Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara optimistis penyaluran kredit tumbuh sembilan hingga 12 persen pada semester kedua tahun 2017 karena didorong pembiayaan untuk proyek infrastruktur pemerintah.
"Biasanya penyaluran kredit semester dua tumbuh lebih cepat terutama bank BUMN itu karena anggaran baru cair semester kedua ini melalui infrastruktur yang baru dibangun semester dua ini," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah, di Denpasar, Sabtu.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan perwakilan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya di Bali untuk membahas upaya peningkatan realisasi penyaluran kredit semester kedua tahun ini.
Hizbullah yang baru dilantik sebagai pimpinan OJK di Bali dan Nusa Tenggara setelah sebelumnya menduduki posisi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Regional Jawa Tengah dan Yogyakarta itu, mengharapkan agar perbankan turut merespons potensi yang dapat dibiayai.
OJK Bali mencatat realisasi kredit di Pulau Dewata masih di bawah lima persen atau belum mencapai target sembilan hingga dua persen pada semester pertama tahun ini.
Total kredit yang disalurkan perbankan di Bali selama semester pertama 2017 mencapai Rp80,3 triliun, melonjak dari Desember 2016 mencapai Rp77,9 triliun.
Meski ada peningkatan, namun realisasi tersebut dinilai masih tumbuh melambat.
OJK mengingatkan lembaga keuangan tersebut untuk menekan kredit bermasalah, mengingat ada kenaikan pada semester pertama tahun ini.
Total kredit bermasalah (NPL) perbankan di Bali mencapai 3,45 persen, melonjak dibandingkan Desember 2016 mencapai 2,42 persen.
NPL di BPR tercatat melonjak paling tinggi di antara bank umum konvensional dan bank umum syariah pada Juni 2017 mencapai 7,27 persen, lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 mencapai 4,91 persen.
Meski NPL di BPR tertinggi, namun Hizbullah mengatakan angka tersebut masih dapat diberikan toleransi asalkan tidak melebihi 10 persen karena suku bunga relatif tinggi di bank perkreditan rakyat.
Walaupun masih dinilai dalam batas toleransi, Hizbullah meminta pelaku BPR di Bali menurunkan tingkat kredit bermasalah yang meningkat.
Khusus NPL untuk bank umum, lanjut dia, tidak diperkenankan mencapai lima atau lebih dari lima persen.
"Kalau sudah lima persen atau bahkan melebihi lima persen untuk bank umum itu sudah `lampu merah`," ujarnya pula. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Biasanya penyaluran kredit semester dua tumbuh lebih cepat terutama bank BUMN itu karena anggaran baru cair semester kedua ini melalui infrastruktur yang baru dibangun semester dua ini," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Hizbullah, di Denpasar, Sabtu.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan perwakilan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya di Bali untuk membahas upaya peningkatan realisasi penyaluran kredit semester kedua tahun ini.
Hizbullah yang baru dilantik sebagai pimpinan OJK di Bali dan Nusa Tenggara setelah sebelumnya menduduki posisi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan di Regional Jawa Tengah dan Yogyakarta itu, mengharapkan agar perbankan turut merespons potensi yang dapat dibiayai.
OJK Bali mencatat realisasi kredit di Pulau Dewata masih di bawah lima persen atau belum mencapai target sembilan hingga dua persen pada semester pertama tahun ini.
Total kredit yang disalurkan perbankan di Bali selama semester pertama 2017 mencapai Rp80,3 triliun, melonjak dari Desember 2016 mencapai Rp77,9 triliun.
Meski ada peningkatan, namun realisasi tersebut dinilai masih tumbuh melambat.
OJK mengingatkan lembaga keuangan tersebut untuk menekan kredit bermasalah, mengingat ada kenaikan pada semester pertama tahun ini.
Total kredit bermasalah (NPL) perbankan di Bali mencapai 3,45 persen, melonjak dibandingkan Desember 2016 mencapai 2,42 persen.
NPL di BPR tercatat melonjak paling tinggi di antara bank umum konvensional dan bank umum syariah pada Juni 2017 mencapai 7,27 persen, lebih tinggi dibandingkan Desember 2016 mencapai 4,91 persen.
Meski NPL di BPR tertinggi, namun Hizbullah mengatakan angka tersebut masih dapat diberikan toleransi asalkan tidak melebihi 10 persen karena suku bunga relatif tinggi di bank perkreditan rakyat.
Walaupun masih dinilai dalam batas toleransi, Hizbullah meminta pelaku BPR di Bali menurunkan tingkat kredit bermasalah yang meningkat.
Khusus NPL untuk bank umum, lanjut dia, tidak diperkenankan mencapai lima atau lebih dari lima persen.
"Kalau sudah lima persen atau bahkan melebihi lima persen untuk bank umum itu sudah `lampu merah`," ujarnya pula. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017