Sanur (Antara Bali) - Perwakilan warga Sanur, Kota Denpasar, yang menggelar aksi demonstrasi di depan Rumah Sakit Bali Mandara bersikukuh menuntut agar 10 persen dari formasi tenaga kerja di RS milik Pemprov Bali itu direalisasikan.
"Kami bergerak ke sini karena tidak ada hitam di atas putih. Kami capek dengan janji-janji, apa yang seperti dijanjikan kemarin. Masyarakat kami ingin kepastian," kata Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ida Bagus Gede Sidharta Putra di sela-sela aksi damai tersebut, di Sanur, Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, berdasarkan janji dari tim sosialisasi pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) yang akan memprioritaskan warga Sanur untuk bekerja di RS yang sedianya di-soft opening bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, maka setidaknya 10 persen dari tenaga kerja di sana merupakan warga Sanur.
"Kami akan tuntut terus sampai 10 persen. Artinya, kami tidak mau masyarakat Sanur terdepak dari daerahnya sendiri?. Angka yang kami inginkan itu untuk kesejahteraan warga Sanur juga," ucap Sidharta.
Pihaknya berharap dalam setiap pembangunan di kawasan Sanur, termasuk RS tersebut agar apat melibatkan warga lokal, bahkan untuk usaha industri di Sanur itu ada komitmen minimum 40 persen dari keseluruhan tenaga kerja merupakan warga lokal.
Sidharta menyayangkan sebelumnya dari 280 warga Sanur yang mengajukan lamaran di RSBM, namun yang diterima hanya tiga orang saja. "Kami tetap datang ke sini, karena ternyata tidak ada perwakilan Pemprov Bali yang datang menemui kami di Mertasari," ujar Sidharta.
Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Sanur AA Kompyang Raka mengatakan warga Sanur turun menggelar aksi damai tersebut sebagai upaya untuk menuntut keadilan.
"Kami sudah melakukan negosiasi dengan warga dan dari pemprov berjanji akan turun ke Mertasari untuk memberikan jaminan. Namun, satupun tidak ada yang hadir, maka dari itu kami bergerak datang ke sini. Masyarakat kami cinta damai, seharusnya eksekutif bisa lebih peka," ucapnya.
Sedangkan Plt Direktur RS Bali Mandara dr Bagus Dharmayasa yang menemui warga Sanur hanya berkata singkat dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan Pemprov Bali. Dirinya cuma "ngayah" atau membantu di RS Bali Mandara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kami bergerak ke sini karena tidak ada hitam di atas putih. Kami capek dengan janji-janji, apa yang seperti dijanjikan kemarin. Masyarakat kami ingin kepastian," kata Ketua Yayasan Pembangunan Sanur Ida Bagus Gede Sidharta Putra di sela-sela aksi damai tersebut, di Sanur, Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, berdasarkan janji dari tim sosialisasi pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) yang akan memprioritaskan warga Sanur untuk bekerja di RS yang sedianya di-soft opening bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini, maka setidaknya 10 persen dari tenaga kerja di sana merupakan warga Sanur.
"Kami akan tuntut terus sampai 10 persen. Artinya, kami tidak mau masyarakat Sanur terdepak dari daerahnya sendiri?. Angka yang kami inginkan itu untuk kesejahteraan warga Sanur juga," ucap Sidharta.
Pihaknya berharap dalam setiap pembangunan di kawasan Sanur, termasuk RS tersebut agar apat melibatkan warga lokal, bahkan untuk usaha industri di Sanur itu ada komitmen minimum 40 persen dari keseluruhan tenaga kerja merupakan warga lokal.
Sidharta menyayangkan sebelumnya dari 280 warga Sanur yang mengajukan lamaran di RSBM, namun yang diterima hanya tiga orang saja. "Kami tetap datang ke sini, karena ternyata tidak ada perwakilan Pemprov Bali yang datang menemui kami di Mertasari," ujar Sidharta.
Sementara itu, Bendesa Adat Intaran Sanur AA Kompyang Raka mengatakan warga Sanur turun menggelar aksi damai tersebut sebagai upaya untuk menuntut keadilan.
"Kami sudah melakukan negosiasi dengan warga dan dari pemprov berjanji akan turun ke Mertasari untuk memberikan jaminan. Namun, satupun tidak ada yang hadir, maka dari itu kami bergerak datang ke sini. Masyarakat kami cinta damai, seharusnya eksekutif bisa lebih peka," ucapnya.
Sedangkan Plt Direktur RS Bali Mandara dr Bagus Dharmayasa yang menemui warga Sanur hanya berkata singkat dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan Pemprov Bali. Dirinya cuma "ngayah" atau membantu di RS Bali Mandara. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017