Kuta (Antara Bali) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Ketut Rudia melantik 27 anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Bali yang akan bertugas pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
"Tantangan Panwas itu sangat berat dan mempunyai `mahkota` yang harus dijaga. Jangan sampai `mahkota` itu digadaikan. Andalah yang nanti turut menentukan lolos tidaknya bakal calon kepala daerah," kata Rudia saat menyampaikan sambutan pada pelantikan tersebut, di Kuta, Kabupaten Badung, Senin.
Dia menambahkan, mahkota yang dimiliki panwas kabupaten/kota yakni kewenangan untuk menangani sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi salah satunya sebagai akibat keputusan KPU kabupaten/kota dalam tahapan pencalonan.
"Oleh karena itu, mohon dukungan dari semua `stakeholder` (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama menjaga jajaran panwas di semua kabupaten/kota agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
Menurut Rudia, pelantikan panwas kali ini juga sangat istimewa karena mereka akan bertugas untuk dua perhelatan politik yakni untuk Pilkada 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.
"Jadi, tanggung jawabnya besar. Apalagi untuk Panwas Kabupaten Klungkung dan Gianyar, beban tugasnya juga bertambah karena di dua daerah ini juga dilaksanakan pemilihan bupati," ujar mantan Ketua Panwas Pilkada Buleleng itu.
Meskipun panwas memikul tanggung jawab ganda, Rudia mengingatkan gaji yang diterima tetap satu. Jangan sampai jajaran panwas sampai bermain-main dengan pihak sekretariat untuk mengambil uang yang bukan menjadi haknya.
"Jangan sampai seperti kasus-kasus di daerah lain, yang berujung pada persoalan hukum gara-gara ada intervensi dari jajaran panwas untuk mendapatkan gaji lebih," kata Rudia.
Di sisi lain, lanjut dia, para panwas setelah dilantik sekarang ini tidak perlu bingung-bingung mencari kantor. "Kami sudah siapkan Saudara istana yang bagus, walaupun ada beberapa yang ngontrak karena tidak mampu difasilitasi oleh pemerintah setempat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali I Gede Putu Jaya Suartama mewakili Gubernur Bali mengharapkan panwas yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan profesional, menjaga independensi dan akuntabilitas.
"Panwas merupakan salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu yang turut menentukan keberhasilan setiap tahapannya," ucapnya.
Jaya Suartama juga mengharapkan agar jajaran panwas dapat menjalin koordinasi yang baik dengan jajaran KPU maupun aparat keamanan dan pihak-pihak terkait.
Dalam pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan kepala sekretariat untuk panwas di sembilan kabupaten/kota di Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Tantangan Panwas itu sangat berat dan mempunyai `mahkota` yang harus dijaga. Jangan sampai `mahkota` itu digadaikan. Andalah yang nanti turut menentukan lolos tidaknya bakal calon kepala daerah," kata Rudia saat menyampaikan sambutan pada pelantikan tersebut, di Kuta, Kabupaten Badung, Senin.
Dia menambahkan, mahkota yang dimiliki panwas kabupaten/kota yakni kewenangan untuk menangani sengketa proses. Sengketa proses bisa terjadi salah satunya sebagai akibat keputusan KPU kabupaten/kota dalam tahapan pencalonan.
"Oleh karena itu, mohon dukungan dari semua `stakeholder` (pemangku kepentingan) untuk bersama-sama menjaga jajaran panwas di semua kabupaten/kota agar bisa bekerja dengan sebaik-baiknya," ucapnya.
Menurut Rudia, pelantikan panwas kali ini juga sangat istimewa karena mereka akan bertugas untuk dua perhelatan politik yakni untuk Pilkada 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.
"Jadi, tanggung jawabnya besar. Apalagi untuk Panwas Kabupaten Klungkung dan Gianyar, beban tugasnya juga bertambah karena di dua daerah ini juga dilaksanakan pemilihan bupati," ujar mantan Ketua Panwas Pilkada Buleleng itu.
Meskipun panwas memikul tanggung jawab ganda, Rudia mengingatkan gaji yang diterima tetap satu. Jangan sampai jajaran panwas sampai bermain-main dengan pihak sekretariat untuk mengambil uang yang bukan menjadi haknya.
"Jangan sampai seperti kasus-kasus di daerah lain, yang berujung pada persoalan hukum gara-gara ada intervensi dari jajaran panwas untuk mendapatkan gaji lebih," kata Rudia.
Di sisi lain, lanjut dia, para panwas setelah dilantik sekarang ini tidak perlu bingung-bingung mencari kantor. "Kami sudah siapkan Saudara istana yang bagus, walaupun ada beberapa yang ngontrak karena tidak mampu difasilitasi oleh pemerintah setempat," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali I Gede Putu Jaya Suartama mewakili Gubernur Bali mengharapkan panwas yang baru dilantik agar dapat bekerja dengan profesional, menjaga independensi dan akuntabilitas.
"Panwas merupakan salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu yang turut menentukan keberhasilan setiap tahapannya," ucapnya.
Jaya Suartama juga mengharapkan agar jajaran panwas dapat menjalin koordinasi yang baik dengan jajaran KPU maupun aparat keamanan dan pihak-pihak terkait.
Dalam pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan kepala sekretariat untuk panwas di sembilan kabupaten/kota di Bali. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017