Wapres: daerah harus belajar tekan koefisien gini

Jakarta (Antaranews Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan daerah-daerah di Indonesia harus saling belajar menggali potensi yang ada untuk menekan angka koefisien gini di Indonesia.

"Konsep awal otonomi itu ialah bagaimana daerah bersaing dengan efisien, bersaing sehingga daerah-daerah itu menjadi menarik untuk investasi maupun kemajuan ekonomi. Bagaimana daerah lain belajar untuk itu, memang itu suatu cara kita memajukan pembangunan dari bangsa yang luas ini," kata Jusuf Kalla saat membuka Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta, Selasa.

Setiap daerah memiliki kekhususan potensi ekonomi berbeda-beda, sehingga hal itu diharapkan dapat menjadi penguat ekonomi nasional dengan saling menguatkan potensi masing-masing daerah.

"Di Sumatera tentu banyak perkebunan dan juga hasil mineral yang cukup, di Kalimantan juga tentu tambang dan perkebunan hampir sama. Di Jawa ada industri dan kemampuan penduduk yang besar. Bagaimana kekayaan-kekayaan itu menjadi kekuatan dari bangsa ini," jelasnya.

Wapres menegaskan ketimpangan antardaerah di Indonesia berkaitan dengan angka kemiskinan dan juga angka koefisien gini atau "gini ratio" keadilan bagi masyarakat di daerah.

"Memang ketimpangan itu mempunyai sebab yang panjang, dimulai dari awal kehidupan, dengan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, infrastruktur dan sebagainya. Tanpa pemerataan tersebut, maka tentu ketimpangan antardaerah akan terjadi," kata Wapres.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakanIndonesia Development Forum 2018, forum bertaraf internasional, tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Menurut saya ini momentum bagus. Sudah ada pilkada dan kemudian setiap pemenang pilkada apakah itu gubernur, bupati, atau wali kota terpilih harus menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah dari daerahnya untuk lima tahun ke depan dan tentunya kita harapkan mereka buat RPJMD terbaik," kata Bambang.

Untuk membuat RPJMD terbaik, pemerintah daerah memerlukan referensi dalam menyusun program guna mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di daerah. (WDY)