Surabaya (Antaranews) - Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais meminta ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir untuk bersikap pada Pemilihan Presiden 2019, kecuali dalam Pemilu Legilatif 2019 yang dapat dipahami, karena politikus Muhammadiyah tersebar pada beberapa parpol.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," ujarnya di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini di periode 2019-2024.
"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan maka akan saya jewer. Pemilihan Presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 tersebut.
Mantan ketua umum DPP PAN itu juga meminta Muhammadiyah sikap secara organisasi selanjutnya disampaikan ke umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.
"Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," katanya.
Sedangkan, lanjut dia, terhadap kontestasi Pemilihan Umum, Amien Rais mengaku bisa memahami jika Muhammadiyah membebaskan kadernya memilih.
"Kalau Pileg saya masih bisa paham, sebab kader Muhammadiyah itu ada di PAN, PKS, PPP, bahkan Golkar dan lain-lain," kata politikus berjuluk Bapak Reformasi tersebut.
Sementara itu, Pemilihan Presiden yang digelar 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di nomor urut 01, kemudian nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nasir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di Pilpres. Kalau sampai seperti itu akan saya jewer," ujarnya di sela Tabligh Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader terhadap siapa suaranya akan diberikan sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujudnya pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini di periode 2019-2024.
"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan maka akan saya jewer. Pemilihan Presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 tersebut.
Mantan ketua umum DPP PAN itu juga meminta Muhammadiyah sikap secara organisasi selanjutnya disampaikan ke umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.
"Pilih pemimpin yang beriman, diyakini dan tidak diragukan keislamannya. Tanpa harus saya sebut nama, pasti Muhammadiyah sudah tahu," katanya.
Sedangkan, lanjut dia, terhadap kontestasi Pemilihan Umum, Amien Rais mengaku bisa memahami jika Muhammadiyah membebaskan kadernya memilih.
"Kalau Pileg saya masih bisa paham, sebab kader Muhammadiyah itu ada di PAN, PKS, PPP, bahkan Golkar dan lain-lain," kata politikus berjuluk Bapak Reformasi tersebut.
Sementara itu, Pemilihan Presiden yang digelar 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di nomor urut 01, kemudian nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018