Denpasar (Antara Bali) - PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengharapkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat mendongkrak jumlah simpanan pemerintah daerah selaku pemegang saham di bank tersebut.
Direktur Operasional BPD Bali I Gusti Ngurah Agustana Mendala di Denpasar, Rabu menjelaskan sebagian besar simpanan pemda diarahkan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
"Setiap tahun APBD meningkat, namun tidak otomatis pegendapan dana pemda meningkat, tergantung penggunaan anggaran dan penerimaan," ucap Agustana.
Dia mengungkapkan jumlah saldo pemda itu bisa menurun yang biasanya dialokasikan untuk pembayaran proyek yang selesai dikerjakan.
Dalam laman BPD Bali disebutkan per 31 Desember 2016 jumlah modal dari 10 pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Bali mencapai Rp1,73 triliun.
Dari jumlah itu, Kabupaten Badung menguasai porsi sebagai pemegang saham terbanyak mencapai Rp800,6 miliar atau 46,16 persen.
Saham Pemerintah Provinsi Bali menduduki posisi kedua mencapai Rp614,9 miliar (35,45 persen) dan posisi ketiga dihuni Pemerintah Kota Denpasar mencapai Rp139,4 miliar atau 8,04 persen.
Sementara itu data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicatatkan dalam kajian ekonomi dan keuangan regional Bali oleh Bank Indonesia Provinsi Bali pada Mei 2017 menyebutkan pagu anggaran pendapatan Pemprov Bali tahun 2017 dalam APBD sebesar Rp6,22 triliun atau naik 19,25 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun 2016.
Dari jumlah itu PAD mencapai Rp3,2 triliun atau tumbuh 2,48 persen jika dibandingkan APBD Perubahan tahun 2016.
Sedangkan realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota di Bali tahun 2017 menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu anggaran pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2016.
Pagu anggaran pendapatan untuk sembilan kabupaten dan kota di Bali tahun ini tercatat Rp17,02 triliun lebih tinggi dari pagu anggaran pendapatan 2016 mencapai Rp 16,40 triliun.
Jika ditinjau dari sisi jenisnya, peningkatan pagu tertinggi adalah untuk komponen PAD yang tumbuh 15,93 persen, pagu pendapatan transfer meningkat 0,83 persen dan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan 13,64 persen.
Jika dilihat dari daerahnya, peningkatan pagu anggaran tertinggi pada 2017 yakni Kabupaten Badung meningkat 18,05 persen dengan nilai nominal Rp4,66 triliun.
Sementara itu daerah yang mengalami penurunan pagu anggaran tertinggi, tercatat di Kabupaten Bangli, yang mengalami penurunan 13,07 persen dengan nilai nominal Rp995 miliar.
Untuk daerah dengan pagu nominal anggaran tertinggi dalam APBD 2017, tercatat adalah Kabupaten Badung Rp4,66 triliun atau 27,39 persen dari total pagu pendapatan APBD 2017 dari seluruh kabupaten/kota di Bali.
Sementara itu, daerah dengan pagu nominal anggaran terendah dalam APBD 2017 adalah Kabupaten Bangli, dengan nominal tercatat Rp995 miliar atau 5,85 persen dari total pagu pendapatan APBD seluruh kabupaten dan kota tahun 2017. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Direktur Operasional BPD Bali I Gusti Ngurah Agustana Mendala di Denpasar, Rabu menjelaskan sebagian besar simpanan pemda diarahkan dalam bentuk giro, deposito dan tabungan.
"Setiap tahun APBD meningkat, namun tidak otomatis pegendapan dana pemda meningkat, tergantung penggunaan anggaran dan penerimaan," ucap Agustana.
Dia mengungkapkan jumlah saldo pemda itu bisa menurun yang biasanya dialokasikan untuk pembayaran proyek yang selesai dikerjakan.
Dalam laman BPD Bali disebutkan per 31 Desember 2016 jumlah modal dari 10 pemegang saham, yakni Pemerintah Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Bali mencapai Rp1,73 triliun.
Dari jumlah itu, Kabupaten Badung menguasai porsi sebagai pemegang saham terbanyak mencapai Rp800,6 miliar atau 46,16 persen.
Saham Pemerintah Provinsi Bali menduduki posisi kedua mencapai Rp614,9 miliar (35,45 persen) dan posisi ketiga dihuni Pemerintah Kota Denpasar mencapai Rp139,4 miliar atau 8,04 persen.
Sementara itu data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dicatatkan dalam kajian ekonomi dan keuangan regional Bali oleh Bank Indonesia Provinsi Bali pada Mei 2017 menyebutkan pagu anggaran pendapatan Pemprov Bali tahun 2017 dalam APBD sebesar Rp6,22 triliun atau naik 19,25 persen dibandingkan APBD Perubahan tahun 2016.
Dari jumlah itu PAD mencapai Rp3,2 triliun atau tumbuh 2,48 persen jika dibandingkan APBD Perubahan tahun 2016.
Sedangkan realisasi pendapatan APBD kabupaten/kota di Bali tahun 2017 menunjukkan peningkatan dibandingkan pagu anggaran pendapatan dalam APBD Perubahan tahun 2016.
Pagu anggaran pendapatan untuk sembilan kabupaten dan kota di Bali tahun ini tercatat Rp17,02 triliun lebih tinggi dari pagu anggaran pendapatan 2016 mencapai Rp 16,40 triliun.
Jika ditinjau dari sisi jenisnya, peningkatan pagu tertinggi adalah untuk komponen PAD yang tumbuh 15,93 persen, pagu pendapatan transfer meningkat 0,83 persen dan lain-lain pendapatan yang sah justru mengalami penurunan 13,64 persen.
Jika dilihat dari daerahnya, peningkatan pagu anggaran tertinggi pada 2017 yakni Kabupaten Badung meningkat 18,05 persen dengan nilai nominal Rp4,66 triliun.
Sementara itu daerah yang mengalami penurunan pagu anggaran tertinggi, tercatat di Kabupaten Bangli, yang mengalami penurunan 13,07 persen dengan nilai nominal Rp995 miliar.
Untuk daerah dengan pagu nominal anggaran tertinggi dalam APBD 2017, tercatat adalah Kabupaten Badung Rp4,66 triliun atau 27,39 persen dari total pagu pendapatan APBD 2017 dari seluruh kabupaten/kota di Bali.
Sementara itu, daerah dengan pagu nominal anggaran terendah dalam APBD 2017 adalah Kabupaten Bangli, dengan nominal tercatat Rp995 miliar atau 5,85 persen dari total pagu pendapatan APBD seluruh kabupaten dan kota tahun 2017. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017