Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto mengharapkan pemerintah harus lebih bijaksana bersikap kepada para perokok dengan sisi konsumen, yakni perokok aktif yang berkeinginan untuk berhenti merokok.
"Bahwa merujuk kembali pada berbagai hasil penelitian yang menyatakan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah, seharusnya pemerintah ke depannya juga dapat membuat peraturan yang lebih bijak dengan mempertimbangkan sisi lainnya," kata Aryo pada diskusi publik "Produk Tembakau Rendah Risiko sebagai Alternatif Solusi untuk Perokok" di Denpasar, Bali, Kamis.
Ia mengatakan dengan kondisi seperti ini, yakni perokok aktif yang berkeinginan untuk berhenti dengan menggunakan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar dalam prosesnya.
Aryo mengatakan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong upaya penurunan prevalensi rokok yang salah satunya dapat ditempuh dengan penggunaan produk tembakau alternatif. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dapat dimulai dari daerah yaitu dengan pemberian informasi yang tepat mengenai produk tembakau alternatif dan bagaimana potensinya dapat membantu perokok untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko. Bahkan, bukan tidak mungkin nantinya bisa berhenti total.
Ia mengatakan karena sebelumnya perokok yang ingin beralih ke produk tembakau alternatif merasa khawatir karena produk ini belum mendapatkan izin dari pemerintah. Tapi kini melalui PMK 146 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah secara telah resmi menyatakan legalitasnya. Ini adalah suatu kemajuan bagi industri kami yang patut diapresiasi," ucapnya.
Pemerintah juga hendaknya tetap memberikan ruang bagi pengguna produk tembakau alternatif untuk mengonsumsinya di tempat-tempat umum, karena uap yang dihasilkan produk ini tidak mengubah kualitas udara dalam ruangan tertutup.
"Dengan demikian diharapkan semakin banyak perokok yang terdorong untuk beralih ke produk lebih rendah risiko," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Bahwa merujuk kembali pada berbagai hasil penelitian yang menyatakan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah, seharusnya pemerintah ke depannya juga dapat membuat peraturan yang lebih bijak dengan mempertimbangkan sisi lainnya," kata Aryo pada diskusi publik "Produk Tembakau Rendah Risiko sebagai Alternatif Solusi untuk Perokok" di Denpasar, Bali, Kamis.
Ia mengatakan dengan kondisi seperti ini, yakni perokok aktif yang berkeinginan untuk berhenti dengan menggunakan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar dalam prosesnya.
Aryo mengatakan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong upaya penurunan prevalensi rokok yang salah satunya dapat ditempuh dengan penggunaan produk tembakau alternatif. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dapat dimulai dari daerah yaitu dengan pemberian informasi yang tepat mengenai produk tembakau alternatif dan bagaimana potensinya dapat membantu perokok untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko. Bahkan, bukan tidak mungkin nantinya bisa berhenti total.
Ia mengatakan karena sebelumnya perokok yang ingin beralih ke produk tembakau alternatif merasa khawatir karena produk ini belum mendapatkan izin dari pemerintah. Tapi kini melalui PMK 146 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemerintah secara telah resmi menyatakan legalitasnya. Ini adalah suatu kemajuan bagi industri kami yang patut diapresiasi," ucapnya.
Pemerintah juga hendaknya tetap memberikan ruang bagi pengguna produk tembakau alternatif untuk mengonsumsinya di tempat-tempat umum, karena uap yang dihasilkan produk ini tidak mengubah kualitas udara dalam ruangan tertutup.
"Dengan demikian diharapkan semakin banyak perokok yang terdorong untuk beralih ke produk lebih rendah risiko," katanya.
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018