Nusa Dua (Antaranews Bali) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menekankan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko yang terjadi.
"Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh gotong royong dari pemerintah pusat, daerah, BNPB dan BPBD serta masyarakat," kata Menteri PMK Puan Maharani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (21/2) malam.
Puan juga mengingatkan terkait pembangunan kesiapsiagaan berbasis rakyat dan peringatan dini agar tangguh dalam menghadapi bencana.
Tiga hal tersebut, kata dia, selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana seperti yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dia mengharapkan agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana.
Dalam konteks rakernas, Puan mengharapkan BNPB dan BPBD memformulasikan agenda strategis untuk pembangunan kapasitas karena pertemuan itu merupakan momentum dalam membangun kapasitas individu, kelembagaan, program dan kegiatan BNPB-BPBD.
Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan rakernas di Bali ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selain itu meningkatkan kapasitas manajerial di tingkat pimpinan BPBD, keterpaduan rencana kerja pusat dan daerah dalam mencapai sasaran RPJMN 2015-2019 serta kapasitas pengetahuan melalui berbagi ilmu pengetahuan.
"Selama kurun waktu tersebut, kami telah banyak belajar dan terus belajar dari setiap penanggulangan bencana yang terjadi di daerah. Kami juga mengharapkan dapat saling belajar penanggulangan bencana dari daerah lain dan terus mengembangkan diri," ucapnya.
Willem mengungkapkan tantangan penanggulangan bencana di Indonesia sepanjang 2017 dinilai sangat besar.
Berdasarkan data BNPB, sebanyak 2.372 kejadian bencana terjadi pada tahun lalu walau dalam jumlah lebih kecil dibandingkan tahun 2016 namun jumlah kejadian bencana sangat tinggi.
Pada Januari 2018, BNPB mencatat 204 kejadian bencana terjadi dan merenggut korban 19 jiwa.
Dilihat dari tren kejadian, bencana hidrometeorologi tetap menjadi yang paling dominan dengan tanah longsor sebagai bencana paling mematikan.
Rakernas yang dihadiri sekitar 3.000 peserta dari kota, kabupaten dan provinsi ini menghadirkan diskusi berbagi pengetahuan dari kepala daerah dan penggiat kemanusiaan.
Selain itu juga dihadiri kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian PUPR, Bappenas, BMKG, BPKP, Komisi VIII DPR RI dan Komite II DPD RI serta Kantor Staf Presiden.
Para peserta juga tidak hanya dari BPBD provinsi, kabupaten dan kota tetapi juga para kepala maupun sekretaris daerah dari seluruh Indonesia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh gotong royong dari pemerintah pusat, daerah, BNPB dan BPBD serta masyarakat," kata Menteri PMK Puan Maharani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Bencana di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (21/2) malam.
Puan juga mengingatkan terkait pembangunan kesiapsiagaan berbasis rakyat dan peringatan dini agar tangguh dalam menghadapi bencana.
Tiga hal tersebut, kata dia, selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana seperti yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dia mengharapkan agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana.
Dalam konteks rakernas, Puan mengharapkan BNPB dan BPBD memformulasikan agenda strategis untuk pembangunan kapasitas karena pertemuan itu merupakan momentum dalam membangun kapasitas individu, kelembagaan, program dan kegiatan BNPB-BPBD.
Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan rakernas di Bali ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selain itu meningkatkan kapasitas manajerial di tingkat pimpinan BPBD, keterpaduan rencana kerja pusat dan daerah dalam mencapai sasaran RPJMN 2015-2019 serta kapasitas pengetahuan melalui berbagi ilmu pengetahuan.
"Selama kurun waktu tersebut, kami telah banyak belajar dan terus belajar dari setiap penanggulangan bencana yang terjadi di daerah. Kami juga mengharapkan dapat saling belajar penanggulangan bencana dari daerah lain dan terus mengembangkan diri," ucapnya.
Willem mengungkapkan tantangan penanggulangan bencana di Indonesia sepanjang 2017 dinilai sangat besar.
Berdasarkan data BNPB, sebanyak 2.372 kejadian bencana terjadi pada tahun lalu walau dalam jumlah lebih kecil dibandingkan tahun 2016 namun jumlah kejadian bencana sangat tinggi.
Pada Januari 2018, BNPB mencatat 204 kejadian bencana terjadi dan merenggut korban 19 jiwa.
Dilihat dari tren kejadian, bencana hidrometeorologi tetap menjadi yang paling dominan dengan tanah longsor sebagai bencana paling mematikan.
Rakernas yang dihadiri sekitar 3.000 peserta dari kota, kabupaten dan provinsi ini menghadirkan diskusi berbagi pengetahuan dari kepala daerah dan penggiat kemanusiaan.
Selain itu juga dihadiri kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian PUPR, Bappenas, BMKG, BPKP, Komisi VIII DPR RI dan Komite II DPD RI serta Kantor Staf Presiden.
Para peserta juga tidak hanya dari BPBD provinsi, kabupaten dan kota tetapi juga para kepala maupun sekretaris daerah dari seluruh Indonesia. (*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018