Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak
untuk menggencarkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan di Tanah Air
karena yang selama ini belum optimal.
"Banyak usaha-usaha dilakukan, namun belum cukup walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan turun, kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan," kata Wapres saat membuka Indonesia Development Forum 2017 di Jakarta, Rabu.
Wapres mengatakan, selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen. Karena itu maka upaya-upaya terus harus digencarkan.
Dia mencontohkan, langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat serta dengan memberikan upah minimum.
"Tentu berbeda jaman sesuai ekonomi, ideologi ekonomi, tahun 70-80 an kita menganut ekonomi terbuka, sekarang pemerintah kita menganut teori negara harus punya campur tangan lebih banyak lagi. Karena itu maka program pemberdayaan harus sejalan sesuai secara umum," katanya.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, rasio gini memang mengalami sedikit perbaikan tapi dari segi konsumsi bukan dari segi pendapatan.
"Apabila dari segi pendapatan bisa saja berbeda dari segi konsumsi. Karena itu maka perlu usaha keras bagi kita semua untuk tingkatkan produktifitas barulah lebih baik gini rosio pendapatan," ujar dia.
Hal penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan menurut Wapres adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya.
Selama ini pemerintah telah banyak diberi berbagai macam subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk dan subsidi yang lainnya.
"Kita pernah capai subsidi hampir Rp400 triliun, 20 persen dari APBN kita tahun 2014. Sekarang ini subsidi turun karena harga minyak turun. Tapi tetap diberi subsidi besar untuk bahan bakar, raskin bagi warga kurang mampu. Kita juga berikan juga program PKH dan subsidi lain, tapi ini belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan," jelas Wapres.
Namun menurut Wapres, jika pemerintah memberikan subsidi besar akan mengurangi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain.
"Maka subsidi KUR, program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun banyak kritikan meski bagaimana kita memberi dana besar ke desa dan bocor di kalangan menengah. Begitu juga program kesehatan, kemungkinan anak-anak kita kerdil, stunting juga tentu pendidikan lebih baik agar terjadi suatu pemerataan baik," katanya.
Diharapkan lewat Indonesia Development Forum 2017, dapat diserap dengan baik oleh kepala daerah dan dilaksanakan dengan baik. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Banyak usaha-usaha dilakukan, namun belum cukup walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan turun, kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan," kata Wapres saat membuka Indonesia Development Forum 2017 di Jakarta, Rabu.
Wapres mengatakan, selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen. Karena itu maka upaya-upaya terus harus digencarkan.
Dia mencontohkan, langkah-langkah yang telah diambil antara lain dengan memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat serta dengan memberikan upah minimum.
"Tentu berbeda jaman sesuai ekonomi, ideologi ekonomi, tahun 70-80 an kita menganut ekonomi terbuka, sekarang pemerintah kita menganut teori negara harus punya campur tangan lebih banyak lagi. Karena itu maka program pemberdayaan harus sejalan sesuai secara umum," katanya.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, rasio gini memang mengalami sedikit perbaikan tapi dari segi konsumsi bukan dari segi pendapatan.
"Apabila dari segi pendapatan bisa saja berbeda dari segi konsumsi. Karena itu maka perlu usaha keras bagi kita semua untuk tingkatkan produktifitas barulah lebih baik gini rosio pendapatan," ujar dia.
Hal penting yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan menurut Wapres adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya.
Selama ini pemerintah telah banyak diberi berbagai macam subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk dan subsidi yang lainnya.
"Kita pernah capai subsidi hampir Rp400 triliun, 20 persen dari APBN kita tahun 2014. Sekarang ini subsidi turun karena harga minyak turun. Tapi tetap diberi subsidi besar untuk bahan bakar, raskin bagi warga kurang mampu. Kita juga berikan juga program PKH dan subsidi lain, tapi ini belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan," jelas Wapres.
Namun menurut Wapres, jika pemerintah memberikan subsidi besar akan mengurangi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain.
"Maka subsidi KUR, program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun banyak kritikan meski bagaimana kita memberi dana besar ke desa dan bocor di kalangan menengah. Begitu juga program kesehatan, kemungkinan anak-anak kita kerdil, stunting juga tentu pendidikan lebih baik agar terjadi suatu pemerataan baik," katanya.
Diharapkan lewat Indonesia Development Forum 2017, dapat diserap dengan baik oleh kepala daerah dan dilaksanakan dengan baik. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017