Nusa Dua (Antara Bali) - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) fokus untuk memperluas kerja sama dengan penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) meliputi bank umum, bank daerah hingga perusahaan "multifinance" di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan pinjaman.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo pada Konferensi "Asia Fixed Income Summit" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, mengatakan untuk pembiayaan KPR hingga saat ini pihaknya bekerja sama dengan satu bank umum, bank syariah (6), bank pembangunan daerah atau BPD (6) dan "multifinance" (3).
Untuk penerbitan sekuritisasi, SMF selaku BUMN satu-satunya di Indonesia yang bertugas mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan itu telah menjalin kerja sama dengan dua bank umum di Indonesia.
Terkait penyaluran KPR di daerah, pihaknya melakukan berbagai upaya mendukung peningkatan kapasitas penyaluran KPR melalui pelatihan yang dilakukan secara ekslusif dan kolektif di seluruh BPD di Indonesia.
Selain itu, penyusunan prosedur operasional KPR BPD dengan SMF dan prosedur untuk kredit modal kerja dengan konstruksi perumahan yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Bank Daerah.
Ananta menambahkan per Juni 2017, pihaknya telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun dari target Rp5,7 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp1 triliun dari target Rp2 triliun.
Untuk surat utang, pihaknya sudah menerbitkan dengan total mencapai Rp3,1 triliun dari target Rp3,5 triliun.
Secara kumulatif sejak SMF berdiri tahun 2005 hingga Juni 2017, pihaknya telah menyalurkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR mencapai Rp32,6 triliun.
Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,1 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,5 triliun dengan jumlah debitur yang telah dibiayai sebanyak 672 ribu di seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2018, Ananta menambahkan pihaknya tengah menggodok target sekuritisasi, penyaluran pinjaman, pengeluaran surat utang dan rencana untuk mengurangi beban subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk rumah murah.
"Fungsi instrumen fiskal SMK akan kami tingkatkan khususnya untuk mengurangi beban subsidi FLPP, " katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo pada Konferensi "Asia Fixed Income Summit" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, mengatakan untuk pembiayaan KPR hingga saat ini pihaknya bekerja sama dengan satu bank umum, bank syariah (6), bank pembangunan daerah atau BPD (6) dan "multifinance" (3).
Untuk penerbitan sekuritisasi, SMF selaku BUMN satu-satunya di Indonesia yang bertugas mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan itu telah menjalin kerja sama dengan dua bank umum di Indonesia.
Terkait penyaluran KPR di daerah, pihaknya melakukan berbagai upaya mendukung peningkatan kapasitas penyaluran KPR melalui pelatihan yang dilakukan secara ekslusif dan kolektif di seluruh BPD di Indonesia.
Selain itu, penyusunan prosedur operasional KPR BPD dengan SMF dan prosedur untuk kredit modal kerja dengan konstruksi perumahan yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Bank Daerah.
Ananta menambahkan per Juni 2017, pihaknya telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp4,5 triliun dari target Rp5,7 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp1 triliun dari target Rp2 triliun.
Untuk surat utang, pihaknya sudah menerbitkan dengan total mencapai Rp3,1 triliun dari target Rp3,5 triliun.
Secara kumulatif sejak SMF berdiri tahun 2005 hingga Juni 2017, pihaknya telah menyalurkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR mencapai Rp32,6 triliun.
Jumlah itu terdiri dari sekuritisasi sebesar Rp8,1 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp24,5 triliun dengan jumlah debitur yang telah dibiayai sebanyak 672 ribu di seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2018, Ananta menambahkan pihaknya tengah menggodok target sekuritisasi, penyaluran pinjaman, pengeluaran surat utang dan rencana untuk mengurangi beban subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk rumah murah.
"Fungsi instrumen fiskal SMK akan kami tingkatkan khususnya untuk mengurangi beban subsidi FLPP, " katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017