Mangupura (Antaranews Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, Bali, mendorong pemerintah setempat melalui Dinas Sosial, membangun rumah singgah untuk menampung gelandangan, pengemis maupun orang telantar.
"Komisi IV DPRD Badung mengharapkan pemerintah melalui Dinas Sosial membangun rumah singgah ini untuk dijadikan tempat pelatihan dan pembinaan masyarakat," kata Ketua Ketua Komisi IV DPRD Badung, AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra di Gedung DPRD Badung, Selasa.
Upaya itu dilakukan karena Pemkab Badung belum memiliki rumah singgah untuk para gelandangan, pengemis dan orang telantar. Mereka diharapkan memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari rumah singgah itu. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta untuk menyejahterakan masyarakat di Pulau Bali.
Menurut Nadi Putra, Pemkab Badung mampu merealisasikan rumah singgah karena dari sisi anggaran sangat memadai dan pembangunan sarana itu menjadi salah satu program prioritas. "Bupati Badung sangat serius dalam menyejahterakan masyarakatnya dan saya mengharapkan instansi terkait dapat menterjemahkan hal ini," kata politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung Ketut Sudarsana mengakui Badung belum memiliki rumah singgah, sehingga saat melakukan razia dan kedapatan menemukan gelendangan maupun pengemis, maka sementara waktu ditempatkan di Kantor Dinas Sosial, sebelum difasilitasi pemulangannya ke daerah asalnya.
"Seperti kasus kemarin, sebanyak 27 orang yang terkena razia di Kuta, kami terpaksa tampung di kantor dahulu," katanya.
Sudarsana setuju perlu dibangunnya rumah singgah ini, karena menjadi tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kedapatan mengemis dan telantar di jalanan.
Mantan Kepala BLH Badung ini mengatakan, terkait keinginan DPRD Badung untuk membuat rumah singgah ini, Dinas Sosial sudah melakukan kajian Feasibility Study (FS) saat ini.
"Karena masih dalam tahap penyusunan FS, kami belum berani memastikan seperti apa rancangan rumah singgah ini dan dimana lokasi untuk pembangunannya," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Komisi IV DPRD Badung mengharapkan pemerintah melalui Dinas Sosial membangun rumah singgah ini untuk dijadikan tempat pelatihan dan pembinaan masyarakat," kata Ketua Ketua Komisi IV DPRD Badung, AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra di Gedung DPRD Badung, Selasa.
Upaya itu dilakukan karena Pemkab Badung belum memiliki rumah singgah untuk para gelandangan, pengemis dan orang telantar. Mereka diharapkan memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari rumah singgah itu. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta untuk menyejahterakan masyarakat di Pulau Bali.
Menurut Nadi Putra, Pemkab Badung mampu merealisasikan rumah singgah karena dari sisi anggaran sangat memadai dan pembangunan sarana itu menjadi salah satu program prioritas. "Bupati Badung sangat serius dalam menyejahterakan masyarakatnya dan saya mengharapkan instansi terkait dapat menterjemahkan hal ini," kata politikus Partai Golkar itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung Ketut Sudarsana mengakui Badung belum memiliki rumah singgah, sehingga saat melakukan razia dan kedapatan menemukan gelendangan maupun pengemis, maka sementara waktu ditempatkan di Kantor Dinas Sosial, sebelum difasilitasi pemulangannya ke daerah asalnya.
"Seperti kasus kemarin, sebanyak 27 orang yang terkena razia di Kuta, kami terpaksa tampung di kantor dahulu," katanya.
Sudarsana setuju perlu dibangunnya rumah singgah ini, karena menjadi tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kedapatan mengemis dan telantar di jalanan.
Mantan Kepala BLH Badung ini mengatakan, terkait keinginan DPRD Badung untuk membuat rumah singgah ini, Dinas Sosial sudah melakukan kajian Feasibility Study (FS) saat ini.
"Karena masih dalam tahap penyusunan FS, kami belum berani memastikan seperti apa rancangan rumah singgah ini dan dimana lokasi untuk pembangunannya," katanya. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018