Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo meminta media massa terkemuka (mainstream) untuk tidak menjadikan media sosial sebagai rujukan, karena hal itu akan berisiko membuat masyarakat memercayai hoaks (kabar bohong) dan tidak percaya pada lembaga resmi yang kredibel.
"Kasus jutaan tenaga kerja asal Cina dan pernyataan Pak Wiranto akan menutup media massa merupakan bukti bahwa media massa sudah memakai medsos sebagai rujukan, padahal informasinya hanya berbasis 'talking news' dan bukan presisi (berbasis data/akurasi)," katanya di Denpasar, Kamis.
Dalam workshop "Peliputan Pasca-Pemilu oleh Media" yang diselenggarakan Dewan Pers dengan melibatkan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan serta dihadiri organisasi media dan puluhan pimpinan redaksi media massa se-Bali itu, ia menjelaskan bahwa informasi tidak benar dari medsos akan dipercaya masyarakat bila sudah ada pada media massa.
"Padahal, pernyataan Presiden Jokowi sesungguhnya adalah 'Pemerintah akan mendatangkan 10 juta wisatawan Cina'. Namun, dipelintir medsos menjadi 'Pemerintah akan mendatangkan 10 juta tenaga kerja Cina' dan celakanya pelintiran itu diambil media massa tanpa konfirmasi," katanya.
Akhirnya, pemerintah pun kelabakan untuk meluruskan dengan waktu yang cukup lama hingga lebih dari 2,5 bulan, termasuk pihak Imigrasi yang perlu menegaskan bahwa keluar masuknya WNA itu selalu memakai perizinan Imigrasi dan kedatangan 10 juta tenaga kerja Cina itu tidak ada.
"Yang mengkhawatirkan informasi bantahan itu masih dipelintir oleh medsos bahwa Imigrasi ada di pihak pemerintah sehingga informasinya bisa bias. Kalau lembaga resmi yang kompeten seperti Imigrasi saja tidak dipercaya, maka semuanya bisa kacau. Itulah akibat dari informasi medsos yang dipelintir tetapi justru dipakai media massa hingga bergulir ke mana-mana," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada pernyataan Menkopolhukam tentang rencana menutup media massa. "Informasinya sesungguhnya adalah 'Pemerintah akan menutup akun abal-abal yang menghina pejabat', tetapi dipelintir medsos menjadi 'Pemerintah akan menutup media massa yang menghina pejabat' sehingga menjadi ramai, padahal media massa itu urusan Dewan Pers. Kalau akun abal-abal, memang menjadi ranah Kemkominfo," katanya.
Terkait dengan pasca-Pemilu 2019, ia menilai media massa juga harus bersikap hati-hati dan tidak merujuk pada medsos. Hal itu justru akan merobohkan tatanan kenegaraan yang sudah ada dan hal itu akan merugikan bangsa dan negara.
"Pemilu itu mirip tinju. Kalau lawannya KO, akan selesai. Akan tetapi, kalau lawannya tidak KO, semua petinju akan merasa menang dan terkadang pelatih juga membenarkan petinju yang dilatihnya, padahal semuanya bukan ditentukan pelatih atau wasit, melainkan juri. Juri dalam tinju itu ada tiga orang yang menilai angka-angka dalam pertandingan," katanya.
Dalam Pemilu 2019, dia meminta media massa untuk menyelamatkan demokrasi dengan mendorong "hasil akhir" kepada juri, yakni KPU.
"Bukan kepada quick count dari lembaga survei, tim internal, atau pihak lain. Pihak yang berhak mengumumkan siapa pemenang dalam tinju adalah juri, dan siapa yang menang dalam pemilu adalah KPU," katanya.
Mengenai kelemahan dalam Pemilu 2019, ia menilai hal itu harus dipahami dalam konteks wilayah negara yang rumit dari laut, hutan, hingga gunung dengan jumlah 17.000-an pulau, lalu rentang waktu juga ada WIB, WITA, dan WIT, padahal proses ditarget harus selesai dalam enam jam.
"Oleh karena itu, agar tidak ada masalahnya, mestinya presiden itu cukup dipilih sekali saja, tetapi mungkin waktunya perlu 7 sampai 8 tahun agar programnya jalan," katanya.
Ia meminta media massa untuk berhati-hati dalam urusan tatanan kenegaraan dan tidak menjadi "pemain" karena saat ini hanya media massa mainstream yang dapat menjadi acuan untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
"Kita masih bisa optimis karena masih ada media massa yang berpihak pada publik," kata Yosep yang sempat menyampaikan saran agar pimred diganti bila menggunakan medsos tanpa verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi.
