Singaraja (Antara Bali) - Sejumlah warga di Banjar Mandul, Desa Panji, Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, mengeluhkan pengaspalan jalan raya di daerahnya yang berlangsung tersendat-sendat dan molor.
"Upaya pengaspalan jalan yang materialnya bersumber dari bantuan Pemprov Bali itu, molor terus, sehingga banyak warga kami yang mengeluh," kata Kepala Banjar Adat Dusun Mandul, Made Merta Sariada, di Singaraja, Sabtu.
Sariada yang juga duduk sebagai sekretaris Badan Pertimbangan Desa (BPD) itu menyebutkan, sesuai rencana semula, jalan raya di Banjar Mandul sudah harus tuntas di aspal pada 2010.
"Entah kenapa, hingga kini pengapasan jalan itu belum juga dituntaskan, sehingga tidak hanya warga kami yang mengeluh, tetapi juga beberapa orang asing yang punya vila di daerah ini," ucapnya.
Menurut dia, bantuan sebanyak 24 drum aspal sesungguhnya telah sejak awal 2010 datang ke kawasan proyek, namun pengaspalan belum juga rampung sampai sekarang.
Untuk pengerjaannya, kata dia, dianggarkan dana Rp20 juta yang diambilkan dari uang desa sebesar Rp4,8 juta, lalu sebesar Rp5 juta merupakan dana hasil lelang bantuan raskin (beras untuk masyarakat miskin) yang jumlahnya mencapai empat kuintal lebih.
Tidak hanya itu, pihak Banjar dinas melalui kepalanya Nyoman Sutama, melakukan pungutan kepada tujuh orang warga pendatang yang enam di antaranya merupakan warga negara asing pemilik vila. Mereka masing-masing dipungut dana Rp1,5 juta.
Sehubungan dengan pengerjaannya yang molor, dua dari enam orang asing tersebut sudah sempat melayangkan surat yang isinya mempertanyakan penyebab tersendatnya pengerjaan pengaspalan tersebut.
Bentuk ketidakpuasan orang asing itu juga sudah disampaikan secara lisan kepada Kepala Desa Panji Ketut Artana alias Robek, yang juga menjabat sebagai pengurus PDI Perjuangan Anak Cabang Kecamatan Sukasada.
"Yang jelas, kami juga sudah mempertanyakan hal tersebut baik kepada Kepala Banjar Dinas Mandul selaku penggarap, maupun kepada Kepala Desa Panji sebagai penanggung jawab bantuan itu. Tapi, sampai sekarang belum ada jawaban atau kejelasannya," kata Sariada.
Dikatakan, sampai saat ini belum sampai satu kilometer panjang jalan yang telah dikerjakan. Sementara saat perjanjian awal dalam paruman (rapat banjar), pengaspalan disanggupi sepanjang dua kilometer dengan dana Rp20 juta, ujar Sariada menegaskan.
Sekarang, lanjut Sariada, sisa aspal kini masih sekitar enam drum, sedangkan pengerjaannya belum mencapai setengah dari rencana semula.
"Silahkan bapak lihat kondisi jalannya, sunguh masih sangat memprihatinkan. Material seperti pasir serta kerikil, masih berserakan tak terurus," ujarnya kepada beberapa wartawan.
Hal senada juga dikatakan anggota BPD Desa Panji Drs Gusti Made Katabi. Ia sempat mempertanyakan ketidakberesan dalam penanganan proyek bantuan material pemprov dengan dana swadaya tersebut.
"Ini harus jelas, karena terkait dengan pembangunan infrastruktur desa yang dananya dari masyarakat. Kepala desa harus memberikan klarifikasi atas permasalahan ini," kata Katabi, geram.
Di sisi lain, Kepala Desa Panji Ketut Artana dan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Gusti Nyoman Subawa, belum berhasil dikonfirmasi terkait indikasi penggelapan dana masyarakat terhadap pembangunan jalan yang merupakan bantuan dari Provinsi Bali itu.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Upaya pengaspalan jalan yang materialnya bersumber dari bantuan Pemprov Bali itu, molor terus, sehingga banyak warga kami yang mengeluh," kata Kepala Banjar Adat Dusun Mandul, Made Merta Sariada, di Singaraja, Sabtu.
Sariada yang juga duduk sebagai sekretaris Badan Pertimbangan Desa (BPD) itu menyebutkan, sesuai rencana semula, jalan raya di Banjar Mandul sudah harus tuntas di aspal pada 2010.
"Entah kenapa, hingga kini pengapasan jalan itu belum juga dituntaskan, sehingga tidak hanya warga kami yang mengeluh, tetapi juga beberapa orang asing yang punya vila di daerah ini," ucapnya.
Menurut dia, bantuan sebanyak 24 drum aspal sesungguhnya telah sejak awal 2010 datang ke kawasan proyek, namun pengaspalan belum juga rampung sampai sekarang.
Untuk pengerjaannya, kata dia, dianggarkan dana Rp20 juta yang diambilkan dari uang desa sebesar Rp4,8 juta, lalu sebesar Rp5 juta merupakan dana hasil lelang bantuan raskin (beras untuk masyarakat miskin) yang jumlahnya mencapai empat kuintal lebih.
Tidak hanya itu, pihak Banjar dinas melalui kepalanya Nyoman Sutama, melakukan pungutan kepada tujuh orang warga pendatang yang enam di antaranya merupakan warga negara asing pemilik vila. Mereka masing-masing dipungut dana Rp1,5 juta.
Sehubungan dengan pengerjaannya yang molor, dua dari enam orang asing tersebut sudah sempat melayangkan surat yang isinya mempertanyakan penyebab tersendatnya pengerjaan pengaspalan tersebut.
Bentuk ketidakpuasan orang asing itu juga sudah disampaikan secara lisan kepada Kepala Desa Panji Ketut Artana alias Robek, yang juga menjabat sebagai pengurus PDI Perjuangan Anak Cabang Kecamatan Sukasada.
"Yang jelas, kami juga sudah mempertanyakan hal tersebut baik kepada Kepala Banjar Dinas Mandul selaku penggarap, maupun kepada Kepala Desa Panji sebagai penanggung jawab bantuan itu. Tapi, sampai sekarang belum ada jawaban atau kejelasannya," kata Sariada.
Dikatakan, sampai saat ini belum sampai satu kilometer panjang jalan yang telah dikerjakan. Sementara saat perjanjian awal dalam paruman (rapat banjar), pengaspalan disanggupi sepanjang dua kilometer dengan dana Rp20 juta, ujar Sariada menegaskan.
Sekarang, lanjut Sariada, sisa aspal kini masih sekitar enam drum, sedangkan pengerjaannya belum mencapai setengah dari rencana semula.
"Silahkan bapak lihat kondisi jalannya, sunguh masih sangat memprihatinkan. Material seperti pasir serta kerikil, masih berserakan tak terurus," ujarnya kepada beberapa wartawan.
Hal senada juga dikatakan anggota BPD Desa Panji Drs Gusti Made Katabi. Ia sempat mempertanyakan ketidakberesan dalam penanganan proyek bantuan material pemprov dengan dana swadaya tersebut.
"Ini harus jelas, karena terkait dengan pembangunan infrastruktur desa yang dananya dari masyarakat. Kepala desa harus memberikan klarifikasi atas permasalahan ini," kata Katabi, geram.
Di sisi lain, Kepala Desa Panji Ketut Artana dan Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja Gusti Nyoman Subawa, belum berhasil dikonfirmasi terkait indikasi penggelapan dana masyarakat terhadap pembangunan jalan yang merupakan bantuan dari Provinsi Bali itu.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011