Jakarta (Antara Bali) - Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan berbagai masalah, termasuk defisit yang dialami badan tersebut kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres di Jakarta, Jumat.

"Kami melaporkan ke Wapres terkait pelaksanaan pengawasan di BPJS Kesehatan," kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution.

Chairul mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Wapres memberi arahan untuk lebih meningkatkan peran pemerintah daerah salah satunya sebagai upaya untuk menekan defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

"Pak Wapres mengarahkan di setiap asuransi itu ada re-asuransi, bagaimana kalau asuransi ini ada yang memang bisa ditangani daerah walaupun daerah ini berbeda-beda APBD-nya," kata dia.

Dibahas juga bagaimana efektifitas yang sudah terlaksana. Sampai hari ini hampir 183 juta jiwa rakyat Indonesia menjadi peserta JKN-KIS.

Sebelumnya Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek mengatakan, Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit hingga Rp9 tirliun karena 80 persennya peserta atau masyarakat banyak yang sakit. (WDY)

Pewarta: Pewarta: Desi Purnamawati

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017