Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan dapat mengkaji pemberian kelonggaran terkait kredit macet karena debitur yang terdampak langsung status awas Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Rohman Pamungkas di Denpasar, Sabtu, menjelaskan kebijakan berupa kelonggaran kepada debitur itu biasanya diberikan apabila pemerintah menetapkan bencana nasional seperti peristiwa gempa di Padang dan Yogyakarta beberapa tahun lalu.
Kelonggaran tersebut, ucap dia, dengan tidak memasukkan ke dalam kategori kredit macet atau "nonperforming loan" (NPL) karena terhentinya kemampuan debitur membayar kewajiban karena terdampak awas Gunung Agung.
Namun, jika dalam kajian OJK bahwa awas Gunung Agung itu telah memberikan dampak signifikan kepada kemampuan bayar debitur meskipun gunungapi itu belum erupsi, pihaknya dapat memberikan kebijakan kelonggaran.
"Kalau misalnya itu berdampak signifikan terhadap kemampuan nasabah, barangkali juga OJK akan punya kebijakan seperti kelonggaran, biasanya bertahap," katanya.
OJK, lanjut dia, saat ini terus memantau kondisi terkini Gunung Agung termasuk meminta perbankan melaporkan perkembangan nasabah atau debitur setiap periode.
Menurut Rohman, otoritas telah meminta perbankan untuk melakukan pendataan usaha debitur mengingat usaha-usaha debitur yang khususnya berada di zona merah, otomatis tidak ada aktivitas karena ditinggal mengungsi.
Bank, lanjut dia, juga dapat melakukan model penyelesaian lain seperti penjadwalan ulang, pemberian keringanan syarat, restrukturisasi berdasarkan analisa bank terkait prospek usaha atau melelang agunan debitur.
OJK mengungkapkan sebanyak 64 bank umum dan bank perkreditan rakyat di Kabupaten Karangasem terdampak status awas Gunung Agung termasuk adanya kredit macet yang sudah dilaporkan perbankan.
Perbankan yang terdampak langsung itu yakni dua bank umum yang berkantor pusat di Bali yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap), empat BPR dan delapan bank umum serta 50 BPR di luar kawasan rawan bencana.
Pihaknya mencatat jumlah total yang terdampak dari delapan bank umum itu mencapai Rp570,86 miliar baki debet atau saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
Sedsngkan untuk potensi kredit macet di BPD Bali diperkirakan total mencapai Rp781,12 miliar dan kredit macet yang timbul atau yang sudah terjadi mencapai sekitar Rp80 miliar atau sekitar 4,8 persen dari total potensi NPL tersebut.
OJK juga menyebutkan Bank Mantap ada sekitar Rp479 miliar dana kredit yang prediksi macet atau NPL dan yang sudah macet mencapai Rp54 miliar.
Selain bank tersebut, OJK juga memprediksi sebanyak 50 BPR terdampak dengan baki debet mencapai Rp146,52 miliar. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan II OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Rohman Pamungkas di Denpasar, Sabtu, menjelaskan kebijakan berupa kelonggaran kepada debitur itu biasanya diberikan apabila pemerintah menetapkan bencana nasional seperti peristiwa gempa di Padang dan Yogyakarta beberapa tahun lalu.
Kelonggaran tersebut, ucap dia, dengan tidak memasukkan ke dalam kategori kredit macet atau "nonperforming loan" (NPL) karena terhentinya kemampuan debitur membayar kewajiban karena terdampak awas Gunung Agung.
Namun, jika dalam kajian OJK bahwa awas Gunung Agung itu telah memberikan dampak signifikan kepada kemampuan bayar debitur meskipun gunungapi itu belum erupsi, pihaknya dapat memberikan kebijakan kelonggaran.
"Kalau misalnya itu berdampak signifikan terhadap kemampuan nasabah, barangkali juga OJK akan punya kebijakan seperti kelonggaran, biasanya bertahap," katanya.
OJK, lanjut dia, saat ini terus memantau kondisi terkini Gunung Agung termasuk meminta perbankan melaporkan perkembangan nasabah atau debitur setiap periode.
Menurut Rohman, otoritas telah meminta perbankan untuk melakukan pendataan usaha debitur mengingat usaha-usaha debitur yang khususnya berada di zona merah, otomatis tidak ada aktivitas karena ditinggal mengungsi.
Bank, lanjut dia, juga dapat melakukan model penyelesaian lain seperti penjadwalan ulang, pemberian keringanan syarat, restrukturisasi berdasarkan analisa bank terkait prospek usaha atau melelang agunan debitur.
OJK mengungkapkan sebanyak 64 bank umum dan bank perkreditan rakyat di Kabupaten Karangasem terdampak status awas Gunung Agung termasuk adanya kredit macet yang sudah dilaporkan perbankan.
Perbankan yang terdampak langsung itu yakni dua bank umum yang berkantor pusat di Bali yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Bank Mandiri Taspen Pos (Mantap), empat BPR dan delapan bank umum serta 50 BPR di luar kawasan rawan bencana.
Pihaknya mencatat jumlah total yang terdampak dari delapan bank umum itu mencapai Rp570,86 miliar baki debet atau saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
Sedsngkan untuk potensi kredit macet di BPD Bali diperkirakan total mencapai Rp781,12 miliar dan kredit macet yang timbul atau yang sudah terjadi mencapai sekitar Rp80 miliar atau sekitar 4,8 persen dari total potensi NPL tersebut.
OJK juga menyebutkan Bank Mantap ada sekitar Rp479 miliar dana kredit yang prediksi macet atau NPL dan yang sudah macet mencapai Rp54 miliar.
Selain bank tersebut, OJK juga memprediksi sebanyak 50 BPR terdampak dengan baki debet mencapai Rp146,52 miliar. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017