Mangupura (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memprioritaskan pembangunan pada lima bidang, yakni pangan, sandang dan papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan kesehatan dan tenaga kerja; adat, agama tradisi budaya dan pariwisata; serta infrastruktur.
"Permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan, telah kami sepakati dalam Musrenbang RKPD," kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, Made Wira Dharmajaya, di Mangupura, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badung tahun 2018 tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Badung tahun 2019.
Menurut dia, pembahasan bersama dengan melibatkan para pemangku kepentingan itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Badung untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya.
"Kesejahteraan tersebut tentunya dapat kita wujudkan apabila instrumen pelaksanaannya telah direncanakan secara matang sejak awal, disusun secara komprehensif dan sesuai dengan analisa atas kebutuhan masyarakat," katanya.
Apalagi, tatanan dari atas ke bawah pun sudah dibuatkan rencana kerja melalui SKPD.
"Ini dibahas sejak bulan Januari mulai dari Musrenbang desa dan Murenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan yang dilanjutkan konsultasi publik dan Musrenbang kabupaten yang akan ditindaklanjuti per-SKPD," ujarnya.
Menanggapi langkah Pemkab Badung itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Badung.
"Meskipun demikian, dalam rangka menyelaraskan dokumen perencanaan, sekaligus menyinergikan kinerja pembangunan daerah, wajib memedomani seluruh aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk yang telah diselaraskan oleh pemerintah provinsi Bali," katanya. (ed/ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan, telah kami sepakati dalam Musrenbang RKPD," kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung, Made Wira Dharmajaya, di Mangupura, Bali, Kamis.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badung tahun 2018 tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Badung tahun 2019.
Menurut dia, pembahasan bersama dengan melibatkan para pemangku kepentingan itu merupakan bentuk komitmen Pemkab Badung untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya.
"Kesejahteraan tersebut tentunya dapat kita wujudkan apabila instrumen pelaksanaannya telah direncanakan secara matang sejak awal, disusun secara komprehensif dan sesuai dengan analisa atas kebutuhan masyarakat," katanya.
Apalagi, tatanan dari atas ke bawah pun sudah dibuatkan rencana kerja melalui SKPD.
"Ini dibahas sejak bulan Januari mulai dari Musrenbang desa dan Murenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan yang dilanjutkan konsultasi publik dan Musrenbang kabupaten yang akan ditindaklanjuti per-SKPD," ujarnya.
Menanggapi langkah Pemkab Badung itu, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Badung.
"Meskipun demikian, dalam rangka menyelaraskan dokumen perencanaan, sekaligus menyinergikan kinerja pembangunan daerah, wajib memedomani seluruh aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, termasuk yang telah diselaraskan oleh pemerintah provinsi Bali," katanya. (ed/ADV)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018