Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berencana memanfaatkan 37 unit mobil dinas yang dikembalikan anggota DPRD setempat sebagai kendaraan operasional pelayanan publik di organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan.
Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Pemkab Badung Wayan Puja di Mangupura, Jumat, mengatakan rencana penggunaan mobil dinas ini masih menunggu keputusan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
"Rencana distribusi kendaraan wakil rakyat ke OPD yang membutuhkan masih menunggu keputusan pimpinan," ujar Puja.
Ia mengatakan, rencana menggunakan mobil dinas anggota dewan ini untuk pelayanan publik karena mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.
Ia mengatakan, sudah ada OPD yang mengajukan permohonan untuk kebutuhan mobil dinas ini untuk operasional pelayanan publik seperti Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan.
Mantan Camat Kuta Selatan ini mengakui pemanfaatan mobil dinas wakil rakyat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing OPD agar dapat berguna secara optimal untuk pelayanan kepada masyarakat.
"Secara umum, mobil dinas untuk operasional OPD memang belum memadai, sehingga mobil dewan ini dapat dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Terkait nasip para sopil anggota dewan ini, kata dia, Puja menegaskan akan mengikuti kebutuhan kendaraan yang diajukan OPD. "Sopir otomatis ikut, tidak ada PHK. Mobil tidak bisa bergerak tanpa sopir, jadi kemana nanti dipakai kesana ikut sopirnya,,"
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Badung, I Nyoman Predangga, berharap seluruh tenaga supir tetap diberdayakan, sehingga tidak menimbulkan pengangguran, hal ini dilakukan karena para sopir ini telah bekerja bertahun-tahun dalam melayani para legislator.
Mengenai jumlah dana transportasi yang akan diperoleh, Nyoman Predangga mengatakan masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup). Berdasarkan informasi yang beredar, para anggota akan menerima uang tunjangan transportasi sebesar Rp32 juta per orang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawatan Pemkab Badung Wayan Puja di Mangupura, Jumat, mengatakan rencana penggunaan mobil dinas ini masih menunggu keputusan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.
"Rencana distribusi kendaraan wakil rakyat ke OPD yang membutuhkan masih menunggu keputusan pimpinan," ujar Puja.
Ia mengatakan, rencana menggunakan mobil dinas anggota dewan ini untuk pelayanan publik karena mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik.
Ia mengatakan, sudah ada OPD yang mengajukan permohonan untuk kebutuhan mobil dinas ini untuk operasional pelayanan publik seperti Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan.
Mantan Camat Kuta Selatan ini mengakui pemanfaatan mobil dinas wakil rakyat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing OPD agar dapat berguna secara optimal untuk pelayanan kepada masyarakat.
"Secara umum, mobil dinas untuk operasional OPD memang belum memadai, sehingga mobil dewan ini dapat dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.
Terkait nasip para sopil anggota dewan ini, kata dia, Puja menegaskan akan mengikuti kebutuhan kendaraan yang diajukan OPD. "Sopir otomatis ikut, tidak ada PHK. Mobil tidak bisa bergerak tanpa sopir, jadi kemana nanti dipakai kesana ikut sopirnya,,"
Sebelumnya, Sekretaris Dewan Badung, I Nyoman Predangga, berharap seluruh tenaga supir tetap diberdayakan, sehingga tidak menimbulkan pengangguran, hal ini dilakukan karena para sopir ini telah bekerja bertahun-tahun dalam melayani para legislator.
Mengenai jumlah dana transportasi yang akan diperoleh, Nyoman Predangga mengatakan masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup). Berdasarkan informasi yang beredar, para anggota akan menerima uang tunjangan transportasi sebesar Rp32 juta per orang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017