Denpasar (Antaranews Bali) - Pemerintah Provinsi Bali untuk 2018 akan mengajukan usulan pembubaran lebih dari 200 koperasi di daerah itu yang dinilai tidak aktif dan sulit dilakukan pembinaan.

"Kami mengambil langkah ini karena kami konsisten untuk menjaga citra koperasi," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Dewa Nyoman Patra, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, selama ini mayoritas koperasi di Bali citranya sudah telanjur baik, kalau sampai dibiarkan ada koperasi yang tidak aktif dan operasional tidak benar, dikhawatirkan akan memunculkan trauma bagi masyarakat.

"Ketika masyarakat trauma, citra koperasi menjadi menurun, maka kami khawatirkan masyarakat tidak mau lagi berkoperasi. Padahal koperasi itu kami harapkan dapat menjadi pintu untuk menyejahterakan masyarakat," ucapnya.

Dewa Patra menilai mayoritas koperasi yang bermasalah dan tidak aktif itu karena disebabkan oleh pengurusnya yang tidak berintegritas. Di samping, ada sejumlah koperasi yang tidak aktif karena tidak beralih kepemilikan.

"Ketika terjadi peristiwa bom Bali I dan II beberapa tahun silam, banyak hotel yang memiliki koperasi karyawan, namun akhirnya tidak dikelola dengan baik, kepemilikannya juga tak beralih," ujarnya sembari mengatakan mayoritas koperasi yang tidak aktif berlokasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Dewa Patra menambahkan, jika sebelum 2016, koperasi yang bermasalah dapat dibubarkan oleh Dinas Koperasi di daerah. Tetapi mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, koperasi dibubarkan oleh Kementerian Koperasi, yang usulannya disampaikan oleh Dinas Koperasi.

"Tahun lalu kami usulkan pembubaran 314 koperasi dan kesemua usulan tersebut sudah dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM," katanya. (dwa)

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Dewa Sudiarta Wiguna


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018