kesempatan yang sama juga membagikan sepeda kepada masyarakat yang beruntung.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan di Bali sampai saat ini jumlah tanah yang ada 1,8 juta dan tanah yang sudah diselesaikan sertifikasinya sampai 2018 sebanyak 83 persen. Dengan begitu masih ada 180 ribu bidang tanah yang harus selesaikan.
“Jadi Bali yang pertama dimana seluruh tanahnya bersertifikat, sampai saat ini dari 147 ribu yang harus kami selesaikan 2019, sudah 66 ribu selesai disertifikatkan,” katanya.
Di Bangli saat kesempatan tersebut ada 3.000 penerima sertifikat mewakili 4.186 sertifikat yang diterbitkan.
“Mudah-mudahan sertifikat menjadi bekal bermanfaat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga,” kata Sofyan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Kilobar, Desa Taman Bali Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Jumat, dan menyerahkan sertifikat kepada ribuan perwakilan masyarakat yang hadir.
“Berbahagia saya bisa serahkan kembali 3 ribu sertifikat,” kata Jokowi yang kemudian meminta para penerima sertifikat untuk mengangkat sertifikatnya tinggi-tinggi dan Jokowi menghitungnya secara acak.
Presiden mengatakan di seluruh Indonesia seharusnya 126 juta bidang tanah telah tersertifikasi, tetapi sampai 2014 baru sebanyak 46 juta sehingga masih kurang 80 juta bidang di seluruh Tanah Air.
“Setahun di seluruh Indonesia, biasanya keluar sertifikat hanya 500.000-600.000, artinya kalau mau pegang sertifikat tunggu 156 tahun Bapak Ibu harus tunggu. Oleh karena itu di 2015, saya sampaikan ke Pak Menteri ATR, saya minta bukan 500.000, tinggal hitung perkirakan tahun 2025 itu seluruh sertifikat 80 juta bisa dipegang masyarakat,” katanya.
Ia menyatakan patut bersyukur bahwa Provinsi Bali menjadi provinsi pertama dimana seluruh tanahnya telah tersertifikasi tahun ini.
Menurut dia, sertifikat tanah sangat penting karena selama ini problem yang selalu dihadapi dan dilaporkan ke dirinya adalah terkait sengketa dan konflik tanah.
“Oleh karena itu yang namanya sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki penting sekali untuk dinginkan suana di daerah agar enggak ada lagi sengketa,” katanya.
Jokowi berpesan kepada penerima sertifikat agar sertifikat disimpan dengan baik dan difotocopy.
Pada kesempatan itu hadir sejumlah menteri dan pejabat di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP, Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Jokowi juga berkesempatan untuk berinteraksi dan berdialog dengan sejumlah masyarakat yang diminta maju ke depan.
Jokowi sempat menanyakan perihal proses pembuatan sertifikat kepada masyarakat yang dijawab oleh mereka rata-rata pengurusannya memakan waktu sekitar sebulan.
Presiden pada kesempatan yang sama juga membagikan sepeda kepada masyarakat yang beruntung.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan di Bali sampai saat ini jumlah tanah yang ada 1,8 juta dan tanah yang sudah diselesaikan sertifikasinya sampai 2018 sebanyak 83 persen. Dengan begitu masih ada 180 ribu bidang tanah yang harus selesaikan.
“Jadi Bali yang pertama dimana seluruh tanahnya bersertifikat, sampai saat ini dari 147 ribu yang harus kami selesaikan 2019, sudah 66 ribu selesai disertifikatkan,” katanya.
Di Bangli saat kesempatan tersebut ada 3.000 penerima sertifikat mewakili 4.186 sertifikat yang diterbitkan.
“Mudah-mudahan sertifikat menjadi bekal bermanfaat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga,” kata Sofyan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019