Gubernur Wayan Koster mendukung adanya sertifikasi kompetensi untuk lulusan perawat dari Bali sehingga dapat meningkatkan peluang kerja baik di daerah setempat maupun ke luar Pulau Dewata.
"Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat menjadi penunjang untuk pelayanan kesehatan yang baik. Itu sebabnya saya menyambut baik aspirasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) akan adanya sertifikasi sebagai pengakuan bagi kompetensi para perawat," kata Koster saat menjadi narasumber dalam seminar serangkaian HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-45 di Institut Ilmu Kesehatan Bali, Renon, Denpasar, Sabtu.
Dia menambahkan, keberadaan perawat sangat penting khususnya dalam memberikan perawatan kepada para pasien. Sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali sudah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang memberikan beberapa pelayanan tambahan dan kemudahan kepada para pengguna BPJS di Bali.
Dalam program legislasinya, Gubernur Koster mengatakan akan membuat ranperda tentang standar pelayanan kesehatan. "Saya menargetkan semuanya berstandar mulai dari rumah sakit sampai yang paling bawah puskesmas. Supaya pelayanan kesehatan itu bagus dan jika memungkinkan bisa tuntas di puskesmas," ucapnya.
Untuk memenuhi penyediaan tenaga kesehatan, Koster juga mendukung adanya institusi pendidikan yang melayani profesi di bidang kesehatan. Pemberian standar kompetensi diyakini akan membantu meningkatkan peluang kerja lulusan keperawatan yang saat ini baru terserap sekitar 40 persen.
Gubernur Koster percaya lulusan perawat Bali memiliki modal untuk bersaing dengan tenaga lainnya baik di luar Bali bahkan di mancanegara. "Kalau diperlukan pelatihan, standar supaya itu legal segera akan saya siapkan polanya supaya betul betul mendapat pengakuan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma mengatakan dalam program kerja jangka panjangnya PPNI Bali telah berupaya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali khususnya di bidang kesehatan.
Menurut dia memang saat ini belum banyak regulasi yang mengatur pengakuan terhadap layanan keperawatan. Padahal menurutnya lulusan keperawatan di Bali memiliki kemampuan yang mumpuni.
"Perawat kita banyak diminati di luar negeri karena selain terampil juga sopan dan bersahaja," kata Sukadarma.
Oleh karena itu, dia berharap ada lembaga sertifikasi yang bisa memberikan pengakuan terhadap lulusan perawat di Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat menjadi penunjang untuk pelayanan kesehatan yang baik. Itu sebabnya saya menyambut baik aspirasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) akan adanya sertifikasi sebagai pengakuan bagi kompetensi para perawat," kata Koster saat menjadi narasumber dalam seminar serangkaian HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia ke-45 di Institut Ilmu Kesehatan Bali, Renon, Denpasar, Sabtu.
Dia menambahkan, keberadaan perawat sangat penting khususnya dalam memberikan perawatan kepada para pasien. Sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Bali sudah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 104 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang memberikan beberapa pelayanan tambahan dan kemudahan kepada para pengguna BPJS di Bali.
Dalam program legislasinya, Gubernur Koster mengatakan akan membuat ranperda tentang standar pelayanan kesehatan. "Saya menargetkan semuanya berstandar mulai dari rumah sakit sampai yang paling bawah puskesmas. Supaya pelayanan kesehatan itu bagus dan jika memungkinkan bisa tuntas di puskesmas," ucapnya.
Untuk memenuhi penyediaan tenaga kesehatan, Koster juga mendukung adanya institusi pendidikan yang melayani profesi di bidang kesehatan. Pemberian standar kompetensi diyakini akan membantu meningkatkan peluang kerja lulusan keperawatan yang saat ini baru terserap sekitar 40 persen.
Gubernur Koster percaya lulusan perawat Bali memiliki modal untuk bersaing dengan tenaga lainnya baik di luar Bali bahkan di mancanegara. "Kalau diperlukan pelatihan, standar supaya itu legal segera akan saya siapkan polanya supaya betul betul mendapat pengakuan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma mengatakan dalam program kerja jangka panjangnya PPNI Bali telah berupaya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali khususnya di bidang kesehatan.
Menurut dia memang saat ini belum banyak regulasi yang mengatur pengakuan terhadap layanan keperawatan. Padahal menurutnya lulusan keperawatan di Bali memiliki kemampuan yang mumpuni.
"Perawat kita banyak diminati di luar negeri karena selain terampil juga sopan dan bersahaja," kata Sukadarma.
Oleh karena itu, dia berharap ada lembaga sertifikasi yang bisa memberikan pengakuan terhadap lulusan perawat di Bali.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019