Pengamat politik AS Hikam menilai politik identitas menguat pada kampanye Pemilu 2019 yang berdampak pada melemahnya penegakan demokrasi.

"Politik identitas muncul dan menguat pada kampanye pemilu 2019. Hal ini ditandai dengan munculnya fraksi antara kelompok identitas dan kelompok demokratis," kata AS Hikam, di Jakarta, Senin.

AS Hikam mengatakan hal itu, pada acara diskusi "Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu dlm Mewujudkan Pemilu 2019, yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis, dan Bermartabat".

Menurut AS Hikam, menguatnya politik aliran, akan berdampak pada kemunduran demokrasi. "Karena, esensi dari demokrasi adalah menghilangkan politik identitas," katanya.

Di sisi lain, AS Hikam juga melihat, makin menguatnya politik identitas, berkorelasi dengan banyaknya anggota Dewan pembawa suara politik identitas ke DPR RI, maka masa depan DPR RI akan semakin suram.

"Saat ini, Legitimasi masyarakat kepada DPR RI sudah rendah, dengan banyaknya anggota Dewan pembawa suara politik identitas, maka Legitimasi masyarakat kepada DPR akan semakin menurun," katanya.

Mantan Menteri Negara Riset/Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Menristek/BPPT) ini melihat, muncul politik identitas bermuara pada partai politik yang belum direformasi, yang ditandai dengan elite politiknya tidak berganti-ganti.

"Kalau elite politiknya 'elo lagi-elo lagi', maka kemunduran demokrasi tidak terhindarkan. Konsekuensi ya, Indonesia ke depan akan alami artokrasi," katanya.


AS Hikam menegaskan, kalau tidak satu pun parpol yang berani melakukan perubahan, maka DPR RI akan semakin tidak dipercaya rakyat. "Karena itu, sistem kampanye dan sistem pemilu harus diubah," katanya. (*)

Pewarta: Riza Harahap

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019