){kind=link}
Efektifkan Sisa Waktu, Genjot Upaya Pemerataan Antar Wilayah dan Sektoral
Selain berpacu dengan upaya pengentasan kemiskinan, pelaksanaan berbagai program unggulan Bali Mandara diarahkan pula untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah Bali Selatan, Utara, Timur dan Barat. Namun faktanya kesenjangan antar sektor, antar wilayah dan pendapatan perkapita masih membutuhkan kerja keras dan penanganan lebih optimal.
Persoalan kesenjangan yang masih sulit terpesahkan antara lain dipengaruhi faktor demografi. Mengutip buku 'Bali Mandara Estafeta untuk Generasi Muda' yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, dia menjelaskan bahwa secara demografi Bali bagian selatan meliputi wilayah Denpasar dan Badung dengan luas 2.067 km2 dengan jumlah penduduk 2.393.154 jiwa serta kepadatan 1.158 orang/km2.
Sementara wilayah Utara, Timur dan Barat meliputi Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli dan Jembrana luas wilayahnya jauh lebih besar yaitu 4.089 km2 dengan akumulasi kepadatan 366 orang/km2. Pergerakan ekonomi kurang lebih 70 persen berada di bagian selatan karena konsentrasi fasilitas pemerintahan, pendidikan, pariwisata dan perekonomian berada di bagian selatan, khususnya Denpasar dan Badung.
Kondisi demografis dan sebaran sumber-sumber ekonomi yang tidak merata menyebabkan indeks gini ratio (ketimpangan kesejahteraan) di Provinsi Bali pada periode 2012 hingga 2014 sempat menyentuh angka 0,4 atau cukup memprihatinkan. Namun, Bali Mandara dengan berbagai program unggulannya berhasil menurunkan angka tersebut. Pada tahun 2015, indeks gini ratio bisa ditekan pada angka 0,399 dan menurun lagi di tahun 2016 menjadi 0,366.
Data makro ini merupakan indikator bahwa program Bali Mandara cukup efektif mengatasi kesenjangan. Namun capaian tersebut tak lantas membuat Gubernur Pastika beserta jajarannya berpuas diri dan menutup mata terhadap kesenjangan yang masih terjadi. Pada pertemuan dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali pada beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Mangku Pastika kembali menyinggung masalah ketimpangan.
Data menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan perkapita antar wilayah masih terjadi. "Pendapatan perkapita penduduk di Denpasar dan Badung timpang dengan wilayah lain," terangnya. Tak hanya itu, ketimpangan juga terjadi antar sektor, dimana sektor jasa dan lainnya berkembang meninggalkan sektor pertanian.
Selain itu, Gubernur Pastika juga mengamati adanya kesenjangan manajemen dan kemampuan birokrasi di tiap Kabupaten/Kota. Menurutnya, kondisi ini punya andil dalam upaya mewujudkan pemerataan antar wilayah.
Banyak potensi di sejumlah wilayah yang belum tergarap optimal akibat kesenjangan manajemen.
Sejatinya, dua fase pelaksanaan program unggulan Bali Mandara telah diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan. Misalnya program Simantri, dimaksudkan untuk menggugah minat masyarakat menekuni kembali bidang agraris sehingga sektor ini tak makin tertinggal.
Ada pula program Gerbangsadu yang diarahkan pada kantong-kantong kemiskinan, dengan harapan pemerataan ekonomi dapat tercapai. Ada pula penguatan bidang pendidikan, salah satunya melalui pendirian SMAN/SMKN Bali Mandara yang berlokasi di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Pemilihan lokasi sekolah juga tak lepas dari semangat pemerataan yang diusung dalam Visi Bali Mandara. Di bidang kesehatan, Pemprov mendekatkan fasilitas kesehatan dengan masyarakat melalui pembangunan sejumlah RS Pratama di sejumlah wilayah.
