Denpasar (Antaranews Bali) - Persoalan sampah yang dahulunya menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Pulau Dewata, kini sudah mulai terkelola dengan baik.
Hal itu terjadi berkat dukungan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), di antaranya perusahaan, tokoh adat, dan masyarakat desa.
Semuanya bergotong royong untuk bergelut dalam pelestarian lingkungan dengan membentuk bank sampah hingga ke desa-desa dan banjar atau setingkat dusun/lingkungan.
Upaya ini menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah seperti sampah anorganik berupa botol air kemasan, kaleng bekas, sampah plastik dan besi, dapat bernilai ekonomis jika didaur ulang.
Salah satu contoh nyata adalah keseriusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat yang bergandengan tangan dengan perusahaan swasta untuk membuat bank sampah di desa-desa atau banjar.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT Aqua Mambal yang telah meluncurkan bank sampah di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang.
Nantinya, keberadaan bank sampah ini diharapkan akan dapat membudayakan masyarakat setempat dalam membiasakan diri mengelola sampah menjadi nilai ekonomis.
Apalagi, bank sampah yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu menerapkan tarif harga sampah yang dipilah sesuai harga standar, namun tetap menguntungkan masyarakat.
Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan saat peluncuran bank sampah bersama PT Tirta Investama Aqua Mambal di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang (21/1), mengharapkan keberadaan bank sampah di desa setempat itu dikelola BUMDes yang khusus menangani sampah yang telah dipilah-pilah oleh masyarakat.
"Keberadaan BUMDes yang khusus menangani sampah di masing-masing desa itu dapat mengelola bank sampah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan ikut mengelola sampah milik masyarakat agar bernilai ekonomis," ujarnya.
Dalam penanganan sampah ini, Pemkab Badung juga memiliki inovasi berupa program "gojek sampah plastik" (gotik) dan bank sampah keliling (baling) yang niatnya ingin meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang jasa sampah.
Dengan demikian, pemerintah juga turut berpartisipasi dalam upaya menjemput sampah yang dimiliki masyarakat dengan tenaga yang telah disiapkan dengan membayar sejumlah sampah yang dikumpulkan masyarakat sesuai standar.
"Hal ini kami lakukan agar aliran uang atau cash flow lebih cepat, kemudian pemerintah juga melakukan pendampingan dan pemberian dana CSR kepada desa atau banjar yang sangat baik dalam pengelolaan sampah di lingkungannya," kata Putu Eka Merthawan.
Hal inilah yang dioptimalkan dengan menjemput langsung sampah yang telah dipilah masyarakat dan dikumpulkan mana yang dapat didaur ulang atau sebaliknya, sehingga diyakini tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
"Saat ini, kami fokus membuat salah satu banjar untuk BUMDes percontohan dalam mengelola jasa sampah ini. Kedepan, kami akan menghimpun dana CSR perusahaan untuk menjadi dana modal langsung untuk BUMDes dan bank sampah yang ada," katanya.
Keseriusan Pemkab Badung menggugah desa-desa untuk membentuk BUMDes penanganan sampah itu juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar masyarakat mengelola sampahnya sejak dari rumah tangga masing-masing, sebelum dijual ke bank sampah.
Dalam pengelolaan sampah di kabupaten terkaya di Pulau Dewata itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran kurang lebih mencapai Rp2,5 miliar dalam pengelolaan sampah di daerah setempat pada Tahun 2018.
Dengan demikian, Kabupaten Badung yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan domestik dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Peran swasta
Hingga Januari 2018, Kabupaten Badung telah memiliki 15 bank sampah yang eksis, diantaranya bank sampah "Seminyak Clean" di Kuta, Badung, Bali, yang menjadi percontohan bank sampah untuk desa lainnya di Kabupaten Badung.
"Seminyak Clean" mampu mengelola sampah secara mandiri, menguntungkan dan profesional, dengan omzet pengolahan sampah mencapai Rp160 juta per bulan.
