Denpasar (Antara Bali) - Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Bali Dr Wayan Gede Suacana menilai, para wakil rakyat dari Bali di DPR maupun DPD RI masih kurang intens dalam berkomunikasi dengan pemerintah daerah di Pulau Dewata.
"Wakil kita di pusat terkesan jalan sendiri-sendiri dan isu-isu sentral yang seharusnya diakomodasi untuk diteruskan ke nasional pun belum optimal, kurang intensif," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu menyongsong penyelenggaraan seminar nasional AIPI Bali, Sabtu (23/7) bertajuk "Efektivitas Perwakilan Politik di Indonesia, Peluang dan Tantangan".
Akan hadir selaku narasumber pada seminar tersebut, dua wakil rakyat dari Bali, yaitu I Nyoman Dhamantra dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Kadek Arimbawa perwakilan DPD RI serta Sekjen AIPI Pusat Prof Dr Syamsudin Haris.
Suacana tak menampik memang pada beberapa hal kerja sama antara eksekutif Bali dengan wakil rakyat di nasional sudah nyambung, namun tak sedikit pula yang belum mendapat penyaluran yang pas.
Dicontohkannya mengenai isu rencana pembangunan bandara alternatif baru yang sejauh ini belum menemukan titik temu, seharusnya para legislator dari Bali dapat memantau perkembangannya dalam pembicaraan pemerintah di Jakarta.
"Karena, bagaimanapun hal tersebut tak hanya menjadi kebutuhan Bali sebagai solusi memeratakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merupakan salah satu agenda nasional," ujarnya.
Ia mengharapkan, mereka yang di Senayan bisa mengikuti sejauhmana perkembangan isu pembangunan bandara itu untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.
Anggota dewan ketika pulang ke Bali, kata Suacana, terkesan sibuk dengan penjaringan aspirasi masyarakat pendukungnya ketimbang melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.
"Semestinya keduanya dipadukan agar benar-benar mendapat gambaran yang nyata mengenai kebutuhan masyarakat, karena pemda juga mempunyai data himpunan aspirasi warga," ucap Suacana.
Dengan begitu, lanjut dia, dapat diketahui mana program yang sudah terlaksana dan yang belum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran untuk pelaksanaan program.
Di sisi lain, ujar Suacana, minimnya jumlah perwakilan dari Pulau Dewata seharusnya juga tak dijadikan alasan ketidakmampuan untuk menggolkan aspirasi masyarakat, karena dalam politik lobilah yang memegang peranan besar.
"Kuncinya pada lobi-lobi politik dan tak semata pada jumlah. Hal ini sangat terkait dengan kapasitas dari anggota DPR dan DPD," tegasnya.
Sehubungan untuk mendapatkan titik temu dan bahan evaluasi kinerja para wakil rakyat dari Bali, AIPI Bali 23 Juli akan menggelar seminar nasional yang bertajuk "Efektivitas Perwakilan Politik di Indonesia, Peluang dan Tantangan".
Akan hadir selaku narasumber, dua wakil rakyat dari Bali, yaitu I Nyoman Dhamantra dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Kadek Arimbawa perwakilan DPD RI serta Sekjen AIPI Pusat Prof Dr Syamsudin Haris.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Wakil kita di pusat terkesan jalan sendiri-sendiri dan isu-isu sentral yang seharusnya diakomodasi untuk diteruskan ke nasional pun belum optimal, kurang intensif," katanya di Denpasar, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu menyongsong penyelenggaraan seminar nasional AIPI Bali, Sabtu (23/7) bertajuk "Efektivitas Perwakilan Politik di Indonesia, Peluang dan Tantangan".
Akan hadir selaku narasumber pada seminar tersebut, dua wakil rakyat dari Bali, yaitu I Nyoman Dhamantra dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Kadek Arimbawa perwakilan DPD RI serta Sekjen AIPI Pusat Prof Dr Syamsudin Haris.
Suacana tak menampik memang pada beberapa hal kerja sama antara eksekutif Bali dengan wakil rakyat di nasional sudah nyambung, namun tak sedikit pula yang belum mendapat penyaluran yang pas.
Dicontohkannya mengenai isu rencana pembangunan bandara alternatif baru yang sejauh ini belum menemukan titik temu, seharusnya para legislator dari Bali dapat memantau perkembangannya dalam pembicaraan pemerintah di Jakarta.
"Karena, bagaimanapun hal tersebut tak hanya menjadi kebutuhan Bali sebagai solusi memeratakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merupakan salah satu agenda nasional," ujarnya.
Ia mengharapkan, mereka yang di Senayan bisa mengikuti sejauhmana perkembangan isu pembangunan bandara itu untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.
Anggota dewan ketika pulang ke Bali, kata Suacana, terkesan sibuk dengan penjaringan aspirasi masyarakat pendukungnya ketimbang melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.
"Semestinya keduanya dipadukan agar benar-benar mendapat gambaran yang nyata mengenai kebutuhan masyarakat, karena pemda juga mempunyai data himpunan aspirasi warga," ucap Suacana.
Dengan begitu, lanjut dia, dapat diketahui mana program yang sudah terlaksana dan yang belum, sehingga tidak terjadi tumpang tindih anggaran untuk pelaksanaan program.
Di sisi lain, ujar Suacana, minimnya jumlah perwakilan dari Pulau Dewata seharusnya juga tak dijadikan alasan ketidakmampuan untuk menggolkan aspirasi masyarakat, karena dalam politik lobilah yang memegang peranan besar.
"Kuncinya pada lobi-lobi politik dan tak semata pada jumlah. Hal ini sangat terkait dengan kapasitas dari anggota DPR dan DPD," tegasnya.
Sehubungan untuk mendapatkan titik temu dan bahan evaluasi kinerja para wakil rakyat dari Bali, AIPI Bali 23 Juli akan menggelar seminar nasional yang bertajuk "Efektivitas Perwakilan Politik di Indonesia, Peluang dan Tantangan".
Akan hadir selaku narasumber, dua wakil rakyat dari Bali, yaitu I Nyoman Dhamantra dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dan Kadek Arimbawa perwakilan DPD RI serta Sekjen AIPI Pusat Prof Dr Syamsudin Haris.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011