Sementara untuk mengatasi kesenjangan manajemen dan kemampuan birokrasi, Pastika menggagas kegiatan asistensi manajemen ke sejumlah kabupaten. Gagasan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Provinsi Bali dengan mengundang Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se-Bali. Pertemuan itu membahas upaya optimalisasi penggalian potensi pendapatan di tiap Kabupaten/Kota sehingga kesenjangan dapat teratasi.
Selain melalui asistensi manajemen, Pemprov menggenjot pembangunan infrastruktur seperti peningkatan kualitas jalan. Dinas Pekerjaan Umum menargetkan pada tahun 2018, 83 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap. Dinas PU juga memberi perhatian pada upaya ketersediaan air bersih melalui optimalisasi operasional SPAM yang sudah dibangun.
Sejalan dengan apa yang sudah dan sedang terlaksana, Pemprov serius mengawal sejumlah mega proyek bidang transportasi antara lain pembangunan bandara baru di wilayah Bali Utara, shortcut hingga kereta api keliling Bali. Pemenuhan kebutuhan insfrastruktur ini diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mengimbangi dan memecah kepadatan aktivitas perekonomian di kawasan Bali Selatan.
Selain itu pula, upaya memerataan juga dilakukan melalui penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. BKK antara lain disalurkan untuk memperkuat keberadaan Desa Pakraman dan Subak sebagai benteng Budaya Bali.
Pada tahun 2017, total realisasi dana BKK mencapai Rp.404.800.000.000. Dana tersebut direalisasikan kepada 1.385 Desa Pakraman, 1.438 Subak dan 1.118 Subak Abian yang ada di 607 desa se-Bali. Dengan alokasi dana sebesar itu, tiap Desa Pakraman memperoleh bantuan sebesar Rp. 200 juta, sementara subak dan subak abian dibantu Rp. 50 juta. Bahkan, di tahun 2018, bantuan untuk tiap Desa Pakraman ditingkatkan menjadi Rp. 225 juta. Lebih dari itu, BKK juga dialokasikan untuk sektor strategis lainnya seperti pengendalian penduduk pendatang, pendidikan dan kesehatan. (*)
*) Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Selain berpacu dengan upaya pengentasan kemiskinan, pelaksanaan berbagai program unggulan Bali Mandara diarahkan pula untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah Bali Selatan, Utara, Timur dan Barat. Namun faktanya kesenjangan antar sektor, antar wilayah dan pendapatan perkapita masih membutuhkan kerja keras dan penanganan lebih optimal.
Persoalan kesenjangan yang masih sulit terpesahkan antara lain dipengaruhi faktor demografi. Mengutip buku 'Bali Mandara Estafeta untuk Generasi Muda' yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali, dia menjelaskan bahwa secara demografi Bali bagian selatan meliputi wilayah Denpasar dan Badung dengan luas 2.067 km2 dengan jumlah penduduk 2.393.154 jiwa serta kepadatan 1.158 orang/km2.
Sementara wilayah Utara, Timur dan Barat meliputi Kabupaten Buleleng, Karangasem, Bangli dan Jembrana luas wilayahnya jauh lebih besar yaitu 4.089 km2 dengan akumulasi kepadatan 366 orang/km2. Pergerakan ekonomi kurang lebih 70 persen berada di bagian selatan karena konsentrasi fasilitas pemerintahan, pendidikan, pariwisata dan perekonomian berada di bagian selatan, khususnya Denpasar dan Badung.
Kondisi demografis dan sebaran sumber-sumber ekonomi yang tidak merata menyebabkan indeks gini ratio (ketimpangan kesejahteraan) di Provinsi Bali pada periode 2012 hingga 2014 sempat menyentuh angka 0,4 atau cukup memprihatinkan. Namun, Bali Mandara dengan berbagai program unggulannya berhasil menurunkan angka tersebut. Pada tahun 2015, indeks gini ratio bisa ditekan pada angka 0,399 dan menurun lagi di tahun 2016 menjadi 0,366.