Bank sampah ini mampu berkembang pesat dan telah memiliki 26 unit truk yang siap melayani nasabah (restoran, hotel, petugas kebersihan pantai dan jalanan maupun masyarakat) di daerah itu yang menjual sampah yang telah dipilah-pilah untuk dapat didaur ulang kembali.
"Keberadaan Seminyak Clean ini juga mampu menyerap tenaga kerja sangat besar hingga 50 orang dan ini membuktikan bahwa memang menguntungkan hingga ratusan juta per bulan," kata Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan.
Untuk itu, DLHK Badung mendorong ada bank sampah lainnya pada masing-masing desa atau banjar untuk mengatasi permasalahan sampah selama ini, termasuk lewat peran swasta.
Tantangan dalam upaya pengelolaan sampah ini memang cukup besar karena banyak masyarakat yang belum melirik peluang investasi sampah ini. Namun, jika pengelolaan sampah yang ada dilakukan masyarakat dengan tekun, tulus dan kerja keras, maka hasilnya akan sangat menguntungkan.
"Untuk itu, kami ingin melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah ini dengan pola `business to business`, bukan `social to business`, artinya adalah masyarakat akan mendapat untung dalam mengelola sampah ini," katanya.
Pemkab Badung juga melakukan kerja sama dengan perhotelan dan restoran bintang lima di daerah itu dalam ikut membantu dalam pendanaan melalui dana CSR yang dimilikinya dalam kegiatan pelestarian lingkungan ini.
"Kami juga akan memberikan penghargaan kepada bank sampah terbaik yang ada di banjar atau desa di Badung. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk bantuan permodalan, fasilitas atau pengembangan gedung bank sampah dari dana APBD atau difasilitasi dengan dana hibah," katanya.
Tentunya, pengelolaan sampah di desa hingga banjar tidak hanya dapat mengandalkan peran pemerintah daerah sendiri tanpa adanya bantuan pihak swasta dan masyarakat.
Adalah Pabrik Aqua Mambal yang memberi contoh peran swasta dengan menggagas pembentukan Bank Sampah Jempanang Lestari sebagai pengembangan dari program "Water Access Sanitation and Hygiene" (WASH) guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengumpulan sampah kemasan plastik di wilayah Banjar Jempanang.
"Aqua Mambal tidak bergerak sendiri, pelibatan pemangku kepentingan adalah penting untuk memastikan bahwa inisiatif ini bisa bersifat berkelanjutan," kata "Plant Manager Aqua Mambal" Forcy Tjandra.
Ya, upaya menjaga kebersihan lingkungan memang perlu dukungan semua pihak, baik itu dari masyarakat dan perusahaan dalam melakukan langkah kecil, namun bermanfaat sangat besar dalam mengatasi permasalah sampah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Aqua dan PPLH Bali sudah menginisiasi pembentukan sampah di banjar kami," kata Jro Bau selaku pengelola Bank Sampah di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, 21 Januari 2018.
Berkat kecintaannya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka Jro Bau rela menyediakan lahan pribadinya untuk dijadikan tempat penimbangan dan pengumpulan sampah.
Keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sampah itu membuat Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan, meyakini Badung akan menjadi kabupaten yang mandiri dalam pengelolaan sampah pada Tahun 2021.
"Kami bukan menyebut Badung bebas dari sampah, namun dengan upaya ini akan mewujudkan Badung yang mandiri pengelolaan sampah mulai dari banjar, desa dan kecamatan," katanya.
Targetnya, Kabupaten Badung dapat menjadi tujuan pariwisata berkelas dunia yang terus terjaga dengan adanya penanganan sampah secara mandiri di desa-desa melalui bank sampah yang mengatasi permasalahan sampah yang menjadi momok mengerikan di berbagai wilayah setempat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Hal itu terjadi berkat dukungan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), di antaranya perusahaan, tokoh adat, dan masyarakat desa.
