Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta menyarankan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk lebih simpel dalam menentukan kriteria penerimaan siswa baru SMA dan SMK negeri, terutama kuota lokal.
"Saya sarankan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam penerimaan siswa baru SMA dan SMK negeri tahun ajaran 2017-2018, khusus untuk kuota penerimaan lokal, agar lebih disimpelkan dalam penentuan kriteria," katanya saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat.
Pihak anggota Komisi IV DPRD Bali juga sudah menyarankan agar lebih simpel dalam penentuan kriteria khusus kuota lokal yang mencapai 20 persen dari jumlah siswa yang akan diterima pada masing-masing sekolah tersebut. Pelibatannya cukup sampai kepada desa dan lurah.
"Dalam peraturan yang kami terima dari Disdikpora Bali saat bertatap muka pada Kamis (8/6) bahwa kriteria penentuan kuota melibatkan dari sekolah, komite, kepala desa/lurah, bendesa adat (ketua adat) hingga kepala dusun (kepala lingkungan)," katanya.
Menurut politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar itu, dengan pelibatan dari pemangku kepentingan yang cukup banyak akan memerlukan proses yang lama, karena itu perlu juga dipertimbangkan kesiapan untuk merapatkan perangkat desa yang cukup banyak itu, apalagi sampai melibatkan bendesa adat dan kelian dusun/banjar.
"Ini tentu memerlukan waktu dan tempat yang cukup luas. Kami sarankan jika masih memungkinkan untuk direvisi ketentuan tersebut. Sebaiknya pelibatan dalam penentuan kriteria penerimaan siswa SMA/SMK baru itu diperbaiki dengan cukup sampai di tingkat kepala desa atau lurah," ujarnya.
Parta menyarankan untuk ketua adat (bendesa adat) sebaiknya tidak perlu mengurus mengenai penentuan kriteria siswa yang akan diterima dari warga masyarakat lokal, sesuai dengan ketentuan penerimaan kuota lokal tersebut.
"Bendesa adat di Bali cukup banyak, hampir 1.488 orang. Selain itu, bendesa adat itu ranahnya untuk adat dan budaya. Mereka sudah sangat sibuk dalam sehari-harinya untuk urusan adat. Kalau saran saya jangan dilibatkan untuk urusan ini," katanya.
Berdasarkan data Disdikpora Provinsi Bali, siswa SMP yang tamat tahun 2017 sebanyak 66.000 orang lebih, sedangkan prediksi daya tampung SMA dan SMP negeri sebanyak 39.635 siswa, yakni untuk SMA sebanyak 22.014 siswa, dan SMP sebanyak 17.620 siswa. Untuk SMK, daya tampung yang disediakan sebanyak 27.949 siswa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Saya sarankan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali dalam penerimaan siswa baru SMA dan SMK negeri tahun ajaran 2017-2018, khusus untuk kuota penerimaan lokal, agar lebih disimpelkan dalam penentuan kriteria," katanya saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat.
Pihak anggota Komisi IV DPRD Bali juga sudah menyarankan agar lebih simpel dalam penentuan kriteria khusus kuota lokal yang mencapai 20 persen dari jumlah siswa yang akan diterima pada masing-masing sekolah tersebut. Pelibatannya cukup sampai kepada desa dan lurah.
"Dalam peraturan yang kami terima dari Disdikpora Bali saat bertatap muka pada Kamis (8/6) bahwa kriteria penentuan kuota melibatkan dari sekolah, komite, kepala desa/lurah, bendesa adat (ketua adat) hingga kepala dusun (kepala lingkungan)," katanya.
Menurut politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar itu, dengan pelibatan dari pemangku kepentingan yang cukup banyak akan memerlukan proses yang lama, karena itu perlu juga dipertimbangkan kesiapan untuk merapatkan perangkat desa yang cukup banyak itu, apalagi sampai melibatkan bendesa adat dan kelian dusun/banjar.
"Ini tentu memerlukan waktu dan tempat yang cukup luas. Kami sarankan jika masih memungkinkan untuk direvisi ketentuan tersebut. Sebaiknya pelibatan dalam penentuan kriteria penerimaan siswa SMA/SMK baru itu diperbaiki dengan cukup sampai di tingkat kepala desa atau lurah," ujarnya.
Parta menyarankan untuk ketua adat (bendesa adat) sebaiknya tidak perlu mengurus mengenai penentuan kriteria siswa yang akan diterima dari warga masyarakat lokal, sesuai dengan ketentuan penerimaan kuota lokal tersebut.
"Bendesa adat di Bali cukup banyak, hampir 1.488 orang. Selain itu, bendesa adat itu ranahnya untuk adat dan budaya. Mereka sudah sangat sibuk dalam sehari-harinya untuk urusan adat. Kalau saran saya jangan dilibatkan untuk urusan ini," katanya.
Berdasarkan data Disdikpora Provinsi Bali, siswa SMP yang tamat tahun 2017 sebanyak 66.000 orang lebih, sedangkan prediksi daya tampung SMA dan SMP negeri sebanyak 39.635 siswa, yakni untuk SMA sebanyak 22.014 siswa, dan SMP sebanyak 17.620 siswa. Untuk SMK, daya tampung yang disediakan sebanyak 27.949 siswa. (WDY)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017