Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pentingnya menanam budaya antikorupsi melalui pendidikan sejak tingkat paling dasar karena terkait dengan pembentukan sikap dan karakter generasi penerus bangsa.
"Apalagi kalau bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah serta kegiatan-kegiatan seperti muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran," katanya saat menerima audiensi perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Gubernur Koster yang kelahiran Sembiran, Buleleng itu, mengapresiasi implementasi dan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang dijadikan program prioritas KPK ke daerah-daerah.
Ia juga mengaku akan segera membuat peraturan gubernur terkait dengan hal tersebut dan akan segera diaplikasikan secara konkret di masyarakat.
"Di Bali, saya kira juga harus berbasiskan budaya, yakni dengan memaksimalkan peran desa adat. Menyentuh kearifan lokal kita di Bali. Saya pikir banyak 'local genius' di Bali yang bisa kita angkat. Jadikan wantilan-wantilan di desa sebagai wahana pendidikan nonformal, kita akan segera susun pergubnya," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat seremonial yang bisa memicu anak-anak muda, para pelajar di Bali, untuk lebih sadar pada pendidikan dan isu antikorupsi.
"Kami rancang acara yang dekat dengan anak muda sekarang. Vlog, meme, media sosial, cerpen, puisi dan lainnya, lebih cepat merasuk ke anak muda kita, sesuai dengan semangat mereka," katanya.
Kepala Satuan Tugas Politik Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano mengungkapkan pendidikan antikorupsi sudah menjadi kesepakatan empat menteri dan ketua KPK serta jajaran eselon 1 kementerian.
"Hal ini adalah tindak lanjut Nawacita, revolusi mental dan budaya antikorupsi yang digadangkan Bapak Presiden hingga ke pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada regulasi sebagai payung hukum," ujarnya.
Bali akan menjadi lokus kampanye "Bus Jelajah Negeri: Bangun Anti Korupsi" yang akan mengunjungi Bali medio September mendatang.
"Kami akan kunjungi seluruh kabupaten dan kota, di mana sasarannya adalah para pelajar, aparatur negara, hingga dunia usaha, lewat kegiatan belajar pencegahan antikorupsi yang terintegrasi," ucapnya.
Untuk media pembelajaran berupa web, buku, video, dan lainnya sudah disiapkan, sedangkan pemerintah daerah tinggal memanfaatkan.
Guntur juga mengapresiasi Bali sebagai daerah dengan kemajuan pendidikan antikorupsi berbasis keluarga tercepat di Indonesia.
"Bali ada di puncak daftar bersama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian ini kami analisa terkait erat dengan ajaran karmapala yang kami lihat sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian di Bali," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Apalagi kalau bisa diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran di sekolah serta kegiatan-kegiatan seperti muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran," katanya saat menerima audiensi perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Bali, di Denpasar, Selasa.
Gubernur Koster yang kelahiran Sembiran, Buleleng itu, mengapresiasi implementasi dan sosialisasi pendidikan antikorupsi yang dijadikan program prioritas KPK ke daerah-daerah.
Ia juga mengaku akan segera membuat peraturan gubernur terkait dengan hal tersebut dan akan segera diaplikasikan secara konkret di masyarakat.
"Di Bali, saya kira juga harus berbasiskan budaya, yakni dengan memaksimalkan peran desa adat. Menyentuh kearifan lokal kita di Bali. Saya pikir banyak 'local genius' di Bali yang bisa kita angkat. Jadikan wantilan-wantilan di desa sebagai wahana pendidikan nonformal, kita akan segera susun pergubnya," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat seremonial yang bisa memicu anak-anak muda, para pelajar di Bali, untuk lebih sadar pada pendidikan dan isu antikorupsi.
"Kami rancang acara yang dekat dengan anak muda sekarang. Vlog, meme, media sosial, cerpen, puisi dan lainnya, lebih cepat merasuk ke anak muda kita, sesuai dengan semangat mereka," katanya.
Kepala Satuan Tugas Politik Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano mengungkapkan pendidikan antikorupsi sudah menjadi kesepakatan empat menteri dan ketua KPK serta jajaran eselon 1 kementerian.
"Hal ini adalah tindak lanjut Nawacita, revolusi mental dan budaya antikorupsi yang digadangkan Bapak Presiden hingga ke pemerintah daerah. Untuk itu perlu ada regulasi sebagai payung hukum," ujarnya.
Bali akan menjadi lokus kampanye "Bus Jelajah Negeri: Bangun Anti Korupsi" yang akan mengunjungi Bali medio September mendatang.
"Kami akan kunjungi seluruh kabupaten dan kota, di mana sasarannya adalah para pelajar, aparatur negara, hingga dunia usaha, lewat kegiatan belajar pencegahan antikorupsi yang terintegrasi," ucapnya.
Untuk media pembelajaran berupa web, buku, video, dan lainnya sudah disiapkan, sedangkan pemerintah daerah tinggal memanfaatkan.
Guntur juga mengapresiasi Bali sebagai daerah dengan kemajuan pendidikan antikorupsi berbasis keluarga tercepat di Indonesia.
"Bali ada di puncak daftar bersama Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian ini kami analisa terkait erat dengan ajaran karmapala yang kami lihat sangat berpengaruh dalam kehidupan keseharian di Bali," katanya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019