){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Masyarakat Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali, mempertanyakan tanahnya hilang akibat erupsi Gunung Batur tahun 1917 dan 1926 yang luas ribuan hektare dan kini diduga dikelola Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai lahan hutan.
"Terjadinya erupsi Gunung Batur, mengakibatkan masyarakat Batur mengungsi ke daerah lain. Kami berharap dan akan meminta bantuan Presiden Joko Widodo agar bisa mengembalikan hak-hak atas tanah kami yang hilang saat erupsi Gunung Batur tahun 1917 dan 1926," kata warga Batur yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kadek Parnata, setelah pelantikan pengurus DPD-DPC Pospera se-Bali di Denpasar, Sabtu malam.
Kadek Parnata didampingi Ketua DPD Pospera Provinsi Bali Kadek Agus Ekanata menjelaskan saat Gunung Batur mengalami erupsi warga di tiga desa yang ada di kaki gunung tersebut mengungsi ke daratan atas, yang kini berkembang dengan nama Desa Batur Karang Anyar.
Pada saat itu seluruh warga Batur meninggalkan miliknya, termasuk tanah mereka yang ditempati dan digarap sebagai lahan pertanian untuk menopang kehidupan.
Namun, setelah 90 tahun masalah itu berlalu dan tanpa kejelasan, kini warga mempertanyakan tanah mereka. Diperkirakan ada sekitar tiga ribu hektare tanah warga yang ditinggalkan saat itu.
Kadek Parnata bersama rekan-rekannya yang kini berada di Pospera, yakni ormas yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk dua periode menjabat Presiden RI akan berjuang dan minta bantuan Presiden Jokowi untuk mengembalikan milik mereka itu.
Agus Ekanata menuturkan tokoh masyarakat Batur yakni Jero Gede Alitan Batur juga meminta kepada pemerintah dan Pospera untuk bisa kembali milik tanah masyarakat yang dulu dilanda erupsi gunung tersebut.
"Kami sejak setahun lalu sudah menerima surat dari Jero Gede Alitan Batur yang meminta bantuan agar tanah warga korban erupsi Batur bisa diperoleh kembali," ucap Agus Ekanata.
Namun saat ini, kata dia, masih mencari berbagai masukan terkait tanah-tanah tersebut. Pihaknya bahkan tengah menyiapkan pertemuan fokus diskusi (FGD/Fokus Group Discussion) untuk membedah masalah itu agar ada kejelasan dan tuntas.
"Kami yakin dengan program `Nawacita` Presiden Jokowi masalah tersebut akan bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena bukti sejarah di Batur masih ada, yakni sedikitnya ada 13 titik pura harus diselamatkan," katanya. (ed)
Video ilustrasi oleh I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Terjadinya erupsi Gunung Batur, mengakibatkan masyarakat Batur mengungsi ke daerah lain. Kami berharap dan akan meminta bantuan Presiden Joko Widodo agar bisa mengembalikan hak-hak atas tanah kami yang hilang saat erupsi Gunung Batur tahun 1917 dan 1926," kata warga Batur yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kadek Parnata, setelah pelantikan pengurus DPD-DPC Pospera se-Bali di Denpasar, Sabtu malam.
Kadek Parnata didampingi Ketua DPD Pospera Provinsi Bali Kadek Agus Ekanata menjelaskan saat Gunung Batur mengalami erupsi warga di tiga desa yang ada di kaki gunung tersebut mengungsi ke daratan atas, yang kini berkembang dengan nama Desa Batur Karang Anyar.
Pada saat itu seluruh warga Batur meninggalkan miliknya, termasuk tanah mereka yang ditempati dan digarap sebagai lahan pertanian untuk menopang kehidupan.
Namun, setelah 90 tahun masalah itu berlalu dan tanpa kejelasan, kini warga mempertanyakan tanah mereka. Diperkirakan ada sekitar tiga ribu hektare tanah warga yang ditinggalkan saat itu.
Kadek Parnata bersama rekan-rekannya yang kini berada di Pospera, yakni ormas yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk dua periode menjabat Presiden RI akan berjuang dan minta bantuan Presiden Jokowi untuk mengembalikan milik mereka itu.
Agus Ekanata menuturkan tokoh masyarakat Batur yakni Jero Gede Alitan Batur juga meminta kepada pemerintah dan Pospera untuk bisa kembali milik tanah masyarakat yang dulu dilanda erupsi gunung tersebut.
"Kami sejak setahun lalu sudah menerima surat dari Jero Gede Alitan Batur yang meminta bantuan agar tanah warga korban erupsi Batur bisa diperoleh kembali," ucap Agus Ekanata.
Namun saat ini, kata dia, masih mencari berbagai masukan terkait tanah-tanah tersebut. Pihaknya bahkan tengah menyiapkan pertemuan fokus diskusi (FGD/Fokus Group Discussion) untuk membedah masalah itu agar ada kejelasan dan tuntas.
"Kami yakin dengan program `Nawacita` Presiden Jokowi masalah tersebut akan bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena bukti sejarah di Batur masih ada, yakni sedikitnya ada 13 titik pura harus diselamatkan," katanya. (ed)
Video ilustrasi oleh I Komang Suparta
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018