Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Pusat memberikan subsidi elpiji tabung melon sebanyak 19.402 metrik ton pada tahun 2017 untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Badung, Bali.
"Kabupaten Badung tahun ini mendapat kuota elpiji 3 kg dari Pemerintah Pusat sebanyak 19.404 metrik ton (MT) untuk rumah tangga miskin," kata Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan Badung, I Ketut Karpiana di Mangupura, Selasa.
Menindaklanjuti dan mengamankan distribusi tersebut, katanya, telah dibuatkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM dimana seluruh kabupaten/kota harus membentuk tim.
Unsur dari tim tersebut juga sudah diberikan dan untuk di Badung sebagai penanggungjawab adalah Bupati Badung, pengarah Wakil Bupati, Ketua Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Kepala Bappeda dan Sekretaris BPMD.
"Anggota terdiri atas unsur SKPD terkait dari kepolisian, badan usaha penyedia (Pertamina) serta pendistribusi (agen)," katanya.
Ia menerangkan, pembentukan tim ini untuk melakukan pembinaan, sosialisasi sekaligus pengawasan terkait pendistribusian LPG bersubsidi agar tepat waktu, tepat volume, tepat harga, dan tepat sasaran.
"Tim ini akan mengawasi pendistribusian elpiji agar tepat sasaran dan jangan sampai tidak diterima masyarakat yang berhak serta tidak tejadinya penyelewengan (dioplos) maupun didistribusikan ke daerah lain," ujarnya
Sementara itu, Rawier Gultom selaku Perwakilan PT Pertamina Cabang Bali menambahkan, untuk realisasi pendistribusian gas elpiji tabung melon di Kabupaten Badung pada Mei 2017 sudah terealisasi mencapai 8.100.
"Kondisi ini berada pada batas sangat normal dan masih terkontrol dengan baik," katanya.
Ia optimistis dari kuota elpiji untuk RTM di Badung yang totalnya sebanyak 19.402 metrik ton akan mampu terealisasi 19.435 ton lebih Tahun 2017. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
"Kabupaten Badung tahun ini mendapat kuota elpiji 3 kg dari Pemerintah Pusat sebanyak 19.404 metrik ton (MT) untuk rumah tangga miskin," kata Kadis Koperasi, UKM, dan Perdagangan Badung, I Ketut Karpiana di Mangupura, Selasa.
Menindaklanjuti dan mengamankan distribusi tersebut, katanya, telah dibuatkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM dimana seluruh kabupaten/kota harus membentuk tim.
Unsur dari tim tersebut juga sudah diberikan dan untuk di Badung sebagai penanggungjawab adalah Bupati Badung, pengarah Wakil Bupati, Ketua Sekretaris Daerah, Wakil Ketua Kepala Bappeda dan Sekretaris BPMD.
"Anggota terdiri atas unsur SKPD terkait dari kepolisian, badan usaha penyedia (Pertamina) serta pendistribusi (agen)," katanya.
Ia menerangkan, pembentukan tim ini untuk melakukan pembinaan, sosialisasi sekaligus pengawasan terkait pendistribusian LPG bersubsidi agar tepat waktu, tepat volume, tepat harga, dan tepat sasaran.
"Tim ini akan mengawasi pendistribusian elpiji agar tepat sasaran dan jangan sampai tidak diterima masyarakat yang berhak serta tidak tejadinya penyelewengan (dioplos) maupun didistribusikan ke daerah lain," ujarnya
Sementara itu, Rawier Gultom selaku Perwakilan PT Pertamina Cabang Bali menambahkan, untuk realisasi pendistribusian gas elpiji tabung melon di Kabupaten Badung pada Mei 2017 sudah terealisasi mencapai 8.100.
"Kondisi ini berada pada batas sangat normal dan masih terkontrol dengan baik," katanya.
Ia optimistis dari kuota elpiji untuk RTM di Badung yang totalnya sebanyak 19.402 metrik ton akan mampu terealisasi 19.435 ton lebih Tahun 2017. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017