Semarapura (Antara Bali) - Staf Ahli Kementerian Perhubungan Bidang Teknologi, Energi dan Lingkungan, Bambang Prihartono, diantar Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, meninjau kondisi Pelabuhan Gunaksa, Klungkung.
Wagub Bali Ketut Sudikerta di Samarapura, Selasa, menjelaskan kondisi pelabuhan laut Gunaksa kini cukup memprihatinkan dan memerlukan pengananan secara cepat.
Untuk itu, dukungan dan peranserta pemerinah pusat sangat diharapkan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan laut tersebut.
Orang nomor dua di Bali itu menjelaskan penataan Pelabuhan Gunaksa sudah dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk melakukan perluasan lahan parkir, trotoarisasi serta drainase, sudah digelontorkan dana sebesar Rp27 miliar dari target Rp32 miliar.
"Sisanya sebesar Rp5 miliar akan dicarikan dalam APBD Perubahan tahun 2017," ujar Wagub Ketut Sudikerta.
Ia mengharapkan kedepan penataan dan pengoperasian Pelabuhan agar dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, karena Pelabuhan Gunaksa Klungkung nanti akan menghubungkan dua provinsi (Bali dan Lombok), sehingga kewenangan lebih pas dipegang oleh Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bambang Prihartono menyatakan akan mengkaji lebih lanjut dan melaporkan ke Menteri Perhubungan.
Ia juga menegaskan pihaknya siap mengambil alih pengelohan Pelabuhan Gunaksa, Klungkung, asalkan Pemprov Bali dan Pemkab Klungkung telah melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.
"Jika semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian semula telah usai, maka kami siap melanjutkan pembangunan pelabuhan ini," jelasnya.
Terkait penambahan armada kapal, pihak kementerian juga menyanggupi jika semua serah terima kewenangan telah dilaksanakan. "Jadi kami kebut pengerjaan pelabuhan ini, agar bisa dilakukan uji coba kelayakan secepatnya," ujar Bambang Prihartono.
Sementara itu, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta menyambut baik percepatan pembangunan proyek Pelabuhan Laut Gunaksa yang dilaksanakan secara terpadu tersebut.
"Bagaimanapun peranan pelabuhan ini sangat krusial, terutama menghubungkan Bali dan Lombok serta Bali dan Nusa Penida, dengan menggunakan Kapal Roro," katanya.
Selain itu, jika Pelabuhan Gunaksa selesai diperbaiki, ia juga yakin keberadaannya bisa menggerakkan perekonomian warga sekitar.
Mengenai alih kewenangan ke pemerintah pusat, Bupati Suwirta juga memberikan tanggapan positif, karena mengakui Pemkab Klungkung tidak akan sanggup menanganinya.
Sebelum melakukan peninjauan, telah digelar juga rapat pembahasan pembangunan Pelabuhan Gunaksa yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Bupati Klungkung, pihak Kementerian Perhubungan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Gubernur Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Wagub Bali Ketut Sudikerta di Samarapura, Selasa, menjelaskan kondisi pelabuhan laut Gunaksa kini cukup memprihatinkan dan memerlukan pengananan secara cepat.
Untuk itu, dukungan dan peranserta pemerinah pusat sangat diharapkan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan laut tersebut.
Orang nomor dua di Bali itu menjelaskan penataan Pelabuhan Gunaksa sudah dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
Pemerintah Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk melakukan perluasan lahan parkir, trotoarisasi serta drainase, sudah digelontorkan dana sebesar Rp27 miliar dari target Rp32 miliar.
"Sisanya sebesar Rp5 miliar akan dicarikan dalam APBD Perubahan tahun 2017," ujar Wagub Ketut Sudikerta.
Ia mengharapkan kedepan penataan dan pengoperasian Pelabuhan agar dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, karena Pelabuhan Gunaksa Klungkung nanti akan menghubungkan dua provinsi (Bali dan Lombok), sehingga kewenangan lebih pas dipegang oleh Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal itu, Staf Ahli Bambang Prihartono menyatakan akan mengkaji lebih lanjut dan melaporkan ke Menteri Perhubungan.
Ia juga menegaskan pihaknya siap mengambil alih pengelohan Pelabuhan Gunaksa, Klungkung, asalkan Pemprov Bali dan Pemkab Klungkung telah melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.
"Jika semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian semula telah usai, maka kami siap melanjutkan pembangunan pelabuhan ini," jelasnya.
Terkait penambahan armada kapal, pihak kementerian juga menyanggupi jika semua serah terima kewenangan telah dilaksanakan. "Jadi kami kebut pengerjaan pelabuhan ini, agar bisa dilakukan uji coba kelayakan secepatnya," ujar Bambang Prihartono.
Sementara itu, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta menyambut baik percepatan pembangunan proyek Pelabuhan Laut Gunaksa yang dilaksanakan secara terpadu tersebut.
"Bagaimanapun peranan pelabuhan ini sangat krusial, terutama menghubungkan Bali dan Lombok serta Bali dan Nusa Penida, dengan menggunakan Kapal Roro," katanya.
Selain itu, jika Pelabuhan Gunaksa selesai diperbaiki, ia juga yakin keberadaannya bisa menggerakkan perekonomian warga sekitar.
Mengenai alih kewenangan ke pemerintah pusat, Bupati Suwirta juga memberikan tanggapan positif, karena mengakui Pemkab Klungkung tidak akan sanggup menanganinya.
Sebelum melakukan peninjauan, telah digelar juga rapat pembahasan pembangunan Pelabuhan Gunaksa yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Bupati Klungkung, pihak Kementerian Perhubungan, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Gubernur Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017