Denpasar (Antaranews Bali) - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Bali mempercepat pelaksanaan sertifikasi tenaga konstruksi melalui sistem informasi belajar insentif mandiri (Sibima) bagi sumber daya manusia bidang teknik termasuk lulusan perguruan tinggi yang baru lulus.
"Materi yang diberikan betul-betul menjadi dasar pelaksanaan di lapangan dan bukan teori. Ujiannya juga terkait dengan pelaksaan di lapangan," kata Ketua LPJK Ida Bagus Nyoman Sudewa di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, para peserta akan mengikuti pendidikan singkat dalam modul sesuai keahlian yang diminati selama sekitar dua hingga tiga minggu masa belajar untuk selanjutnya mengikuti ujian.
Selama ini untuk mendapatkan sertifikat, lulusan baru perguruan tinggi bidang teknik harus memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun sejak mengantongi ijazah strata satu (S1).
Dengan sistem tersebut, mereka akan terakomodasi dan bagi yang dinyatakan lulus ujian akan mendapatkan sertifikat pelatihan jarak jauh yang diakui LPJK.
Nantinya setelah mengantongi sertifikat pelatihan jarak jauh itu akan menjadi prasyarat pemenuhan pelatihan minimum bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk mengikuti uji kompetensi ahli muda tanpa magang satu tahun.
Hingga saat ini, lanjut dia, metode tersebut telah meluluskan sekitar 176 orang tenaga teknik konstruksi termasuk lulusan perguruan tinggi baru.
Dengan percepatan proses sertifikasi itu, celah besar tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi bisa diperkecil.
Sudewa menyebutkan dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp2 triliun, suatu proyek konstruksi membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja terampil dan ahli.
Dari jumlah itu, LPJK mencatat baru sekitar 7.000 tenaga kerja bidang konstruksi di Bali yang mengantongi sertifikasi atau kurang dari 20 persen dari kebutuhan tersebut.
Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan semua tenaga kerja bidang tersebut harus memiliki sertifikasi.
Secara nasional, lanjut dia, dari sekitar 7,2 juta tenaga kerja konstruksi, baru sekitar 700 ribu di antaranya mengantongi sertifikat.
"Mereka sudah melaksanakan pekerjaan di lapangan tetapi belum ada SIM-nya alias belum tersertifikasi," ucapnya.
LPJK Bali akan mengadakan pelatihan Sibima yang diikuti mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Denpasar yang memiliki program studi teknik sipil.
Selain mendorong tenaga konstruksi tersertifikasi, pihaknya juga mendorong badan usaha bidang konstruksi yang juga mengantongi sertifikasi.
Rencananya layanan sertifikasi untuk tenaga kerja dan badan usaha akan digelar pada kegiatan Indo Build Tech Expo di Sanur, 28 Februari hingga 1 Maret 2018. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Materi yang diberikan betul-betul menjadi dasar pelaksanaan di lapangan dan bukan teori. Ujiannya juga terkait dengan pelaksaan di lapangan," kata Ketua LPJK Ida Bagus Nyoman Sudewa di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, para peserta akan mengikuti pendidikan singkat dalam modul sesuai keahlian yang diminati selama sekitar dua hingga tiga minggu masa belajar untuk selanjutnya mengikuti ujian.
Selama ini untuk mendapatkan sertifikat, lulusan baru perguruan tinggi bidang teknik harus memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun sejak mengantongi ijazah strata satu (S1).
Dengan sistem tersebut, mereka akan terakomodasi dan bagi yang dinyatakan lulus ujian akan mendapatkan sertifikat pelatihan jarak jauh yang diakui LPJK.
Nantinya setelah mengantongi sertifikat pelatihan jarak jauh itu akan menjadi prasyarat pemenuhan pelatihan minimum bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk mengikuti uji kompetensi ahli muda tanpa magang satu tahun.
Hingga saat ini, lanjut dia, metode tersebut telah meluluskan sekitar 176 orang tenaga teknik konstruksi termasuk lulusan perguruan tinggi baru.
Dengan percepatan proses sertifikasi itu, celah besar tenaga kerja konstruksi yang belum tersertifikasi bisa diperkecil.
Sudewa menyebutkan dengan asumsi nilai investasi sekitar Rp2 triliun, suatu proyek konstruksi membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja terampil dan ahli.
Dari jumlah itu, LPJK mencatat baru sekitar 7.000 tenaga kerja bidang konstruksi di Bali yang mengantongi sertifikasi atau kurang dari 20 persen dari kebutuhan tersebut.
Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan semua tenaga kerja bidang tersebut harus memiliki sertifikasi.
Secara nasional, lanjut dia, dari sekitar 7,2 juta tenaga kerja konstruksi, baru sekitar 700 ribu di antaranya mengantongi sertifikat.
"Mereka sudah melaksanakan pekerjaan di lapangan tetapi belum ada SIM-nya alias belum tersertifikasi," ucapnya.
LPJK Bali akan mengadakan pelatihan Sibima yang diikuti mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Denpasar yang memiliki program studi teknik sipil.
Selain mendorong tenaga konstruksi tersertifikasi, pihaknya juga mendorong badan usaha bidang konstruksi yang juga mengantongi sertifikasi.
Rencananya layanan sertifikasi untuk tenaga kerja dan badan usaha akan digelar pada kegiatan Indo Build Tech Expo di Sanur, 28 Februari hingga 1 Maret 2018. (*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018