Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pemerintah provinsi setempat berkomitmen tetap mengutamakan pemberian layanan kesehatan untuk masyarakat, meskipun ada pengurangan alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan di RS Bali Mandara.
"Sudah diteliti oleh para ahli, berkurang sekitar Rp40 miliar, dari yang dianggarkan semula karena duit kita nggak nyampe," kata Pastika, di Denpasar, Rabu.
Meskipun ada pengurangan Rp40 miliar, pihaknya menjamin RS Bali Mandara sebagai RS unggulan Pemprov Bali tetap bisa beroperasi dan direncanakan bisa "soft opening" pada 14 Agustus 2017 bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Bali.
"Tetap bisa operasional, misalnya dari enam ruang operasi, dibuat empat dulu `kan bisa. Misalnya yang ruangan super VVIP nggak usah dulu, yang penting untuk rakyat yang menggunakan BPJS bisa ditampung," ujarnya.
Pastika menambahkan, rasionalisasi anggaran alat kesehatan hingga Rp40 miliar itu karena ada persoalan dari sisi pendapatan daerah untuk tahun ini.
"Bapenda (Badan Pendapatan Daerah-red) sudah hitung-hitungan, pendapatan yang ditargetkan mungkin sulit untuk mencapai. Jual beli mobil turun jauh sekali. Biasanya kita dapat dari BBNKB 1, tetapi sekarang jauh sekali turun. Ini kan sekarang sudah setengah tahun," ucapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, APBD Bali juga terganjal karena belum turunnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sekitar Rp253 miliar lebih, sebagai konsekuensi peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi.
"Belum ada kepastian Rp253 miliar DAU. Saya dengar di pusat agak kesulitan juga. Saya khawatir, mungkin sampai akhir tahun nggak dibayarkan," ujarnya.
Padahal DAU tersebut sebenarnya adalah untuk menggaji para guru SMA/SMK. "Kacau kita, sedangkan guru-guru harus dibayarkan," kata mantan Kapolda Bali itu.
Sebelumya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan memang ada rasionalisasi pengadaan alat kesehatan di RS Bali Mandara mencapai Rp40 miliar, dari semula Rp117 miliar, menjadi Rp77 miliar.
Pihaknya menyisir kebutuhan-kebutuhan kelengkapan alat kesehatan. Seperti enam kamar operasi yang dimiliki, kelengkapan alat hanya bisa dipenuhi tiga kamar. "Berikutnya akan ditambahkan, yang penting jalan dulu, secara bertahap akan dilengkapi," ujarnya.
Alat-alat yang tidak bisa diadakan tahun ini digeser di tahun berikutnya, seperti kelengkapan di ruang VIP ditunda. "Yang penting kelas 3, 2, 1 dulu, UGD wajib, ICU wajib, HCU wajib," kata Suarjaya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sudah diteliti oleh para ahli, berkurang sekitar Rp40 miliar, dari yang dianggarkan semula karena duit kita nggak nyampe," kata Pastika, di Denpasar, Rabu.
Meskipun ada pengurangan Rp40 miliar, pihaknya menjamin RS Bali Mandara sebagai RS unggulan Pemprov Bali tetap bisa beroperasi dan direncanakan bisa "soft opening" pada 14 Agustus 2017 bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Bali.
"Tetap bisa operasional, misalnya dari enam ruang operasi, dibuat empat dulu `kan bisa. Misalnya yang ruangan super VVIP nggak usah dulu, yang penting untuk rakyat yang menggunakan BPJS bisa ditampung," ujarnya.
Pastika menambahkan, rasionalisasi anggaran alat kesehatan hingga Rp40 miliar itu karena ada persoalan dari sisi pendapatan daerah untuk tahun ini.
"Bapenda (Badan Pendapatan Daerah-red) sudah hitung-hitungan, pendapatan yang ditargetkan mungkin sulit untuk mencapai. Jual beli mobil turun jauh sekali. Biasanya kita dapat dari BBNKB 1, tetapi sekarang jauh sekali turun. Ini kan sekarang sudah setengah tahun," ucapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, APBD Bali juga terganjal karena belum turunnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sekitar Rp253 miliar lebih, sebagai konsekuensi peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi.
"Belum ada kepastian Rp253 miliar DAU. Saya dengar di pusat agak kesulitan juga. Saya khawatir, mungkin sampai akhir tahun nggak dibayarkan," ujarnya.
Padahal DAU tersebut sebenarnya adalah untuk menggaji para guru SMA/SMK. "Kacau kita, sedangkan guru-guru harus dibayarkan," kata mantan Kapolda Bali itu.
Sebelumya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan memang ada rasionalisasi pengadaan alat kesehatan di RS Bali Mandara mencapai Rp40 miliar, dari semula Rp117 miliar, menjadi Rp77 miliar.
Pihaknya menyisir kebutuhan-kebutuhan kelengkapan alat kesehatan. Seperti enam kamar operasi yang dimiliki, kelengkapan alat hanya bisa dipenuhi tiga kamar. "Berikutnya akan ditambahkan, yang penting jalan dulu, secara bertahap akan dilengkapi," ujarnya.
Alat-alat yang tidak bisa diadakan tahun ini digeser di tahun berikutnya, seperti kelengkapan di ruang VIP ditunda. "Yang penting kelas 3, 2, 1 dulu, UGD wajib, ICU wajib, HCU wajib," kata Suarjaya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017