Denpasar, (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat mengoptimalkan penyaluran kartu nelayan melibatkan pemerintah kabupaten/kota di daerah itu.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, I Made Gunaja, Jumat, mengatakan, pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerja pemerintah kabupaten sebagai pengelola pangkalan data.
Ia menjelaskan, pendataan penerima asuransi dirancang melalui sistem dalam jaringan atau online. Setelah sebelumnya melalui verifikasi awal dengan pendataan kartu nelayan.
"Nelayan yang berhak menerima asuransi adalah mereka yang sudah menerima kartu nelayan sebelumnya. Jadi kalau mereka (nelayan) tidak punya kartu, belum dapat terverifikasi," kata dia.
Dikatakan pula, Pemprov Bali segera akan mencetak kartu tersebut apabila sudah ada "entry" data dari kabupaten. "Jadi, tugas kami memfasilitasi pencetakan kartu saja, sisanya di lapangan lebih banyak melibatkan kabupaten," tutur dia.
Gunaja juga mengungkapreakan, pihaknya mencatat realiasi penyaluran kartu asuransi pada 2016 lalu mencapai sekitar 86 persen dari jumlah kuota untuk Bali sebanyak 13.700 buah kartu.
"Jadi, realiasi sekitar 11.700 buah kartu tersebar di tujuh kabupaten/kota di Pulau Dewata. Jumlah tersebut dirasakan cukup maksimal menyasar nelayan kecil yang memang selama ini memerlukan akses kesehatan dan jaminan kesehatan saat bekerja.
Asuransi nelayan kedepan dapat memberikan jaminan kepada nelayan yang selama ini sering mengalami berbagai macam permasalahan sosial. Terlebih lagi, jumlah yang ditanggung dalam asuransi tersebut lumayan besar.
"Bagi nelayan yang seandainya ketika bekerja mengalami kecelakaan dan akhirnya cacat diberikan santunan sebesar Rp160 juta. Jika meninggal dunia saat melaut diberikan santunan Rp200 juta. Sedangkan untuk pengobatan jalan, mencapai kisaran puluhan juta," terangnya.
Sementara itu, kini pihaknya masih menunggu kelanjutan program kartu nelayan dari pemerintah pusat. "Tahun ini saya belum dapat berikan data yang pasti karena masih menunggu rapat dengan pihak kementerian terkait," kata Gunaja.
Mengenai sosialisasi, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kabupaten. "Saya lihat sosialisasi sudah sangat maksimal dengan realisasi mencapai hampir 90 persen itu sudah sangat bagus," demikian Gunaja. (gus)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, I Made Gunaja, Jumat, mengatakan, pihaknya terus berupaya memaksimalkan kinerja pemerintah kabupaten sebagai pengelola pangkalan data.
Ia menjelaskan, pendataan penerima asuransi dirancang melalui sistem dalam jaringan atau online. Setelah sebelumnya melalui verifikasi awal dengan pendataan kartu nelayan.
"Nelayan yang berhak menerima asuransi adalah mereka yang sudah menerima kartu nelayan sebelumnya. Jadi kalau mereka (nelayan) tidak punya kartu, belum dapat terverifikasi," kata dia.
Dikatakan pula, Pemprov Bali segera akan mencetak kartu tersebut apabila sudah ada "entry" data dari kabupaten. "Jadi, tugas kami memfasilitasi pencetakan kartu saja, sisanya di lapangan lebih banyak melibatkan kabupaten," tutur dia.
Gunaja juga mengungkapreakan, pihaknya mencatat realiasi penyaluran kartu asuransi pada 2016 lalu mencapai sekitar 86 persen dari jumlah kuota untuk Bali sebanyak 13.700 buah kartu.
"Jadi, realiasi sekitar 11.700 buah kartu tersebar di tujuh kabupaten/kota di Pulau Dewata. Jumlah tersebut dirasakan cukup maksimal menyasar nelayan kecil yang memang selama ini memerlukan akses kesehatan dan jaminan kesehatan saat bekerja.
Asuransi nelayan kedepan dapat memberikan jaminan kepada nelayan yang selama ini sering mengalami berbagai macam permasalahan sosial. Terlebih lagi, jumlah yang ditanggung dalam asuransi tersebut lumayan besar.
"Bagi nelayan yang seandainya ketika bekerja mengalami kecelakaan dan akhirnya cacat diberikan santunan sebesar Rp160 juta. Jika meninggal dunia saat melaut diberikan santunan Rp200 juta. Sedangkan untuk pengobatan jalan, mencapai kisaran puluhan juta," terangnya.
Sementara itu, kini pihaknya masih menunggu kelanjutan program kartu nelayan dari pemerintah pusat. "Tahun ini saya belum dapat berikan data yang pasti karena masih menunggu rapat dengan pihak kementerian terkait," kata Gunaja.
Mengenai sosialisasi, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kabupaten. "Saya lihat sosialisasi sudah sangat maksimal dengan realisasi mencapai hampir 90 persen itu sudah sangat bagus," demikian Gunaja. (gus)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2017