Denpasar (Antaranews Bali) - Rombongan investor dari Arab Saudi dan Turki menemui Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk menjajaki peluang kerja sama pengelolaan sampah di Pulau Dewata.

"Karena saya tahu Bali saat ini membutuhkan investasi di bidang pengelolaan sampah dan energi, maka saya menawarkan mereka berkunjung ke sini untuk menjajaki peluang kerja sama," kata anggota DPD RI asal Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna saat menemui Gubernur Bali bersama rombongan investor tersebut di Denpasar, Kamis.

Menurut Wedakarna, sebelumnya para pengusaha Turki dan Arab Saudi ini telah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja di Jakarta.

Dia berharap ada peluang kerja sama yang bisa digarap setelah pertemuan tersebut, mengingat mereka telah berpengalaman 35 tahun di bidang pengelolaan sampah dan pengembangan energi.

Senada dengan Wedakarna, pimpinan rombongan pengusaha Al Sharif Faiz dari Alsharif Energy Company mengaku sangat tertarik menjajaki kerja sama di bidang pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan di Pulau Dewata. Menurut Sharif Faiz, perusahaannya telah menjalin kerja sama di sejumlah negara.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut positif tawaran kerja sama penanganan sampah dan energi yang diutarakan rombongan pengusaha Arab Saudi dan Turki.

Dia tidak memungkiri sampah memang masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Salah satu persoalan yang belakangan menjadi sorotan adalah keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Suwung, Denpasar, yang selama ini dimanfaatkan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

Menurut Pastika, banyak sekali investor nasional dan asing yang datang untuk menawarkan kerja sama pengelolaan TPA Regional Suwung.

Telah ada 58 investor yang datang untuk menjajaki peluang kerja sama. "Artinya, pengusaha dari Arab Saudi dan Turki yang datang hari ini adalah investor yang ke-59," ujarnya.

Namun penjajakan tersebut selalu terkendala regulasi nasional yang mematok harga pembelian listrik sangat rendah, sehingga dari kalkulasi ekonomi, para pengusaha akan kesulitan balik modal.

Hambatan lainnya adalah tawaran pengenaan "tapping fee" dari investor tak mendapsat respon positif dari kabupaten/kota yang selama ini memanfaatkan TPA tersebut.

"Secara moral, saya ingin sekali bisa secepatnya menuntaskan persoalan ini. Tetapi begitulah faktanya," ujarnya seraya berharap agar Wedakarna bisa memperjuangkan revisi aturan pembelian listrik.

Lebih lanjut, rombongan investor Arab Saudi dan Turki ini diminta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Selain kerja sama pengelolaan sampah, Pastika berharap mereka juga menjajaki kemungkinan kerja sama pengembangan solar cell.

Total luas TPA Regional Suwung mencapai 32,46 haktare. Menyongsong pelaksanaan IMF- World Bank Annual Meeting pada Oktober 2018 mendatang, pemerintah pusat telah mengambil alih penanganan 22,46 haktare TPA yang akan dijadikan ecopark. Sisanya seluas 10 hektare, akan dikelola dengan konsep "sanitary landfill management dan waste to energy". (WDY)

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Nyoman Budhiana


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018