Nusa Dua (Antara Bali) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan hasil dari pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dituangkan dalam "Bali Declaration" (Deklarasi Bali).
"Izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua peserta Forum Parlemen Dunia ini yang telah memastikan keberhasilan agenda pertemuan kami selama dua hari terakhir ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi tulus kami kepada semua organisasi mitra, media dan OMS untuk terlibat aktif bersama kami di seluruh forum ini," katanya pada acara penutupan kegitan tersebut di Nusa Dua, Bali, Kamis malam.
Ia mengatakan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan 38 negara tersebut, dengan topik diskusi yang membahas tiga isu penting, yakni pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan aksi iklim, mengakhiri kekerasan dan mempertahankan perdamaian, serta mempromosikan pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan yang dibahas baik dalam sesi pleno maupun paralel.
"Dalam forum ini, yang dihadiri oleh perwakilan parlemen di seluruh dunia, beberapa organisasi internasional dan masyarakat sipil, akhirnya kami mencapai pemahaman bersama mengenai pentingnya aspek berikut, antara lain dituangkan dalam Deklarasi Bali," ujarnya.
Pertama, harus meningkatkan upaya bersama di semua tingkat dan dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari Agenda Pembangunan 2030;
Kedua, harus mempromosikan pelaksanaan Agenda Pembangunan 2030 dalam proses legislatif dan anggaran yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan inklusif serta memajukan prinsip-prinsip meninggalkan siapa pun di belakang.
Ketiga, harus meningkatkan peran anggota parlemen dalam memperkuat demokrasi sehubungan dengan hak asasi manusia terlepas dari ras, etnisitas dan agama, pemerintahan yang baik dan peraturan hukum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di tingkat nasional, regional dan internasional untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan.
"Semua komitmen ini telah digabungkan dan menjadi bagian integral dari Deklarasi Bali yang telah kami adopsi dalam sesi pleno ini sebelumnya," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya mengetahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Namun, peran parlemen juga tidak boleh dirusak karena sama-sama penting dalam usaha mencapai SDGs. Oleh karena itu, sebagai anggota parlemen harus menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa target dan prioritas pembangunan nasional sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.
"Kami berharap bahwa hasil dari forum penting ini, Deklarasi Bali selanjutnya akan mendorong kita untuk melakukan politik dan mengikuti pertemuan ini dengan tindakan nyata di negara kita masing-masing," katanya.
Oleh karena itu, Fadli Zon mendorong semua delegasi untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk mempercepat realisasi komitmen, dan melakukan segala upaya untuk membawa perubahan positif yang dibutuhkan oleh dunia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua peserta Forum Parlemen Dunia ini yang telah memastikan keberhasilan agenda pertemuan kami selama dua hari terakhir ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi tulus kami kepada semua organisasi mitra, media dan OMS untuk terlibat aktif bersama kami di seluruh forum ini," katanya pada acara penutupan kegitan tersebut di Nusa Dua, Bali, Kamis malam.
Ia mengatakan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan 38 negara tersebut, dengan topik diskusi yang membahas tiga isu penting, yakni pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan aksi iklim, mengakhiri kekerasan dan mempertahankan perdamaian, serta mempromosikan pembangunan yang Inklusif dan berkeadilan yang dibahas baik dalam sesi pleno maupun paralel.
"Dalam forum ini, yang dihadiri oleh perwakilan parlemen di seluruh dunia, beberapa organisasi internasional dan masyarakat sipil, akhirnya kami mencapai pemahaman bersama mengenai pentingnya aspek berikut, antara lain dituangkan dalam Deklarasi Bali," ujarnya.
Pertama, harus meningkatkan upaya bersama di semua tingkat dan dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari Agenda Pembangunan 2030;
Kedua, harus mempromosikan pelaksanaan Agenda Pembangunan 2030 dalam proses legislatif dan anggaran yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan inklusif serta memajukan prinsip-prinsip meninggalkan siapa pun di belakang.
Ketiga, harus meningkatkan peran anggota parlemen dalam memperkuat demokrasi sehubungan dengan hak asasi manusia terlepas dari ras, etnisitas dan agama, pemerintahan yang baik dan peraturan hukum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di tingkat nasional, regional dan internasional untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan.
"Semua komitmen ini telah digabungkan dan menjadi bagian integral dari Deklarasi Bali yang telah kami adopsi dalam sesi pleno ini sebelumnya," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya mengetahui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Namun, peran parlemen juga tidak boleh dirusak karena sama-sama penting dalam usaha mencapai SDGs. Oleh karena itu, sebagai anggota parlemen harus menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa target dan prioritas pembangunan nasional sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.
"Kami berharap bahwa hasil dari forum penting ini, Deklarasi Bali selanjutnya akan mendorong kita untuk melakukan politik dan mengikuti pertemuan ini dengan tindakan nyata di negara kita masing-masing," katanya.
Oleh karena itu, Fadli Zon mendorong semua delegasi untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk mempercepat realisasi komitmen, dan melakukan segala upaya untuk membawa perubahan positif yang dibutuhkan oleh dunia. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017