Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan dana desa yang akan diterima daerah setempat pada 2018 akan menurun sebesar Rp6 miliar dibandingkan yang diterima pada tahun sebelumnya.
"Kalau tahun ini, total dana desa yang diterima Bali sebesar Rp537,25 miliar, maka 2018 menjadi sekitar Rp531 miliar. Penurunan ini berimplikasi pada penurunan dana desa untuk masing-masing kabupaten/kota," kata Lihadnyana, di Denpasar, Minggu.
Meskipun demikian, menurut dia, tidak semua kabupaten/kota di Bali dana desa yang diterima menurun, ada juga yang naik seperti Kabupaten Buleleng dan Karangasem.
"Ada sejumlah indikator yang digunakan pemerintah pusat sebagai acuan pengalokasian dana desa, diantaranya menyangkut kinerja, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, kondisi geografis dan sebagainya," ucapnya.
Lihadnyana menambahkan, dengan sudah diinformasikannya besaran dana desa yang akan diperoleh untuk masing-masing desa, maka dapat digunakan sebagai asumsi penerimaan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
"Buatlah perencanaan yang komprehensif, libatkan masyarakat, dan tetapkan skala prioritas sehingga benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.
Dia mengharapkan supaya dana desa dikelola secara swadaya dan dana yang sudah masuk ke desa agar seminimal mungkin bocor ke kota. Sebaiknya benar-benar dapat digunakan untuk memanfaatkan potensi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi lokal dan pergerakan ekonomi desa harus digali, dikembangkan melalui dana desa. Intinya bagaimana dana desa menghasilkan PAD dengan kegiatan yang kreatif dan pengembangan individu masyarakat," tuturnya.
Lihadnyana mencontohkan pemanfaatan dana desa untuk mengangkat potensi wisata desa dengan membangun infrastruktur yang mempermudah akses ke tempat wisata.
"Desa dalam menyusun perencanaan harus berdasarkan musyawarah desa. Di samping itu, perencanaannya harus partisipatif dan mengedepankan aspek kebutuhan dan masalah di desa masing-masing," ucapnya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kalau tahun ini, total dana desa yang diterima Bali sebesar Rp537,25 miliar, maka 2018 menjadi sekitar Rp531 miliar. Penurunan ini berimplikasi pada penurunan dana desa untuk masing-masing kabupaten/kota," kata Lihadnyana, di Denpasar, Minggu.
Meskipun demikian, menurut dia, tidak semua kabupaten/kota di Bali dana desa yang diterima menurun, ada juga yang naik seperti Kabupaten Buleleng dan Karangasem.
"Ada sejumlah indikator yang digunakan pemerintah pusat sebagai acuan pengalokasian dana desa, diantaranya menyangkut kinerja, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, kondisi geografis dan sebagainya," ucapnya.
Lihadnyana menambahkan, dengan sudah diinformasikannya besaran dana desa yang akan diperoleh untuk masing-masing desa, maka dapat digunakan sebagai asumsi penerimaan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
"Buatlah perencanaan yang komprehensif, libatkan masyarakat, dan tetapkan skala prioritas sehingga benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.
Dia mengharapkan supaya dana desa dikelola secara swadaya dan dana yang sudah masuk ke desa agar seminimal mungkin bocor ke kota. Sebaiknya benar-benar dapat digunakan untuk memanfaatkan potensi lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi lokal dan pergerakan ekonomi desa harus digali, dikembangkan melalui dana desa. Intinya bagaimana dana desa menghasilkan PAD dengan kegiatan yang kreatif dan pengembangan individu masyarakat," tuturnya.
Lihadnyana mencontohkan pemanfaatan dana desa untuk mengangkat potensi wisata desa dengan membangun infrastruktur yang mempermudah akses ke tempat wisata.
"Desa dalam menyusun perencanaan harus berdasarkan musyawarah desa. Di samping itu, perencanaannya harus partisipatif dan mengedepankan aspek kebutuhan dan masalah di desa masing-masing," ucapnya.(WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017