Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Bidang Kemaritiman yang digelar di Taman Mini
Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis.
Dalam Rakornas tersebut akan ditegaskan kembali visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
Visi itu juga ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia pun diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman.
Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sementara itu, untuk mengimplementasikan Perpres Nomer 16/2017 ini, Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar pada 4 Mei 2017.
Menko Maritim Luhut Pandjaitan juga akan memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan.
Capaian-capaian tersebut antara lain pengurangan "dwelling time" dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam, serta pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).
Menko pun akan menyampaikan tentang capaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan. Program-program tersebut antara lain Tol Laut, pembangunan Infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.
Sementara itu Plt. Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur. Selain melaporkan tentang capaian program pemerintah di bidang Kemaritiman, lanjut Ridwan, tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, tutur Ridwan.
Ridwan berharap agar Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional.
Lebih detil, Pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, "deep seaport", logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Dalam Rakornas tersebut akan ditegaskan kembali visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
Visi itu juga ditegaskan oleh Presiden dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.
Visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia pun diterjemahkan oleh Kementerian melalui beragam program kemaritiman.
Untuk memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sementara itu, untuk mengimplementasikan Perpres Nomer 16/2017 ini, Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar pada 4 Mei 2017.
Menko Maritim Luhut Pandjaitan juga akan memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan.
Capaian-capaian tersebut antara lain pengurangan "dwelling time" dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam, serta pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).
Menko pun akan menyampaikan tentang capaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan. Program-program tersebut antara lain Tol Laut, pembangunan Infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan.
Sementara itu Plt. Sesmenko Maritim Ridwan Djamaluddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa program tol laut telah berhasil mengurangi disparitas harga di Indonesia timur. Selain melaporkan tentang capaian program pemerintah di bidang Kemaritiman, lanjut Ridwan, tujuan diadakannya Rakornas adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan program kerja dan kebijakan di bidang kemaritiman.
Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan agar arah kebijakan dan program kemaritiman menjadi jelas dan terukur sehingga ada percepatan realisasi misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, tutur Ridwan.
Ridwan berharap agar Rakornas Kemaritiman dapat menjadi katalisator koordinasi yang baik antar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kemaritiman nasional.
Lebih detil, Pembangunan Poros Maritim meliputi lima pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, "deep seaport", logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017