Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali memberikan kepastian alokasi anggaran pengawasan Pilkada 2018 sesuai yang diajukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat lebih dari Rp62,8 miliar dengan menyetujui sepenuhnya usulan tersebut.
"Sekda Bali Cokorda Ngurah Pemayun dalam pertemuan dengan kami, intinya memenuhi kebutuhan Bawaslu dengan skema satu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dua tahun anggaran," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia ditemui usai mengadakan pertemuan dengan Sekda Bali, di Denpasar, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, Sekda Bali langsung meminta Bawaslu Bali memaparkan garis besar kebutuhan anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018.
Rudia mengemukakan, total kebutuhannya lebih dari Rp62,8 miliar. Jika dianggarkan dua tahun anggaran, kebutuhan 2017 lebih dari Rp27,3 miliar dan sisanya pada 2018 lebih dari Rp35,5 miliar.
"Sekda dalam kesempatan tersebut mengatakan tidak terbersit sedikitpun untuk mengabaikan Bawaslu Bali, lebih-lebih berkeinginan menunda Pilkada. Bawaslu beberapa waktu lalu belum bisa diterima karena banyaknya agenda Sekda serta melihat masih ada waktu," ujarnya.
Dengan adanya kepastian anggaran itu, Rudia mengaku lega dan mengapresiasi sikap Pemprov Bali. "Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua saya merasa plong dan mengapresiasi Pemprov Bali. Sekarang kami dan Pemprov sedang membahas NPHD (naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," ucapnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung dengan cair dan tidak ada ketegangan itu, Rudia juga didampingi dua anggotanya yakni I Wayan Widyardana Putra dan I Ketut Sunadra, serta hadir pula Kasek Bawaslu Bali IB Putu Adinatha serta para kasubag.
Sementara Sekda Bali didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Bali I Gede Putu Jaya Suartama.
Di sisi lain, apresiasi juga datang dari Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Perwakilan Bali Subro Mulissyi.
"Ya, kita apresiasi Pemprov Bali yang sudah segera memberikan kepastian kepada Bawaslu Bali. Setidaknya ini akan dilihat oleh masyarakat Bali, bahwa Pemprov Bali serius memfasilitasi penyelenggaraan Pilgub," ujarnya.
Dia juga mengingatkan Bawaslu Bali untuk serius mempersiapkan pengawasan pilkada serentak 2018. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Sekda Bali Cokorda Ngurah Pemayun dalam pertemuan dengan kami, intinya memenuhi kebutuhan Bawaslu dengan skema satu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk dua tahun anggaran," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia ditemui usai mengadakan pertemuan dengan Sekda Bali, di Denpasar, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, Sekda Bali langsung meminta Bawaslu Bali memaparkan garis besar kebutuhan anggaran pengawasan Pilgub Bali 2018.
Rudia mengemukakan, total kebutuhannya lebih dari Rp62,8 miliar. Jika dianggarkan dua tahun anggaran, kebutuhan 2017 lebih dari Rp27,3 miliar dan sisanya pada 2018 lebih dari Rp35,5 miliar.
"Sekda dalam kesempatan tersebut mengatakan tidak terbersit sedikitpun untuk mengabaikan Bawaslu Bali, lebih-lebih berkeinginan menunda Pilkada. Bawaslu beberapa waktu lalu belum bisa diterima karena banyaknya agenda Sekda serta melihat masih ada waktu," ujarnya.
Dengan adanya kepastian anggaran itu, Rudia mengaku lega dan mengapresiasi sikap Pemprov Bali. "Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua saya merasa plong dan mengapresiasi Pemprov Bali. Sekarang kami dan Pemprov sedang membahas NPHD (naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," ucapnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung dengan cair dan tidak ada ketegangan itu, Rudia juga didampingi dua anggotanya yakni I Wayan Widyardana Putra dan I Ketut Sunadra, serta hadir pula Kasek Bawaslu Bali IB Putu Adinatha serta para kasubag.
Sementara Sekda Bali didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Bali I Gede Putu Jaya Suartama.
Di sisi lain, apresiasi juga datang dari Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Perwakilan Bali Subro Mulissyi.
"Ya, kita apresiasi Pemprov Bali yang sudah segera memberikan kepastian kepada Bawaslu Bali. Setidaknya ini akan dilihat oleh masyarakat Bali, bahwa Pemprov Bali serius memfasilitasi penyelenggaraan Pilgub," ujarnya.
Dia juga mengingatkan Bawaslu Bali untuk serius mempersiapkan pengawasan pilkada serentak 2018. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017