Baca juga: Dewan Pers minta media lakukan rekonsiliasi pasca-Pemilu
Baca juga: KPU Bali minta media lebih kreatif beritakan Pemilu
Baca juga: Media massa versus media sosial diantara #2019GANTIPRESIDEN
Baca juga: Dewan Pers: pers harus ikut tangkal hoaks dan ujaran kebencian
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kasus jutaan tenaga kerja asal Cina dan pernyataan Pak Wiranto akan menutup media massa merupakan bukti bahwa media massa sudah memakai medsos sebagai rujukan, padahal informasinya hanya berbasis 'talking news' dan bukan presisi (berbasis data/akurasi)," katanya di Denpasar, Kamis.
Dalam workshop "Peliputan Pasca-Pemilu oleh Media" yang diselenggarakan Dewan Pers dengan melibatkan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan serta dihadiri organisasi media dan puluhan pimpinan redaksi media massa se-Bali itu, ia menjelaskan bahwa informasi tidak benar dari medsos akan dipercaya masyarakat bila sudah ada pada media massa.
"Padahal, pernyataan Presiden Jokowi sesungguhnya adalah 'Pemerintah akan mendatangkan 10 juta wisatawan Cina'. Namun, dipelintir medsos menjadi 'Pemerintah akan mendatangkan 10 juta tenaga kerja Cina' dan celakanya pelintiran itu diambil media massa tanpa konfirmasi," katanya.
Akhirnya, pemerintah pun kelabakan untuk meluruskan dengan waktu yang cukup lama hingga lebih dari 2,5 bulan, termasuk pihak Imigrasi yang perlu menegaskan bahwa keluar masuknya WNA itu selalu memakai perizinan Imigrasi dan kedatangan 10 juta tenaga kerja Cina itu tidak ada.
"Yang mengkhawatirkan informasi bantahan itu masih dipelintir oleh medsos bahwa Imigrasi ada di pihak pemerintah sehingga informasinya bisa bias. Kalau lembaga resmi yang kompeten seperti Imigrasi saja tidak dipercaya, maka semuanya bisa kacau. Itulah akibat dari informasi medsos yang dipelintir tetapi justru dipakai media massa hingga bergulir ke mana-mana," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada pernyataan Menkopolhukam tentang rencana menutup media massa. "Informasinya sesungguhnya adalah 'Pemerintah akan menutup akun abal-abal yang menghina pejabat', tetapi dipelintir medsos menjadi 'Pemerintah akan menutup media massa yang menghina pejabat' sehingga menjadi ramai, padahal media massa itu urusan Dewan Pers. Kalau akun abal-abal, memang menjadi ranah Kemkominfo," katanya.
Terkait dengan pasca-Pemilu 2019, ia menilai media massa juga harus bersikap hati-hati dan tidak merujuk pada medsos. Hal itu justru akan merobohkan tatanan kenegaraan yang sudah ada dan hal itu akan merugikan bangsa dan negara.
"Pemilu itu mirip tinju. Kalau lawannya KO, akan selesai. Akan tetapi, kalau lawannya tidak KO, semua petinju akan merasa menang dan terkadang pelatih juga membenarkan petinju yang dilatihnya, padahal semuanya bukan ditentukan pelatih atau wasit, melainkan juri. Juri dalam tinju itu ada tiga orang yang menilai angka-angka dalam pertandingan," katanya.
Dalam Pemilu 2019, dia meminta media massa untuk menyelamatkan demokrasi dengan mendorong "hasil akhir" kepada juri, yakni KPU.
"Bukan kepada quick count dari lembaga survei, tim internal, atau pihak lain. Pihak yang berhak mengumumkan siapa pemenang dalam tinju adalah juri, dan siapa yang menang dalam pemilu adalah KPU," katanya.
Mengenai kelemahan dalam Pemilu 2019, ia menilai hal itu harus dipahami dalam konteks wilayah negara yang rumit dari laut, hutan, hingga gunung dengan jumlah 17.000-an pulau, lalu rentang waktu juga ada WIB, WITA, dan WIT, padahal proses ditarget harus selesai dalam enam jam.
"Oleh karena itu, agar tidak ada masalahnya, mestinya presiden itu cukup dipilih sekali saja, tetapi mungkin waktunya perlu 7 sampai 8 tahun agar programnya jalan," katanya.
Ia meminta media massa untuk berhati-hati dalam urusan tatanan kenegaraan dan tidak menjadi "pemain" karena saat ini hanya media massa mainstream yang dapat menjadi acuan untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
"Kita masih bisa optimis karena masih ada media massa yang berpihak pada publik," kata Yosep yang sempat menyampaikan saran agar pimred diganti bila menggunakan medsos tanpa verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi.
Baca juga: Dewan Pers minta media lakukan rekonsiliasi pasca-Pemilu
Baca juga: KPU Bali minta media lebih kreatif beritakan Pemilu
Baca juga: Media massa versus media sosial diantara #2019GANTIPRESIDEN
Baca juga: Dewan Pers: pers harus ikut tangkal hoaks dan ujaran kebencian
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019