Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Badan Pengawas Pemilu provinsi setempat untuk berani, tegas dan keras dalam mengawal dan menegakkan aturan terkait pelaksanaan Pilkada 2018.
"Tegakkan aturan, jangan terpengaruh tekanan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, jangan ragu menegakkan aturan," kata Pastika saat menerima Ketua dan jajaran Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, kualitas pemimpin terpilih akan sangat ditentukan oleh kinerja yang ditunjukkan lembaga pengawas pemilu.
Hal tersebut juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai sebuah pesta demokrasi. "Setiap rupiah harus kita pertanggungjawabkan, jangan main-main," ujar mantan Kapolda Bali itu.
Masih terkait dengan pemanfaatan dana, Pastika mengingatkan pula agar jajaran Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran. "Manfaatkan ruang pertemuan milik Pemprov Bali untuk melakukan sosialisasi sehingga tak perlu menyewa tempat. Selain itu, sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media online," ucapnya.
Pastika juga menyinggung pelaksanaan pilkada dalam situasi Siaga Darurat Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. Pemprov Bali telah melakukan langkah antisipasi, yaitu dengan mendata pengungsi dari 28 desa yang masuk zona rawan. "Kami sudah punya database dan membagikan kartu identitas," katanya.
Dengan data tersebut, lanjut dia, akan memudahkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memetakan jumlah pengungsi yang punya hak pilih. Melalui sinergi semua pihak, Pastika berharap Bali bisa menjadi contoh perhelatan demokrasi yang bersih.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia meyakinkan kalau jajarannya akan berkomitmen mengawal dan menegakkan aturan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.
Dalam kesempatan itu, Rudia juga melaporkan kesiapan jajarannya dalam mengawal perhelatan Pilkada 2018.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Tegakkan aturan, jangan terpengaruh tekanan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, jangan ragu menegakkan aturan," kata Pastika saat menerima Ketua dan jajaran Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, kualitas pemimpin terpilih akan sangat ditentukan oleh kinerja yang ditunjukkan lembaga pengawas pemilu.
Hal tersebut juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai sebuah pesta demokrasi. "Setiap rupiah harus kita pertanggungjawabkan, jangan main-main," ujar mantan Kapolda Bali itu.
Masih terkait dengan pemanfaatan dana, Pastika mengingatkan pula agar jajaran Bawaslu dapat melakukan efisiensi anggaran. "Manfaatkan ruang pertemuan milik Pemprov Bali untuk melakukan sosialisasi sehingga tak perlu menyewa tempat. Selain itu, sosialisasi juga bisa dilakukan melalui media online," ucapnya.
Pastika juga menyinggung pelaksanaan pilkada dalam situasi Siaga Darurat Gunung Agung, Kabupaten Karangasem. Pemprov Bali telah melakukan langkah antisipasi, yaitu dengan mendata pengungsi dari 28 desa yang masuk zona rawan. "Kami sudah punya database dan membagikan kartu identitas," katanya.
Dengan data tersebut, lanjut dia, akan memudahkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memetakan jumlah pengungsi yang punya hak pilih. Melalui sinergi semua pihak, Pastika berharap Bali bisa menjadi contoh perhelatan demokrasi yang bersih.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia meyakinkan kalau jajarannya akan berkomitmen mengawal dan menegakkan aturan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.
Dalam kesempatan itu, Rudia juga melaporkan kesiapan jajarannya dalam mengawal perhelatan Pilkada 2018.(WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017