Data makro ini merupakan indikator bahwa program Bali Mandara cukup efektif mengatasi kesenjangan. Namun capaian tersebut tak lantas membuat Gubernur Pastika beserta jajarannya berpuas diri dan menutup mata terhadap kesenjangan yang masih terjadi. Pada pertemuan dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali pada beberapa waktu lalu, Gubernur Bali Mangku Pastika kembali menyinggung masalah ketimpangan.
Data menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan perkapita antar wilayah masih terjadi. "Pendapatan perkapita penduduk di Denpasar dan Badung timpang dengan wilayah lain," terangnya. Tak hanya itu, ketimpangan juga terjadi antar sektor, dimana sektor jasa dan lainnya berkembang meninggalkan sektor pertanian.
Selain itu, Gubernur Pastika juga mengamati adanya kesenjangan manajemen dan kemampuan birokrasi di tiap Kabupaten/Kota. Menurutnya, kondisi ini punya andil dalam upaya mewujudkan pemerataan antar wilayah.
Banyak potensi di sejumlah wilayah yang belum tergarap optimal akibat kesenjangan manajemen.
Sejatinya, dua fase pelaksanaan program unggulan Bali Mandara telah diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan. Misalnya program Simantri, dimaksudkan untuk menggugah minat masyarakat menekuni kembali bidang agraris sehingga sektor ini tak makin tertinggal.
Ada pula program Gerbangsadu yang diarahkan pada kantong-kantong kemiskinan, dengan harapan pemerataan ekonomi dapat tercapai. Ada pula penguatan bidang pendidikan, salah satunya melalui pendirian SMAN/SMKN Bali Mandara yang berlokasi di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Pemilihan lokasi sekolah juga tak lepas dari semangat pemerataan yang diusung dalam Visi Bali Mandara. Di bidang kesehatan, Pemprov mendekatkan fasilitas kesehatan dengan masyarakat melalui pembangunan sejumlah RS Pratama di sejumlah wilayah.
Sementara untuk mengatasi kesenjangan manajemen dan kemampuan birokrasi, Pastika menggagas kegiatan asistensi manajemen ke sejumlah kabupaten. Gagasan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Provinsi Bali dengan mengundang Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se-Bali. Pertemuan itu membahas upaya optimalisasi penggalian potensi pendapatan di tiap Kabupaten/Kota sehingga kesenjangan dapat teratasi.
Selain melalui asistensi manajemen, Pemprov menggenjot pembangunan infrastruktur seperti peningkatan kualitas jalan. Dinas Pekerjaan Umum menargetkan pada tahun 2018, 83 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap. Dinas PU juga memberi perhatian pada upaya ketersediaan air bersih melalui optimalisasi operasional SPAM yang sudah dibangun.
Sejalan dengan apa yang sudah dan sedang terlaksana, Pemprov serius mengawal sejumlah mega proyek bidang transportasi antara lain pembangunan bandara baru di wilayah Bali Utara, shortcut hingga kereta api keliling Bali. Pemenuhan kebutuhan insfrastruktur ini diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mengimbangi dan memecah kepadatan aktivitas perekonomian di kawasan Bali Selatan.
Selain itu pula, upaya memerataan juga dilakukan melalui penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. BKK antara lain disalurkan untuk memperkuat keberadaan Desa Pakraman dan Subak sebagai benteng Budaya Bali.
Pada tahun 2017, total realisasi dana BKK mencapai Rp.404.800.000.000. Dana tersebut direalisasikan kepada 1.385 Desa Pakraman, 1.438 Subak dan 1.118 Subak Abian yang ada di 607 desa se-Bali. Dengan alokasi dana sebesar itu, tiap Desa Pakraman memperoleh bantuan sebesar Rp. 200 juta, sementara subak dan subak abian dibantu Rp. 50 juta. Bahkan, di tahun 2018, bantuan untuk tiap Desa Pakraman ditingkatkan menjadi Rp. 225 juta. Lebih dari itu, BKK juga dialokasikan untuk sektor strategis lainnya seperti pengendalian penduduk pendatang, pendidikan dan kesehatan. (*)
*) Penulis adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017