Denpasar (Antaranews Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta SMA/SMK negeri di daerah itu agar tidak menolak siswa-siswi miskin dan berprestasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018/2019.
"Tidak ada alasan untuk tidak menerima. Saya sudah katakan kok bisa ngeyel nggak usah ngeyel karena guru ditugaskan oleh negara untuk mendidik siswa menjadi pintar. Apalagi yang berprestasi tidak diterima, kan keterlaluan, sedangkan yang tidak berprestasi saja harus diterima," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Meskipun Peraturan Gubernur Bali tentang penambahan rombongan belajar di SMAN/SMKN belum ditandatangani, namun Pastika mengatakan sudah menyetujui agar dapat menampung siswa-siswi miskin dan berprestasi sehingga bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri. "Pergubnya belum ditandatangani, nggak usah pakai pergub dululah. Kerjakan saja dulu, untuk bikin pergub kan ada proses," ucapnya.
Menurut dia, kalau kelasnya sudah penuh, maka bisa dibuatkan dua shift. Sedangkan kalau selama ini sudah melaksanakan "full day school", Pastika menginstruksikan agar diabaikan dulu, dan kalau jumlah gurunya kurang supaya segera ditambah.
"Kami sudah mendapat dukungan politis dari DPRD. Jadi, tidak ada masalah sebenarnya. Kalaupun NEM-nya rendah, anak-anak miskin harus diterima (di sekolah negeri). Kewajiban guru untuk membuat mereka pintar. Kalau semua yang sudah pintar, baru diajar guru, itu artinya gurunya biasa saja," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali itu berpandangan bahwa sesungguhnya guru yang hebat adalah yang bisa membuat siswa yang bodoh menjadi pintar. Pastika pun mengancam akan mencopot kepala SMA/SMK negeri, jika ada yang masih tetap "ngotot" tidak menerima siswa miskin dan juga siswa berprestasi.
Selain itu, Pastika mendorong sekolah swasta harus terus meningkatkan kualitasnya karena kalau kualitasnya baik, pasti siswa-siswi akan berebut untuk menempuh pendidikan di situ. "Banyak juga sekolah swasta yang kualitasnya bagus, berebut juga orang sekolah di sana," ucapnya.
Sebaliknya kalau sekolah swastanya asal-asalan, lanjut Pastika, pastinya para orang tua tidak mau mempertaruhkan anaknya bersekolah di sekolah itu. "Wajar semua orang tua ingin agar anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan kewajiban pemerintah mengakomodasi," katanya.
Sementara itu Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Provinsi Bali MS Chandra Jaya saat mendatangi DPRD Bali mengharapkan pemerintah tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta.
"UU menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membedakan sekolah negeri dan swasta. Tetapi yang terjadi sekarang pemerintah mendorong anak-anak agar diterima di sekolah negeri, ini agak bertolak belakang dengan kami yang tugasnya mendidik dan memberikan pelajaran kepada para siswa," ucapnya.
Chandra tidak sependapat dengan wacana dari kalangan DPRD Bali yang ingin menambah jumlah SMA dan SMK negeri agar bisa menampung lebih banyak siswa.
Menurut dia, semestinya didata dulu berapa sebenarnya jumlah keseluruhan sekolah di Bali dan beberapa lulusan yang tidak tertampung, kalau memang benar-benar kurang, barulah pemerintah berpikir untuk membuka sekolah baru.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Tidak ada alasan untuk tidak menerima. Saya sudah katakan kok bisa ngeyel nggak usah ngeyel karena guru ditugaskan oleh negara untuk mendidik siswa menjadi pintar. Apalagi yang berprestasi tidak diterima, kan keterlaluan, sedangkan yang tidak berprestasi saja harus diterima," kata Pastika usai menghadiri sidang paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin.
Meskipun Peraturan Gubernur Bali tentang penambahan rombongan belajar di SMAN/SMKN belum ditandatangani, namun Pastika mengatakan sudah menyetujui agar dapat menampung siswa-siswi miskin dan berprestasi sehingga bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri. "Pergubnya belum ditandatangani, nggak usah pakai pergub dululah. Kerjakan saja dulu, untuk bikin pergub kan ada proses," ucapnya.
Menurut dia, kalau kelasnya sudah penuh, maka bisa dibuatkan dua shift. Sedangkan kalau selama ini sudah melaksanakan "full day school", Pastika menginstruksikan agar diabaikan dulu, dan kalau jumlah gurunya kurang supaya segera ditambah.
"Kami sudah mendapat dukungan politis dari DPRD. Jadi, tidak ada masalah sebenarnya. Kalaupun NEM-nya rendah, anak-anak miskin harus diterima (di sekolah negeri). Kewajiban guru untuk membuat mereka pintar. Kalau semua yang sudah pintar, baru diajar guru, itu artinya gurunya biasa saja," ujarnya.
Mantan Kapolda Bali itu berpandangan bahwa sesungguhnya guru yang hebat adalah yang bisa membuat siswa yang bodoh menjadi pintar. Pastika pun mengancam akan mencopot kepala SMA/SMK negeri, jika ada yang masih tetap "ngotot" tidak menerima siswa miskin dan juga siswa berprestasi.
Selain itu, Pastika mendorong sekolah swasta harus terus meningkatkan kualitasnya karena kalau kualitasnya baik, pasti siswa-siswi akan berebut untuk menempuh pendidikan di situ. "Banyak juga sekolah swasta yang kualitasnya bagus, berebut juga orang sekolah di sana," ucapnya.
Sebaliknya kalau sekolah swastanya asal-asalan, lanjut Pastika, pastinya para orang tua tidak mau mempertaruhkan anaknya bersekolah di sekolah itu. "Wajar semua orang tua ingin agar anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan kewajiban pemerintah mengakomodasi," katanya.
Sementara itu Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) Provinsi Bali MS Chandra Jaya saat mendatangi DPRD Bali mengharapkan pemerintah tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta.
"UU menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membedakan sekolah negeri dan swasta. Tetapi yang terjadi sekarang pemerintah mendorong anak-anak agar diterima di sekolah negeri, ini agak bertolak belakang dengan kami yang tugasnya mendidik dan memberikan pelajaran kepada para siswa," ucapnya.
Chandra tidak sependapat dengan wacana dari kalangan DPRD Bali yang ingin menambah jumlah SMA dan SMK negeri agar bisa menampung lebih banyak siswa.
Menurut dia, semestinya didata dulu berapa sebenarnya jumlah keseluruhan sekolah di Bali dan beberapa lulusan yang tidak tertampung, kalau memang benar-benar kurang, barulah pemerintah berpikir untuk membuka sekolah baru.(WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018