Denpasar (Antaranews Bali) - Perwakilan masyarakat Celukan Bawang bersama Greenpeace Indonesia yang didampingi Tim Kuasa Hukum dari YLBHI-LBH Bali mendaftarkan gugatan terhadap SK Gubernur Bali No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang izin lingkungan PLTU Batubara Celukan Bawang 2x330 MW, ke PTUN Denpasar, Rabu.
"Kami mengajukan upaya hukum gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar, salah satunya karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak dari proyek ini," ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo.
Selain itu, surat keputusan Gubernur Bali dianggap mencederai komitmen penurunan emisi dalam Kesepakatan Paris karena tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang akan terjadi akibat pembangunan PLTU Batubara.
Selain itu, Dewa Putu Adnyana dari YLBHI-LBH Bali menyatakan SK No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT itu diterbitkan berdasarkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak valid dan representatif sehingga cacat hukum dan mengandung kekeliruan karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sesuai dengan PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
"Beberapa aspek kelengkapan dokumen AMDAL yang tidak mampu dipenuhi serta kegagalan AMDAL dalam melakukan evaluasi holistik terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena tidak menerapkan kaedah keterbukaan, kecermatan serta kepastian hukum. Selain itu, SK Gubernur Bali tersebut tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K).
Fakta lainnya yang memperkuat masyarakat melakukan gugatan adalah pengembangan pembangunan PLTU Batubara Celukan Bawang 2x330 MW ternyata tidak masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional maupun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
Dalam RUPTL Nasional 2017-2026 secara jelas telah dinyatakan bahwa Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia juga memiliki sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melimpah. Kondisi ini didukung oleh masyarakat Bali yang terbuka dan mudah untuk menerima EBT serta memulai implementasi smart grid secara bertahap.
Berdasarkan data dari RUPTL Nasional 2017-2026, beban puncak sistem kelistrikan Provinsi Bali tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 860 MW yaitu pada bulan Oktober 2016; sementara daya dipasok dari pasokan kabel bawah laut Jawa-Bali 400 MW dan pembangkit 150kV sebesar 998 MW.
"Dari data tersebut sudah jelas bahwa jaringan listrik Jawa-Bali sudah mengalami kelebihan kapasitas dan tidak membutuhkan adanya tambahan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit baru," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami mengajukan upaya hukum gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar, salah satunya karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak dari proyek ini," ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Didit Haryo.
Selain itu, surat keputusan Gubernur Bali dianggap mencederai komitmen penurunan emisi dalam Kesepakatan Paris karena tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim yang akan terjadi akibat pembangunan PLTU Batubara.
Selain itu, Dewa Putu Adnyana dari YLBHI-LBH Bali menyatakan SK No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT itu diterbitkan berdasarkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak valid dan representatif sehingga cacat hukum dan mengandung kekeliruan karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sesuai dengan PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
"Beberapa aspek kelengkapan dokumen AMDAL yang tidak mampu dipenuhi serta kegagalan AMDAL dalam melakukan evaluasi holistik terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) karena tidak menerapkan kaedah keterbukaan, kecermatan serta kepastian hukum. Selain itu, SK Gubernur Bali tersebut tidak didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K).
Fakta lainnya yang memperkuat masyarakat melakukan gugatan adalah pengembangan pembangunan PLTU Batubara Celukan Bawang 2x330 MW ternyata tidak masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional maupun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
Dalam RUPTL Nasional 2017-2026 secara jelas telah dinyatakan bahwa Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia juga memiliki sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melimpah. Kondisi ini didukung oleh masyarakat Bali yang terbuka dan mudah untuk menerima EBT serta memulai implementasi smart grid secara bertahap.
Berdasarkan data dari RUPTL Nasional 2017-2026, beban puncak sistem kelistrikan Provinsi Bali tertinggi adalah pada tahun 2016 sebesar 860 MW yaitu pada bulan Oktober 2016; sementara daya dipasok dari pasokan kabel bawah laut Jawa-Bali 400 MW dan pembangkit 150kV sebesar 998 MW.
"Dari data tersebut sudah jelas bahwa jaringan listrik Jawa-Bali sudah mengalami kelebihan kapasitas dan tidak membutuhkan adanya tambahan penyediaan tenaga listrik dari pembangkit baru," ujarnya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018