Yogyakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati
meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menindak tegas sekolah-sekolah
yang menolak melaksanakan program pemerintah seperti upacara bendera
dan imunisasi.
"Harus ada sanksi tegas dari pemerintah dan tentu bisa dilakukan evaluasi terhadap pengelola pendidikan atau yayasannya," kata Esti seusai pembukaan "Asian Youth Day" ke-7 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu malam.
Menurut dia, penolakan terhadap program imunisasi "measles rubella" (MR) seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah sekolah di Yogyakarta seharusnya tidak terulang kembali karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa imunisasi halal.
"Saya kira tidak perlu ada penolakan lagi. Karena ini demi masa depan anak bangsa ya kita harus tegas. Saya kira yang seperti itu hanya di sekolah swasta, kalau yang negeri saya belum mendapat laporan," kata dia.
Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga harus segera bertindak tegas terhadap sekolah yang masih menolak upacara bendera.
Menurut politikus PDIP itu, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan menetapkannya secara tegas supaya tidak ada lagi sekolah yang melakukan atau mengulangi hal serupa.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Harus ada sanksi tegas dari pemerintah dan tentu bisa dilakukan evaluasi terhadap pengelola pendidikan atau yayasannya," kata Esti seusai pembukaan "Asian Youth Day" ke-7 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu malam.
Menurut dia, penolakan terhadap program imunisasi "measles rubella" (MR) seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah sekolah di Yogyakarta seharusnya tidak terulang kembali karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa imunisasi halal.
"Saya kira tidak perlu ada penolakan lagi. Karena ini demi masa depan anak bangsa ya kita harus tegas. Saya kira yang seperti itu hanya di sekolah swasta, kalau yang negeri saya belum mendapat laporan," kata dia.
Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga harus segera bertindak tegas terhadap sekolah yang masih menolak upacara bendera.
Menurut politikus PDIP itu, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan menetapkannya secara tegas supaya tidak ada lagi sekolah yang melakukan atau mengulangi hal serupa.(WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017