Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018-2019 mendapat banyak keluhan orang tua siswa.
"Penerimaan PPDB tahun ini banyak dikeluhkan dari orang tua siswa. Sebab masih banyak calon siswa termasuk calon siswa dari keluarga miskin tak bisa diterima di sekolah negeri karena daya tampung ruang kelas yang tidak cukup," kata Adi Wiryatama di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan terbatasnya daya tampung ruang kelas tersebut banyak terjadi di sekolah yang berada di daerah padat penduduk, karena adanya sistem zonasi dalam PPDB.
Politikus asal Kabupaten Tabanan itu mengatakan pemerintah perlu turun tangan memberikan solusi untuk memastikan calon siswa tersebut bisa diterima di sekolah negeri.
"Secara prinsip, dalam rangka wajib belajar 12 tahun semua anak didik harus dapat sekolah. Tidak boleh ada anak didik yang tidak dapat sekolah. Apa jadinya ada amanat konstitusi untuk wajib belajar 12 tahun tapi anak-anak tidak bisa mendaftar di sekolah," ucap mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Sebagai solusi untuk menyiasati keterbatasan daya tampung ruang kelas, Adi Wiryatama mendorong pemerintah dan pihak sekolah untuk membuka kelas pagi dan siang (double sift).
Ia pun sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, agar membolehkan sekolah yang daya tampungnya tak cukup untuk membuka sekolah pagi dan siang.
Usulan Adi Wiryatama ini mendapat lampu hijau dari Gubernur Pastika menyetujui untuk membuka sekolah pagi dan siang tersebut. "Tadi saya bertemu pak gubernur, kita bicarakan agar dibuka sekolah pagi dan sore, sebab masih banyak siswa baru yang tidak bisa mendaftar di sekolah negeri. Pak gubernur segera membuat rapat dengan dinas terkait untuk membahas ini," katanya.
Adi Wiryatama lebih lanjut mengatakan pihaknya juga sudah menugaskan Komisi IV DPRD Bali untuk membahas masalah PPDB ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan instansi lainnya. Rapatnya dilaksanakan pada Kamis (5/7).
Politikus PDIP itu mengatakan solusi lain atas masalah ini dengan menambah jumlah siswa dalam setiap kelas pada dasarnya bagus, namun terbentur dengan aturan yang hanya membatasi jumlah siswa maksimal 36 orang setiap kelas. Adapun solusi dengan membuka sekolah pagi dan siang, justru itu tak menyalahi aturan.
"Kondisi yang terjadi sekarang seperti kaki dan tangan diikat dan leher dijerat, karena orang tua siswa sudah tak berdaya untuk bisa mendaftarkan anaknya. Makanya ini harus ada solusinya, pastikan anak-anak itu bisa sekolah, kita buka sekolah pagi dan siang," katanya.
Dengan membuka sekolah pagi dan siang, tentu membutuhkan tambahan tenaga pendidik. Karena itu politikus senior PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk mengangkat guru kontrak. "Bisa angkat guru kontrak. Gajinya kita disiapkan dalam APBD," ujarnya.
Adi Wiryatama mengharapkan, benang kusut PPDB tahun ini tidak kembali terjadi pada tahun ajaran berikutnya. Karena itu, untuk solusi jangka panjang meminta pemerintah untuk menambah ruang kelas atau membangun sekolah baru khususnya di kawasan padat penduduk.
"Segera dilakukan kajian komprehensif untuk segera membangun sekolah-sekolah baru di semua wilayah padat penduduk, agar masalah PPDB tidak lagi terjadi tiap tahun ajaran baru," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Penerimaan PPDB tahun ini banyak dikeluhkan dari orang tua siswa. Sebab masih banyak calon siswa termasuk calon siswa dari keluarga miskin tak bisa diterima di sekolah negeri karena daya tampung ruang kelas yang tidak cukup," kata Adi Wiryatama di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan terbatasnya daya tampung ruang kelas tersebut banyak terjadi di sekolah yang berada di daerah padat penduduk, karena adanya sistem zonasi dalam PPDB.
Politikus asal Kabupaten Tabanan itu mengatakan pemerintah perlu turun tangan memberikan solusi untuk memastikan calon siswa tersebut bisa diterima di sekolah negeri.
"Secara prinsip, dalam rangka wajib belajar 12 tahun semua anak didik harus dapat sekolah. Tidak boleh ada anak didik yang tidak dapat sekolah. Apa jadinya ada amanat konstitusi untuk wajib belajar 12 tahun tapi anak-anak tidak bisa mendaftar di sekolah," ucap mantan Bupati Tabanan dua periode itu.
Sebagai solusi untuk menyiasati keterbatasan daya tampung ruang kelas, Adi Wiryatama mendorong pemerintah dan pihak sekolah untuk membuka kelas pagi dan siang (double sift).
Ia pun sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, agar membolehkan sekolah yang daya tampungnya tak cukup untuk membuka sekolah pagi dan siang.
Usulan Adi Wiryatama ini mendapat lampu hijau dari Gubernur Pastika menyetujui untuk membuka sekolah pagi dan siang tersebut. "Tadi saya bertemu pak gubernur, kita bicarakan agar dibuka sekolah pagi dan sore, sebab masih banyak siswa baru yang tidak bisa mendaftar di sekolah negeri. Pak gubernur segera membuat rapat dengan dinas terkait untuk membahas ini," katanya.
Adi Wiryatama lebih lanjut mengatakan pihaknya juga sudah menugaskan Komisi IV DPRD Bali untuk membahas masalah PPDB ini dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan instansi lainnya. Rapatnya dilaksanakan pada Kamis (5/7).
Politikus PDIP itu mengatakan solusi lain atas masalah ini dengan menambah jumlah siswa dalam setiap kelas pada dasarnya bagus, namun terbentur dengan aturan yang hanya membatasi jumlah siswa maksimal 36 orang setiap kelas. Adapun solusi dengan membuka sekolah pagi dan siang, justru itu tak menyalahi aturan.
"Kondisi yang terjadi sekarang seperti kaki dan tangan diikat dan leher dijerat, karena orang tua siswa sudah tak berdaya untuk bisa mendaftarkan anaknya. Makanya ini harus ada solusinya, pastikan anak-anak itu bisa sekolah, kita buka sekolah pagi dan siang," katanya.
Dengan membuka sekolah pagi dan siang, tentu membutuhkan tambahan tenaga pendidik. Karena itu politikus senior PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk mengangkat guru kontrak. "Bisa angkat guru kontrak. Gajinya kita disiapkan dalam APBD," ujarnya.
Adi Wiryatama mengharapkan, benang kusut PPDB tahun ini tidak kembali terjadi pada tahun ajaran berikutnya. Karena itu, untuk solusi jangka panjang meminta pemerintah untuk menambah ruang kelas atau membangun sekolah baru khususnya di kawasan padat penduduk.
"Segera dilakukan kajian komprehensif untuk segera membangun sekolah-sekolah baru di semua wilayah padat penduduk, agar masalah PPDB tidak lagi terjadi tiap tahun ajaran baru," katanya.
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018