Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam mengusut kasus-kasus korupsi.
"Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi, coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena kasus korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin.
Presiden menyampaikan hal ini dalam acara Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi "e-LHKPN" (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di hotel Bidakara pada 11-12 Desember 2017.
"Belum lagi pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru 2 orang, DPR, DPRD, saya tidak hitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," kata Presiden yang disambut tawa para undangan yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, badan, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Namun, yang mengherankan, menurut Presiden, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada.
"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi," ucap Presiden, menegaskan.
Presiden Joko Widodo pun memerintahkan agar sistem pemerintahan, pelayanan dan administasi harus dibenahi, termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan.
"Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara dari korupsi tahun 2016-2017, berdasarkan data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara Rp3,55 triliun artinya melalui penegakan hukum, rasa keadilan diwujudkan," tambah Presiden.
Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 mengambil tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Melalui peringatan itu, KPK sebagai penyelenggara berharap agar pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi, coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena kasus korupsi, ada 64 bupati/wali kota ditangkap korupsi," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin.
Presiden menyampaikan hal ini dalam acara Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia 2017 dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12 serta Peluncuran Aplikasi "e-LHKPN" (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di hotel Bidakara pada 11-12 Desember 2017.
"Belum lagi pejabat-pejabat baik Gubernur BI kalau tidak keliru 2 orang, DPR, DPRD, saya tidak hitung, dan mayoritas adalah kasus penyuapan," kata Presiden yang disambut tawa para undangan yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, badan, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
Namun, yang mengherankan, menurut Presiden, dari waktu ke waktu pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada.
"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius tidak bisa ditunda lagi," ucap Presiden, menegaskan.
Presiden Joko Widodo pun memerintahkan agar sistem pemerintahan, pelayanan dan administasi harus dibenahi, termasuk pengetahuan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan.
"Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara dari korupsi tahun 2016-2017, berdasarkan data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara Rp3,55 triliun artinya melalui penegakan hukum, rasa keadilan diwujudkan," tambah Presiden.
Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 mengambil tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera". Melalui peringatan itu, KPK sebagai penyelenggara berharap agar pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, DPR, badan yudikatif, lembaga negara lain dan masyarakat. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017