Denpasar (Antaranews Bali) - Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto meminta seluruh anggotanya bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
"Saya meminta seluruh anggota TNI waspada dan tidak tergoda rayuan dan menjadi target adu domba dalam peta politik yang di-setting seseorang ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu," kata Pangdam IX/Udayana dalam siaran persnya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, anggota TNI harus dapat menangkal godaan agar tidak terjerumus dalam kancah politik praktis karena tidak sehat bagi keberlangsungan pembangunan TNI yang profesional dan merusak proses demokrasi.
"Masyarakat sangat berharap aparat TNI/Polri untuk menjadi penengah agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar," katanya.
Untuk mewujudkan harapan masyarakat dan keberlangsungan pesta demokrasi secara jujur, adil, dan aman maka kunci utama yang harus dilaksanakan TNI adalah memegang teguh netralitas sebagai suatu komitmen untuk tidak ikut berpolitik praktis dan tidak memihak atau mendukung salah satu partai politik dan salah satu kontestan dari pihak mana pun.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai dasar hukum secara jelas telah mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
"Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada Pasal 2 dinyatakan jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara," katanya.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada institusinya apabila mengetahui ada prajurit TNI yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dengan catatan identitasnya harus jelas (lengkap) serta tidak berdasarkan ciri fisik dan penampilannya saja.
"Sadari bahwa soliditas TNI dan Polri merupakan tiang penyangga NKRI dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan politik nasional sehingga harus benar-benar dapat dijaga dan dipertahankan termasuk netralitasnya yang menjadi hal paling penting dalam menghadapi Pilkada atau pemilihan presiden nantinya," ujarnya. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya meminta seluruh anggota TNI waspada dan tidak tergoda rayuan dan menjadi target adu domba dalam peta politik yang di-setting seseorang ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu," kata Pangdam IX/Udayana dalam siaran persnya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, anggota TNI harus dapat menangkal godaan agar tidak terjerumus dalam kancah politik praktis karena tidak sehat bagi keberlangsungan pembangunan TNI yang profesional dan merusak proses demokrasi.
"Masyarakat sangat berharap aparat TNI/Polri untuk menjadi penengah agar pesta demokrasi dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar," katanya.
Untuk mewujudkan harapan masyarakat dan keberlangsungan pesta demokrasi secara jujur, adil, dan aman maka kunci utama yang harus dilaksanakan TNI adalah memegang teguh netralitas sebagai suatu komitmen untuk tidak ikut berpolitik praktis dan tidak memihak atau mendukung salah satu partai politik dan salah satu kontestan dari pihak mana pun.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai dasar hukum secara jelas telah mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
"Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pada Pasal 2 dinyatakan jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara," katanya.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada institusinya apabila mengetahui ada prajurit TNI yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dengan catatan identitasnya harus jelas (lengkap) serta tidak berdasarkan ciri fisik dan penampilannya saja.
"Sadari bahwa soliditas TNI dan Polri merupakan tiang penyangga NKRI dalam upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan politik nasional sehingga harus benar-benar dapat dijaga dan dipertahankan termasuk netralitasnya yang menjadi hal paling penting dalam menghadapi Pilkada atau pemilihan presiden nantinya," ujarnya. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018