Semuanya bergotong royong untuk bergelut dalam pelestarian lingkungan dengan membentuk bank sampah hingga ke desa-desa dan banjar atau setingkat dusun/lingkungan.
Upaya ini menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa sampah yang telah dipilah seperti sampah anorganik berupa botol air kemasan, kaleng bekas, sampah plastik dan besi, dapat bernilai ekonomis jika didaur ulang.
Salah satu contoh nyata adalah keseriusan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat yang bergandengan tangan dengan perusahaan swasta untuk membuat bank sampah di desa-desa atau banjar.
Perusahaan yang dimaksud adalah PT Aqua Mambal yang telah meluncurkan bank sampah di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang.
Nantinya, keberadaan bank sampah ini diharapkan akan dapat membudayakan masyarakat setempat dalam membiasakan diri mengelola sampah menjadi nilai ekonomis.
Apalagi, bank sampah yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu menerapkan tarif harga sampah yang dipilah sesuai harga standar, namun tetap menguntungkan masyarakat.
Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan saat peluncuran bank sampah bersama PT Tirta Investama Aqua Mambal di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang (21/1), mengharapkan keberadaan bank sampah di desa setempat itu dikelola BUMDes yang khusus menangani sampah yang telah dipilah-pilah oleh masyarakat.
"Keberadaan BUMDes yang khusus menangani sampah di masing-masing desa itu dapat mengelola bank sampah guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan ikut mengelola sampah milik masyarakat agar bernilai ekonomis," ujarnya.
Dalam penanganan sampah ini, Pemkab Badung juga memiliki inovasi berupa program "gojek sampah plastik" (gotik) dan bank sampah keliling (baling) yang niatnya ingin meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang jasa sampah.
Dengan demikian, pemerintah juga turut berpartisipasi dalam upaya menjemput sampah yang dimiliki masyarakat dengan tenaga yang telah disiapkan dengan membayar sejumlah sampah yang dikumpulkan masyarakat sesuai standar.
"Hal ini kami lakukan agar aliran uang atau cash flow lebih cepat, kemudian pemerintah juga melakukan pendampingan dan pemberian dana CSR kepada desa atau banjar yang sangat baik dalam pengelolaan sampah di lingkungannya," kata Putu Eka Merthawan.
Hal inilah yang dioptimalkan dengan menjemput langsung sampah yang telah dipilah masyarakat dan dikumpulkan mana yang dapat didaur ulang atau sebaliknya, sehingga diyakini tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
"Saat ini, kami fokus membuat salah satu banjar untuk BUMDes percontohan dalam mengelola jasa sampah ini. Kedepan, kami akan menghimpun dana CSR perusahaan untuk menjadi dana modal langsung untuk BUMDes dan bank sampah yang ada," katanya.
Keseriusan Pemkab Badung menggugah desa-desa untuk membentuk BUMDes penanganan sampah itu juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar masyarakat mengelola sampahnya sejak dari rumah tangga masing-masing, sebelum dijual ke bank sampah.
Dalam pengelolaan sampah di kabupaten terkaya di Pulau Dewata itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran kurang lebih mencapai Rp2,5 miliar dalam pengelolaan sampah di daerah setempat pada Tahun 2018.
Dengan demikian, Kabupaten Badung yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara dan domestik dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lainnya dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Peran swasta
Hingga Januari 2018, Kabupaten Badung telah memiliki 15 bank sampah yang eksis, diantaranya bank sampah "Seminyak Clean" di Kuta, Badung, Bali, yang menjadi percontohan bank sampah untuk desa lainnya di Kabupaten Badung.
"Seminyak Clean" mampu mengelola sampah secara mandiri, menguntungkan dan profesional, dengan omzet pengolahan sampah mencapai Rp160 juta per bulan.
