London (Antara Bali) - Indonesia telah lama prihatin terhadap tindak
pencurian ikan yang semakin marak di dunia dan terus memperjuangkan
berbagai kesepakatan dalam pencegahan terhadap kejahatan transnasional
yang sangat merugikan negara dengan wilayah laut kaya ikan.
Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dubes Dr. Darmansjah Djumala, menyatakan praktek kejahatan pencurian perikanan mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1 persen.
Koordinator Fungsi Politik KBRI/PTRI Wina, Zaim A. Nasution kepada Antara London, Minggu menyebutkan, Dubes Dr. Darmansjah Djumala terus menyuarakan upaya pencegahan kejahatan perikanan di dalam forum PBB.
Ia mengatakan, jika kejahatan pencurian perikanan dapat ditekan, maka tingkat ekploitasi ikan di Indonesia akan mengalami penurunan, yang pada akhirnya memungkinkan Indonesia meningkatkan stok ikan nasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan ekspor.
Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan visi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ujarnya.
Kejahatan perikanan berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.
Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.
Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentunya perlu dilaksanakan melalui kerja sama antar negara. Oleh karena itu Indonesia memandang perlu perjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB, lanjut Djumala.
"Kita memanfaatkan momentum Sidang CCPCJ (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) ke-26 (22-26 Mei 2017) untuk menyerukan PBB dan masyarakat internasional perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan," katanya.
Indonesia berhasil memperoleh dukungan negara-negara friends of fisheries, yakni negara-negara yang memiliki laut yang luas dan legitimate rights untuk mengelola sumber daya lautnya, untuk menyampaikan pernyataan bersama meminta PBB mengedepankan pembahasan isu ini.
Friends of fisheries merupakan kelompok negara (lintas wilayah) yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya kejahatan perikanan, seperti Indonesia, Norwegia, Kosta Rika, Ekuador.
Pada kesempatan tersebut Ketua Delegasi Indonesia Hakim Agung Dr. Salman Luthan, menyampaikan pernyataan bersama negara friends of fisheries menegaskan pentingnya masyarakat internasional memberikan perhatian terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dubes Dr. Darmansjah Djumala, menyatakan praktek kejahatan pencurian perikanan mengurangi stok ikan dunia sekitar 90,1 persen.
Koordinator Fungsi Politik KBRI/PTRI Wina, Zaim A. Nasution kepada Antara London, Minggu menyebutkan, Dubes Dr. Darmansjah Djumala terus menyuarakan upaya pencegahan kejahatan perikanan di dalam forum PBB.
Ia mengatakan, jika kejahatan pencurian perikanan dapat ditekan, maka tingkat ekploitasi ikan di Indonesia akan mengalami penurunan, yang pada akhirnya memungkinkan Indonesia meningkatkan stok ikan nasional dan pada gilirannya dapat meningkatkan ekspor.
Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan visi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ujarnya.
Kejahatan perikanan berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.
Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.
Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentunya perlu dilaksanakan melalui kerja sama antar negara. Oleh karena itu Indonesia memandang perlu perjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB, lanjut Djumala.
"Kita memanfaatkan momentum Sidang CCPCJ (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) ke-26 (22-26 Mei 2017) untuk menyerukan PBB dan masyarakat internasional perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan," katanya.
Indonesia berhasil memperoleh dukungan negara-negara friends of fisheries, yakni negara-negara yang memiliki laut yang luas dan legitimate rights untuk mengelola sumber daya lautnya, untuk menyampaikan pernyataan bersama meminta PBB mengedepankan pembahasan isu ini.
Friends of fisheries merupakan kelompok negara (lintas wilayah) yang menaruh keprihatinan terhadap maraknya kejahatan perikanan, seperti Indonesia, Norwegia, Kosta Rika, Ekuador.
Pada kesempatan tersebut Ketua Delegasi Indonesia Hakim Agung Dr. Salman Luthan, menyampaikan pernyataan bersama negara friends of fisheries menegaskan pentingnya masyarakat internasional memberikan perhatian terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017