Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menerima usulan DPRD setempat agar menambah jumlah personel petugas kebersihan untuk dikerahkan di masing-masing desa hingga ke banjar-banjar (dusun) untuk tahun anggaran 2018.
"Usulan penambahan petugas kebersihan ini sudah menjadi perhatian pemerintah agar kebersihan di desa-desa diperluas hingga ke tingkat banjar (dusun)," kata Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Mangupura, Jumat.
Untuk itu, lanjut Suiasa, ke depannya akan diadakan penambahan petugas kebersihan beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan masing-masing desa sesuai skala prioritas.
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Badung merancang anggaran Rp18 miliar pada APBD Tahun 2018 untuk penanganan kebersihan lingkungan desa dan penangan kebersihan di kawasan pariwisata (pantai dan desa wisata) seperti untuk operasional peningkatan frekuensi pemungutan sampah dan penambahan jumlah tenaga kebersihan.
"Tugas dari personel kebersihan ini nantinya akan bertanggungjawab mengamati kebersihan hingga banjar (dusun) yang ada diseluruh Desa Adat di Kabupaten Badung," katanya.
Ia menampik bahwa masing-masing banjar (dusun) akan mendapat bantuan pengerahan petugas kebersihan, namun ruang lingkup petugas kebersihan yang ada di Desa Adat akan dioptimalkan tugasnya hingga ke dusun-dusun.
"Usulan dari dewan ini patut diapresiasi dan diadopsi untuk menyiapkan petugas kebersihan tambahan di Desa Adat yang nantinya menjangkau hingga dusun-dusun. Untuk jumlah personel petugas kebersihan yang saat ini telah ada di desa-desa sebanyak lima orang," ujarnya.
Dalam pengerahan personel petugas kebersihan ini pemerintah melihat kebutuhannya secara proporsional, artinya Pemerintah Badung melihat luas wilayah kerjanya, jumlah banjar (dusun) dan potensi sampah maupun melihat tingkat aktifitas masyarakat di daerah ini apakah dinamis atau tidak terkait urusan kebersihan.
"Apabila satu desa memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan dusun yang cukup banyak, maka akan menjadi pertimbangan kami untuk menambah petugas kebersihan di desa yang kekurangan ini," ujarnya.
Namun sebaliknya, lima orang petugas kesehatan yang telah dikerahkan dimasing-masing desa ini memiliki daerah yang relatif sempit, jumlah banjar sedikit, produksi sampah sedikit dan jumlah volume sampah tidak terlalu tinggi, maka tidak dilakukan penambahan.
"Kami juga akan melihat tingkat kebersihan desa, sehingga ini menjadi tantangan pemerintah daerah, sehingga usulan dari dewan agar untuk menambah dan menyiapkan petugas kebersihan di desa-desa yang jangkauannya hingga ke dusun-dusun," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Usulan penambahan petugas kebersihan ini sudah menjadi perhatian pemerintah agar kebersihan di desa-desa diperluas hingga ke tingkat banjar (dusun)," kata Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Mangupura, Jumat.
Untuk itu, lanjut Suiasa, ke depannya akan diadakan penambahan petugas kebersihan beserta sarana dan prasarananya sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan masing-masing desa sesuai skala prioritas.
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Badung merancang anggaran Rp18 miliar pada APBD Tahun 2018 untuk penanganan kebersihan lingkungan desa dan penangan kebersihan di kawasan pariwisata (pantai dan desa wisata) seperti untuk operasional peningkatan frekuensi pemungutan sampah dan penambahan jumlah tenaga kebersihan.
"Tugas dari personel kebersihan ini nantinya akan bertanggungjawab mengamati kebersihan hingga banjar (dusun) yang ada diseluruh Desa Adat di Kabupaten Badung," katanya.
Ia menampik bahwa masing-masing banjar (dusun) akan mendapat bantuan pengerahan petugas kebersihan, namun ruang lingkup petugas kebersihan yang ada di Desa Adat akan dioptimalkan tugasnya hingga ke dusun-dusun.
"Usulan dari dewan ini patut diapresiasi dan diadopsi untuk menyiapkan petugas kebersihan tambahan di Desa Adat yang nantinya menjangkau hingga dusun-dusun. Untuk jumlah personel petugas kebersihan yang saat ini telah ada di desa-desa sebanyak lima orang," ujarnya.
Dalam pengerahan personel petugas kebersihan ini pemerintah melihat kebutuhannya secara proporsional, artinya Pemerintah Badung melihat luas wilayah kerjanya, jumlah banjar (dusun) dan potensi sampah maupun melihat tingkat aktifitas masyarakat di daerah ini apakah dinamis atau tidak terkait urusan kebersihan.
"Apabila satu desa memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan dusun yang cukup banyak, maka akan menjadi pertimbangan kami untuk menambah petugas kebersihan di desa yang kekurangan ini," ujarnya.
Namun sebaliknya, lima orang petugas kesehatan yang telah dikerahkan dimasing-masing desa ini memiliki daerah yang relatif sempit, jumlah banjar sedikit, produksi sampah sedikit dan jumlah volume sampah tidak terlalu tinggi, maka tidak dilakukan penambahan.
"Kami juga akan melihat tingkat kebersihan desa, sehingga ini menjadi tantangan pemerintah daerah, sehingga usulan dari dewan agar untuk menambah dan menyiapkan petugas kebersihan di desa-desa yang jangkauannya hingga ke dusun-dusun," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017