Bank sampah ini mampu berkembang pesat dan telah memiliki 26 unit truk yang siap melayani nasabah (restoran, hotel, petugas kebersihan pantai dan jalanan maupun masyarakat) di daerah itu yang menjual sampah yang telah dipilah-pilah untuk dapat didaur ulang kembali.
"Keberadaan Seminyak Clean ini juga mampu menyerap tenaga kerja sangat besar hingga 50 orang dan ini membuktikan bahwa memang menguntungkan hingga ratusan juta per bulan," kata Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan.
Untuk itu, DLHK Badung mendorong ada bank sampah lainnya pada masing-masing desa atau banjar untuk mengatasi permasalahan sampah selama ini, termasuk lewat peran swasta.
Tantangan dalam upaya pengelolaan sampah ini memang cukup besar karena banyak masyarakat yang belum melirik peluang investasi sampah ini. Namun, jika pengelolaan sampah yang ada dilakukan masyarakat dengan tekun, tulus dan kerja keras, maka hasilnya akan sangat menguntungkan.
"Untuk itu, kami ingin melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah ini dengan pola `business to business`, bukan `social to business`, artinya adalah masyarakat akan mendapat untung dalam mengelola sampah ini," katanya.
Pemkab Badung juga melakukan kerja sama dengan perhotelan dan restoran bintang lima di daerah itu dalam ikut membantu dalam pendanaan melalui dana CSR yang dimilikinya dalam kegiatan pelestarian lingkungan ini.
"Kami juga akan memberikan penghargaan kepada bank sampah terbaik yang ada di banjar atau desa di Badung. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk bantuan permodalan, fasilitas atau pengembangan gedung bank sampah dari dana APBD atau difasilitasi dengan dana hibah," katanya.
Tentunya, pengelolaan sampah di desa hingga banjar tidak hanya dapat mengandalkan peran pemerintah daerah sendiri tanpa adanya bantuan pihak swasta dan masyarakat.
Adalah Pabrik Aqua Mambal yang memberi contoh peran swasta dengan menggagas pembentukan Bank Sampah Jempanang Lestari sebagai pengembangan dari program "Water Access Sanitation and Hygiene" (WASH) guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui pengumpulan sampah kemasan plastik di wilayah Banjar Jempanang.
"Aqua Mambal tidak bergerak sendiri, pelibatan pemangku kepentingan adalah penting untuk memastikan bahwa inisiatif ini bisa bersifat berkelanjutan," kata "Plant Manager Aqua Mambal" Forcy Tjandra.
Ya, upaya menjaga kebersihan lingkungan memang perlu dukungan semua pihak, baik itu dari masyarakat dan perusahaan dalam melakukan langkah kecil, namun bermanfaat sangat besar dalam mengatasi permasalah sampah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Aqua dan PPLH Bali sudah menginisiasi pembentukan sampah di banjar kami," kata Jro Bau selaku pengelola Bank Sampah di Banjar Jempanang, Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, 21 Januari 2018.
Berkat kecintaannya terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, maka Jro Bau rela menyediakan lahan pribadinya untuk dijadikan tempat penimbangan dan pengumpulan sampah.
Keterlibatan semua pihak dalam pengelolaan sampah itu membuat Kepala DLHK Badung, I Putu Eka Merthawan, meyakini Badung akan menjadi kabupaten yang mandiri dalam pengelolaan sampah pada Tahun 2021.
"Kami bukan menyebut Badung bebas dari sampah, namun dengan upaya ini akan mewujudkan Badung yang mandiri pengelolaan sampah mulai dari banjar, desa dan kecamatan," katanya.
Targetnya, Kabupaten Badung dapat menjadi tujuan pariwisata berkelas dunia yang terus terjaga dengan adanya penanganan sampah secara mandiri di desa-desa melalui bank sampah yang mengatasi permasalahan sampah yang menjadi momok mengerikan di berbagai wilayah setempat. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018