Gianyar (Antara Bali)- Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Gianyar, menyesalkan adanya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendapat proyek lewat penunjukkan langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar.
"Ada apa ini, dunia kok menjadi terbalik. LSM yang semestinya menjadi lembaga kritis, kok nalah ikut menggaet proyek," kata Ketua Aspekindo Kabupaten Gianyar, Ir I Made Sumberjaya, di Gianyar, Kamis.
Ia mengatakan, sebuah LSM itu begitu saja ditunjuk oleh pihak dinas untuk menggarap suatu proyek fisik tanpa melalui proses tender.
Menurut dia, suatu proyek bila diserahkan kepada LSM, penanganannya sering tidak karu-karuan. "Pertama akan tercium nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), kedua tak ada jaminan proyek yang dikerjakan akan berkualitas," katanya.
Dikatakan, kalau saja proyek yang didapatkan LSM itu nantinya diberikan lagi kepada sebuah pengembang atau kontraktor, sudah barang tentu kualitas proyek akan jadi menurun.
Proyek akan menjadi tidak berkualitas, karena harus dikaitkan dengan masalah persentase. "Kalau harga proyek itu Rp50 juta, misalnya, ini akan dipotong-potong untuk fee, jadi dana yang turun ke kontraktornya akan semakin menipis," ujarnya.
Terkait itu, kata dia, proyek akan dibuat dengan asal-asalan, karena dana proyek sampai ke tangan kontraktor menjadi terbatas setelah dipotong-potong.
"Belum buat LSM-nya sendiri, belum lagi buat oknum di dinas pertanian, dan belum lagi buat administrasi lainnya. Ya... terus menipislah," katanya menjelaskan.
Menurut dia, kalau proyek itu disalurkan dengan benar kepada asosiasi yang sudah memiliki legalitas hukum yang kuat, secara pasti pekerjaan yang diambil akan dapat seleselaikan dengan lebih berkualitas.
"Kami dari pihak asosiasi sudah pasti tak akan main-main dalam mengerjakan suatu proyek yang diterimanya, karena kami merupakan lembaga resmi," ujar Sumberjaya tanpa merinci jenis proyek fisik yang dimaksud.
Terkait masalah itu, lanjut Sumberjaya, pihaknya sangat menyayangkan Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar yang begitu gegabah dalam pembagian proyek dengan penunjukkan langsung.
"Kami harap pihak yang berwenang dapat menelusuri masalah yang diduga kuat berbabu KKN itu," ujarnya mengharapkan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Ada apa ini, dunia kok menjadi terbalik. LSM yang semestinya menjadi lembaga kritis, kok nalah ikut menggaet proyek," kata Ketua Aspekindo Kabupaten Gianyar, Ir I Made Sumberjaya, di Gianyar, Kamis.
Ia mengatakan, sebuah LSM itu begitu saja ditunjuk oleh pihak dinas untuk menggarap suatu proyek fisik tanpa melalui proses tender.
Menurut dia, suatu proyek bila diserahkan kepada LSM, penanganannya sering tidak karu-karuan. "Pertama akan tercium nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), kedua tak ada jaminan proyek yang dikerjakan akan berkualitas," katanya.
Dikatakan, kalau saja proyek yang didapatkan LSM itu nantinya diberikan lagi kepada sebuah pengembang atau kontraktor, sudah barang tentu kualitas proyek akan jadi menurun.
Proyek akan menjadi tidak berkualitas, karena harus dikaitkan dengan masalah persentase. "Kalau harga proyek itu Rp50 juta, misalnya, ini akan dipotong-potong untuk fee, jadi dana yang turun ke kontraktornya akan semakin menipis," ujarnya.
Terkait itu, kata dia, proyek akan dibuat dengan asal-asalan, karena dana proyek sampai ke tangan kontraktor menjadi terbatas setelah dipotong-potong.
"Belum buat LSM-nya sendiri, belum lagi buat oknum di dinas pertanian, dan belum lagi buat administrasi lainnya. Ya... terus menipislah," katanya menjelaskan.
Menurut dia, kalau proyek itu disalurkan dengan benar kepada asosiasi yang sudah memiliki legalitas hukum yang kuat, secara pasti pekerjaan yang diambil akan dapat seleselaikan dengan lebih berkualitas.
"Kami dari pihak asosiasi sudah pasti tak akan main-main dalam mengerjakan suatu proyek yang diterimanya, karena kami merupakan lembaga resmi," ujar Sumberjaya tanpa merinci jenis proyek fisik yang dimaksud.
Terkait masalah itu, lanjut Sumberjaya, pihaknya sangat menyayangkan Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar yang begitu gegabah dalam pembagian proyek dengan penunjukkan langsung.
"Kami harap pihak yang berwenang dapat menelusuri masalah yang diduga kuat berbabu KKN itu," ujarnya mengharapkan.(*)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011