Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meminta pemerintah provinsi setempat dapat segera memberikan kepastian pencairan anggaran Pilkada 2018 untuk termin ketiga.
"Kami mohonkan komitmen Pemprov Bali untuk memfasilitasi anggaran agar betul-betul terwujud karena waktu terus bergerak," kata Raka Sandi setelah mengumumkan LHKPN pasangan calon peserta Pilkada Bali, di Denpasar, Senin.
Anggaran pilkada yang sudah dicairkan Pemprov Bali sebesar Rp125 miliar yakni untuk termin pertama sebesar Rp100 miliar dan termin kedua Rp25 miliar.
Pencairan termin ketiga ini yang menjadi masalah karena Pemprov Bali menetapkan anggaran Pilkada Bali pada APBD 2018 sebesar Rp155 miliar, sedangkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah ditandatangani KPU Bali dengan Pemprov Bali pada tahun lalu sebesar Rp229 miliar lebih.
"Kami berharap semakin cepat ada kepastian, karena akan menentukan untuk tahapan selanjutnya. Hitungan terakhir yang kami rasionalisasi sekitar Rp185 miliar, itu sudah memperhatikan efisiensi, dan tahapan yang masih harus dilaksanakan sampai selesai," ucapnya.
Jika tetap dipaksakan untuk mencukupi anggaran Rp155 miliar yang telah diketok palu, Raka Sandi memastikan tidak akan bisa untuk membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pemberian honor KPPS.
Raka Sandi juga mengatakan telah sempat membahas persoalan anggaran pilkada ini di sela-sela ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) pada Minggu (15/4) yang juga menyosialisasikan mengenai daftar pemilih, saat itu kebetulan juga dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
"Kami tegaskan bahwa tahapan pilkada ini sangat penting dan strategis. Kami mohonkan agar komitmen Pemprov Bali memfasilitasi anggaran betul-betul terwujud karena waktu terus bergerak. Dari penjelasan Beliau (Gubernur Bali-red), kami dapat simpulkan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk itu (menuntaskan persoalan anggaran-red)," katanya.
Saat ini, lanjut Raka Sandi, masih dalam proses dan pihaknya berusaha menghormati proses tersebut. "Harapan kami agar segera ada kepastian. Jadi, dalam minggu ini akan segera kami koordinasikan bagaimana komitmen ini diterjemahkan dalam langkah konkret," ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil audiensi dan dengar pendapat dengan jajaran DPRD Bali beberapa waktu lalu, pihak legislatif juga menyatakan akan mengawal proses ini. "Mudah-mudahan segera terwujud dan kebutuhan anggaran bisa terpenuhi," kata Raka Sandi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami mohonkan komitmen Pemprov Bali untuk memfasilitasi anggaran agar betul-betul terwujud karena waktu terus bergerak," kata Raka Sandi setelah mengumumkan LHKPN pasangan calon peserta Pilkada Bali, di Denpasar, Senin.
Anggaran pilkada yang sudah dicairkan Pemprov Bali sebesar Rp125 miliar yakni untuk termin pertama sebesar Rp100 miliar dan termin kedua Rp25 miliar.
Pencairan termin ketiga ini yang menjadi masalah karena Pemprov Bali menetapkan anggaran Pilkada Bali pada APBD 2018 sebesar Rp155 miliar, sedangkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah ditandatangani KPU Bali dengan Pemprov Bali pada tahun lalu sebesar Rp229 miliar lebih.
"Kami berharap semakin cepat ada kepastian, karena akan menentukan untuk tahapan selanjutnya. Hitungan terakhir yang kami rasionalisasi sekitar Rp185 miliar, itu sudah memperhatikan efisiensi, dan tahapan yang masih harus dilaksanakan sampai selesai," ucapnya.
Jika tetap dipaksakan untuk mencukupi anggaran Rp155 miliar yang telah diketok palu, Raka Sandi memastikan tidak akan bisa untuk membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pemberian honor KPPS.
Raka Sandi juga mengatakan telah sempat membahas persoalan anggaran pilkada ini di sela-sela ajang Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) pada Minggu (15/4) yang juga menyosialisasikan mengenai daftar pemilih, saat itu kebetulan juga dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
"Kami tegaskan bahwa tahapan pilkada ini sangat penting dan strategis. Kami mohonkan agar komitmen Pemprov Bali memfasilitasi anggaran betul-betul terwujud karena waktu terus bergerak. Dari penjelasan Beliau (Gubernur Bali-red), kami dapat simpulkan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk itu (menuntaskan persoalan anggaran-red)," katanya.
Saat ini, lanjut Raka Sandi, masih dalam proses dan pihaknya berusaha menghormati proses tersebut. "Harapan kami agar segera ada kepastian. Jadi, dalam minggu ini akan segera kami koordinasikan bagaimana komitmen ini diterjemahkan dalam langkah konkret," ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil audiensi dan dengar pendapat dengan jajaran DPRD Bali beberapa waktu lalu, pihak legislatif juga menyatakan akan mengawal proses ini. "Mudah-mudahan segera terwujud dan kebutuhan anggaran bisa terpenuhi," kata Raka Sandi. (*)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018